Jakarta - Lembaga Survei Indonesia (LSI) Network besutan Denny JA merilis survei yang menyebut rakyat menginginkan kepemimpinan di partai dibatasi menjadi dua periode kepengurusan saja. Menanggapi hal itu, politisi PAN Bima Arya Sugiarto mengaku tak setuju.
"Tidak ada yang tidak suka dengan isu regenerasi. Kita ingin ada penyegaran, darah muda. Tapi kalau diletakkan pada konteks tertentu orang akan menentukan pilihannya. Kalau faktanya Hatta (Hatta Rajasa) masih dipilih, banyak yang mau, bagaimana?" ujar Bima.
Hal ini dikemukakannya dalam diskusi publik LSI yang mengambil tema 'Partai Politik di Mata Publik, Evaluasi atas Kinerja Partai dan Regenerasi Politik' di kantornya, Jl Lembang Terusan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015). Dia menyebut pemahaman regenerasi kepemimpinan dalam partai perlu diubah, bukan hanya pergantian orang tetapi juga membawa pembaruan bagi struktur.
"Siapapun bisa mengusung regenerasi kalau bisa membawa perubahan. Jadi jangan dipersempit dengan usia kepemimpinan. Kalau pimpinan partai dibatasi 1 periode kurang pas, wali kota dan presiden saja boleh 2 kali. Jangan terlalu berlebihan meletakkan isu regenerasi harus dipandang luas," lanjutnya.
Wali Kota Bogor ini juga mengatakan setiap kader partai yang memiliki jabatan baik dalam struktur partai maupun di luar partai harus memiliki posisi tawar menawar yang kuat. Sebab Bima tidak menampik besarnya dorongan elite partai untuk ikut campur dalam proses kepemimpinan.
"Wajar parpol ingin ikut pemerintahan, tapi kepala harus bisa menentukan sampai mana batasannya. Sehingga, kita bisa bangun koridor jelas ketika ada harapan partai. Yang bahaya itu suara elite melebihi suara rakyat. Ini terjadi juga di level pusat," kata Bima.
"Partai masih kesulitan, sehingga orang seperti saya apalagi presiden pasti dibenturkan dengan itu. Kita hidup di dua dunia, yakni dunia harapan dan dunia tagihan. Bahaya. Cara mengelola relasi dua dunia itu menjadi penting," pungkasnya.
Survei LSI menunjukkan sebesar 58,9 persen responden menginginkan kepemimpinan di partai dibatasi menjadi dua periode kepengurusan saja. Sementara itu sebesar 21,3 persen menyatakan tidak perlu dibatasi selama pemimpin terpilih melalui munas atau kongres dan 19,8 persen memilih tidak menjawab.
Sebanyak 72,0 persen responden menganggap kepemimpinan di tubuh parpol terus berganti secara teratur sesuai dengan tuntutan juga perkembangan zaman. Sedangkan 10,5 persen responden tidak setuju dan 17,5 persen memilih tidak menjawab.
Survei ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka dengan 1.220 responden yang telah berusia 17 tahun pada tanggal 10-18 Januari 2015. Margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen. Survei dilakukan di 33 provinsi di Indonesia, di mana satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan yang terdiri dari 10 responden.
sumber (news.detik.com)
ini cara bagus supaya parpol gak kayak perusahaan keluarga, harus ada batas maksimalnya jadi ketua parpol.
terus juga, harusnya parpol itu dibiayai dan dimiliki negara.
kenapa? biar masyarakat bisa akses dengan mudah ke parpol(gak eksklusif) dan biar kontrolnya lebih mudah kalau pemilu.
jadi gak seenak jidat kampanye mentang-mentang banyak duit (entah duitnya darimana). entar kalau udah jadi korup.
Link: http://adf.ly/wdgJf
"Tidak ada yang tidak suka dengan isu regenerasi. Kita ingin ada penyegaran, darah muda. Tapi kalau diletakkan pada konteks tertentu orang akan menentukan pilihannya. Kalau faktanya Hatta (Hatta Rajasa) masih dipilih, banyak yang mau, bagaimana?" ujar Bima.
Hal ini dikemukakannya dalam diskusi publik LSI yang mengambil tema 'Partai Politik di Mata Publik, Evaluasi atas Kinerja Partai dan Regenerasi Politik' di kantornya, Jl Lembang Terusan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015). Dia menyebut pemahaman regenerasi kepemimpinan dalam partai perlu diubah, bukan hanya pergantian orang tetapi juga membawa pembaruan bagi struktur.
"Siapapun bisa mengusung regenerasi kalau bisa membawa perubahan. Jadi jangan dipersempit dengan usia kepemimpinan. Kalau pimpinan partai dibatasi 1 periode kurang pas, wali kota dan presiden saja boleh 2 kali. Jangan terlalu berlebihan meletakkan isu regenerasi harus dipandang luas," lanjutnya.
Wali Kota Bogor ini juga mengatakan setiap kader partai yang memiliki jabatan baik dalam struktur partai maupun di luar partai harus memiliki posisi tawar menawar yang kuat. Sebab Bima tidak menampik besarnya dorongan elite partai untuk ikut campur dalam proses kepemimpinan.
"Wajar parpol ingin ikut pemerintahan, tapi kepala harus bisa menentukan sampai mana batasannya. Sehingga, kita bisa bangun koridor jelas ketika ada harapan partai. Yang bahaya itu suara elite melebihi suara rakyat. Ini terjadi juga di level pusat," kata Bima.
"Partai masih kesulitan, sehingga orang seperti saya apalagi presiden pasti dibenturkan dengan itu. Kita hidup di dua dunia, yakni dunia harapan dan dunia tagihan. Bahaya. Cara mengelola relasi dua dunia itu menjadi penting," pungkasnya.
Survei LSI menunjukkan sebesar 58,9 persen responden menginginkan kepemimpinan di partai dibatasi menjadi dua periode kepengurusan saja. Sementara itu sebesar 21,3 persen menyatakan tidak perlu dibatasi selama pemimpin terpilih melalui munas atau kongres dan 19,8 persen memilih tidak menjawab.
Sebanyak 72,0 persen responden menganggap kepemimpinan di tubuh parpol terus berganti secara teratur sesuai dengan tuntutan juga perkembangan zaman. Sedangkan 10,5 persen responden tidak setuju dan 17,5 persen memilih tidak menjawab.
Survei ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka dengan 1.220 responden yang telah berusia 17 tahun pada tanggal 10-18 Januari 2015. Margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen. Survei dilakukan di 33 provinsi di Indonesia, di mana satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan yang terdiri dari 10 responden.
sumber (news.detik.com)
ini cara bagus supaya parpol gak kayak perusahaan keluarga, harus ada batas maksimalnya jadi ketua parpol.
terus juga, harusnya parpol itu dibiayai dan dimiliki negara.
kenapa? biar masyarakat bisa akses dengan mudah ke parpol(gak eksklusif) dan biar kontrolnya lebih mudah kalau pemilu.
jadi gak seenak jidat kampanye mentang-mentang banyak duit (entah duitnya darimana). entar kalau udah jadi korup.
Link: http://adf.ly/wdgJf
