Prabowo: Desakan Pembubaran Babinsa Cara PKI
INILAHCOM, Jakarta -Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo mengkritik desakan beberapa pihak yang ingin membubarkan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Sebab, wacana pembubaran Babinsa sama seperti dengan cara komunis untuk bangkit.
"Kelompok 'merah' yang terdiri dari koalisi PDIP, NasDem, PKB dan Hanura menyarankan agar Babinsa dibekukan sementara. Kita harus cermat dan waspada. Saya teringat dengan makalah Ketua PKI DN Aidit yang diberi judul laporan singkat tahun 1964 tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani di Jawa Barat," ujar Suryo Prabowo, di Jakarta, Senin (9/6/2014).
Dia menilai ini semacam pola yang secara sistematis ingin menjauhkan TNI dari rakyat. Padahal TNI dan rakyat tidak bisa dipisahkan.
"Sayangnya petinggi TNI terutama AD mudah tergoda iming-iming kekuasaan. Di jajaran TNI sudah tahu, media juga pernah memuat bahwa Hendropriyono Cs beberapa bulan lalu menggalang beberapa pejabat puncak TNI AD untuk berpolitik praktis mendukung kelompok 'merah' tersebut," jelasnya.
Menurut dia, manuver politik mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono sudah bisa dibaca oleh beberapa pihak khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sehingga itulah alasan SBY pernah menyampaikan agar tim pemenangan kandidat capres tidak menggunakan TNI.
"Itulah mengapa SBY menekankan perwira tinggi TNI AD agar tetap netral. Sadar langkahnya terbaca presiden, mereka cepat lakukan preemtive strike, atau mendahului melakukan serangan politis kepada koalisi merah putih tentang pelibatan Babinsa," ungkap.
Desakan agar Babinsa dibubarkan muncul dari kubu Jokowi-JK sebagai reaksi terhadap ditemukannya oknum Babinsa yang meminta warga memilih capres tertentu.
"Ini strategi sangat licik yang akan mengunci Probowo. Jika Probowo menang nanti diklaim atas bantuan TNI melalui Babinsa. Jadi ada alasan bikin rusuh. Kalau sudah rusuh TNI/Polri bisa ambil tindakan, lantas dituding TNI tidak netral karena mendukung nomer 1. Tujuan akhir kelompok ini nanti mencabut TAP MPRS No.XXV/1966 & UU 27/1999 tentang larangan komunisme," bebernya.
Sebaliknya, Suryo menganjurkan daripada berpolitik busuk yang dapat merusak hubungan TNI dan rakyat, lebih baik sesama capres beradu visi, misi atau program.
"Sesama jenderal satu ilmu, satu buku dan satu guru. Jadi mudah sekali membaca strateginya. Makanya Prabowo lebih fokus pada visi, misi dan program kerja pro rakyat. Dituduh borjuis rapopo, yang penting kebijakannya populis. Lagi pula borjuis itukan istilah yang biasa digunakan komunis," ujarnya. [yeh]
Sumber
INILAHCOM, Jakarta -
"Kelompok 'merah' yang terdiri dari koalisi PDIP, NasDem, PKB dan Hanura menyarankan agar Babinsa dibekukan sementara. Kita harus cermat dan waspada. Saya teringat dengan makalah Ketua PKI DN Aidit yang diberi judul laporan singkat tahun 1964 tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani di Jawa Barat," ujar Suryo Prabowo, di Jakarta, Senin (9/6/2014).
Dia menilai ini semacam pola yang secara sistematis ingin menjauhkan TNI dari rakyat. Padahal TNI dan rakyat tidak bisa dipisahkan.
Menurut dia, manuver politik mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono sudah bisa dibaca oleh beberapa pihak khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sehingga itulah alasan SBY pernah menyampaikan agar tim pemenangan kandidat capres tidak menggunakan TNI.
"Itulah mengapa SBY menekankan perwira tinggi TNI AD agar tetap netral. Sadar langkahnya terbaca presiden, mereka cepat lakukan preemtive strike, atau mendahului melakukan serangan politis kepada koalisi merah putih tentang pelibatan Babinsa," ungkap.
Desakan agar Babinsa dibubarkan muncul dari kubu Jokowi-JK sebagai reaksi terhadap ditemukannya oknum Babinsa yang meminta warga memilih capres tertentu.
"Ini strategi sangat licik yang akan mengunci Probowo. Jika Probowo menang nanti diklaim atas bantuan TNI melalui Babinsa. Jadi ada alasan bikin rusuh. Kalau sudah rusuh TNI/Polri bisa ambil tindakan, lantas dituding TNI tidak netral karena mendukung nomer 1. Tujuan akhir kelompok ini nanti mencabut TAP MPRS No.XXV/1966 & UU 27/1999 tentang larangan komunisme," bebernya.
Sebaliknya, Suryo menganjurkan daripada berpolitik busuk yang dapat merusak hubungan TNI dan rakyat, lebih baik sesama capres beradu visi, misi atau program.
"Sesama jenderal satu ilmu, satu buku dan satu guru. Jadi mudah sekali membaca strateginya. Makanya Prabowo lebih fokus pada visi, misi dan program kerja pro rakyat. Dituduh borjuis rapopo, yang penting kebijakannya populis. Lagi pula borjuis itukan istilah yang biasa digunakan komunis," ujarnya. [yeh]
Sumber
------------------------------------
mulai jelas siapa yg memainkan isu babinsa
Minggu, 18 Mei 2014 , 21:22:00 WIB
RMOL. Siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo masih misteri sampai sekarang. Namun yang jelas, sejumlah pihak terus melakukan kasak-kusuk agar diusung menjadi cawapres koalisi partai yang dimotori oleh PDI Perjuangan itu. Bahkan, tidak hanya politisi, jenderal aktif disebutkan ikut sibuk mengincar tiket untuk meraih kursi RI 2 tersebut.
Tak tanggung-tanggung, informasi yang diperoleh Rakyat Merdeka Online, KSAD Jenderal TNI Budiman juga ternyata telah mencari jalan untuk bisa bertemu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dia menggunakan jasa Jenderal (purn) Hendropriyono dan kerabat mantan Kepala BIN tersebut yang saat ini menjabat di jajaran TNI AD. Hendropriyono memang dikenal dekat Mega. Permohonan Jenderal Budiman untuk bisa bertemu Megawati tersebut akhirnya dikabulkan. Pertemuan konon telah dilaksanakan hari Kamis, 15 Mei 2014 yang lalu.
Orang yang mengetahui berbagai manuver tersebut juga menginformasikan bahwa pertemuan politik Budiman dengan Megawati tersebut tidak diketahui, apalagi dilaporkan ke Panglima TNI Moeldoko. Padahal, bulan April yang lalu Presiden SBY selaku Panglima Tertinggi TNI sudah mengingatkan agar dihindari pertemuan pertemuan politik antara para petinggi TNI dengan para Capres maupun para pendukungnya. Pasalnya, SBY tidak ingin para prajurit TNI menjadi bingung.
Menguatnya nama Jenderal Budiman mengalahkan nama-nama yang sudah beredar sebelumnya, seperti Puan Maharani, Jusuf Kalla dan Abraham Samad, tak lepas dari peran Jenderal (purn) Hendropriyono, Kepala BIN era pemerintahan Megawati tersebut. Bahkan, sesungguhnya Hendropriyono lah yang mendorong dorong Jenderal Budiman berpolitik praktis agar kerabatnya yang juga perwira tinggi AD mendapat hadiah karier yang gemilang.
Dalam sebuah acara di Mabes AD yang dipimpin Jenderal Budiman, yang juga dihadiri para sesepuh dan purnawirawan TNI, Hendropriyono meminta agar Angkatan Darat menugaskan putra terbaiknya untuk menjadi Wakil Presiden mendampingi Jokowi. Dia bahkan mengatakan bahwa meskipun telah menjadi Wapres, tetapi loyalitas harus tetap kepada Angkatan Darat. Bahkan apelnyapun tetap di Mabes AD. [zul]
Sumber
jelas kan peringatan SBY ditujukan ke siapa?
