JAKARTA - Pemerintah Australia menyatakan penyesalan atas kegiatan penyadapan oleh pihak intelijen, yang telah menyebabkan kemarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta memicu aksi protes massa di Indonesia, sekitar dua pekan lalu.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, di Jakarta, Kamis (5/12).
"Pemerintahan Perdana Menteri (Tony) Abbot tidak akan melakukan tindakan, atau menggunakan sumber-sumber aset intelijen dalam cara apapun untuk merusak hubungan dengan Indonesia, sebagaimana yang telah menjadi komitmen Perdana Menteri Abbot," ungkap Bishop kepada media.
Ia menambahkan, di bidang kerjasama Indonesia-Australia yang ditangguhkan oleh Presiden Yudhoyono, pemerintah Australia saat ini sedang membangun saluran komunikasi khusus sebagai konsekuensi keputusan penundaan tiga bidang kerjasama tersebut.
"Saya senang dapat menjembatani persoalan ini bersama Menlu Natalegawa dan ini adalah langkah pertama yang kami tempuh," ujar Bishop.
Pertemuan bilateral kedua menlu berlangsung cukup lama. Bishop dan rombongan tiba di gedung Kementerian Luar Negeri RI, sekitar pukul 11.00 WIB. Delegasi Kemlu Australia ini kemudian melakukan jamuan santap siang, yang diteruskan dengan pertemuan empat mata antara Menlu Bishop dan Menlu Natalegawa.
Puluhan wartawan cetak, elektronik dan online dari Australia dan Indonesia memenuhi ruang jumpa pers,sekitar pukul 15.00 WIB dan menyimak dengan seksama penjelasan kedua menlu seputar persoalan penyadapan yang sempat menyulut demonstrasi anti Australia di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia.
"Pertemuan dengan Bishop tadi berlangsung terbuka dan membahas masalah yang ada secara menyeluruh, terutama komitmen Australia untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang mengganggu pemerintah Indonesia ke depan," kata Menlu Natalegawa.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, di Jakarta, Kamis (5/12).
"Pemerintahan Perdana Menteri (Tony) Abbot tidak akan melakukan tindakan, atau menggunakan sumber-sumber aset intelijen dalam cara apapun untuk merusak hubungan dengan Indonesia, sebagaimana yang telah menjadi komitmen Perdana Menteri Abbot," ungkap Bishop kepada media.
Ia menambahkan, di bidang kerjasama Indonesia-Australia yang ditangguhkan oleh Presiden Yudhoyono, pemerintah Australia saat ini sedang membangun saluran komunikasi khusus sebagai konsekuensi keputusan penundaan tiga bidang kerjasama tersebut.
"Saya senang dapat menjembatani persoalan ini bersama Menlu Natalegawa dan ini adalah langkah pertama yang kami tempuh," ujar Bishop.
Pertemuan bilateral kedua menlu berlangsung cukup lama. Bishop dan rombongan tiba di gedung Kementerian Luar Negeri RI, sekitar pukul 11.00 WIB. Delegasi Kemlu Australia ini kemudian melakukan jamuan santap siang, yang diteruskan dengan pertemuan empat mata antara Menlu Bishop dan Menlu Natalegawa.
Puluhan wartawan cetak, elektronik dan online dari Australia dan Indonesia memenuhi ruang jumpa pers,sekitar pukul 15.00 WIB dan menyimak dengan seksama penjelasan kedua menlu seputar persoalan penyadapan yang sempat menyulut demonstrasi anti Australia di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia.
"Pertemuan dengan Bishop tadi berlangsung terbuka dan membahas masalah yang ada secara menyeluruh, terutama komitmen Australia untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang mengganggu pemerintah Indonesia ke depan," kata Menlu Natalegawa.
Saat ditanyakan apakah pernyataan 'menyesal' oleh Menlu Bishop diikuti pula oleh pernyataan permintaan maaf, Menlu Natalegawa mengatakan tidak ada. Ia mengacu pada "Perjanjian Lombok (LOmbok Treaty)" yang ditandatangani oleh Indonesia dan Australia pada 2006, tentang saling menghormati kedaulatan masing-masing.
"Tadi beliau menyampaikan penyesalan tentang insiden-insiden yang telah terjadi sehingga kita berada dalam situasi seperti sekarang. Ini juga sangat penting dan perlu digarisbawahi, yaitu komitmen untuk tidak melakukan apapun yang merugikan kepentingan kita. Kesiapan mereka ditunjukkan dengan menuangkan prinsip ini ke dalam suatu kesepakatan bersama yang sifatnya mengikat," jelas Menlu Natalegawa.
Dampak paling utama dari bocornya dokumen rahasia tentang penyadapan pemerintah Australia kepada Indonesia, adalah rasa percaya yang terganggu, sehingga proses yang perlu ditempuh oleh negeri benua kangguru itu adalah mengembalikan rasa percaya dari Indonesia.
"Saya tidak menggunakan istilah 'deadline', tetapi 'time frame' (kerangka waktu) dalam penuntasan masalah ini. Bolanya ada di pihak Australia dan sekarang semuanya sangat tergantung dari isu utama, masalah inti-nya. Ada langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengembalikan rasa percaya itu," ujar Menlu Marty.
Ungkapan penyesalan dari Australia, lanjut Menlu, juga penting dengan adanya dukungan enam langkah yang ditetapkan oleh Presiden Yudhoyono; diantaranya penyusunan common understanding, joint understanding (pemahamam bersama), serta code of conduct (kode etik), yang akan dituntaskan pada tahap kedua.
"Komunikasi akan terus berjalan. Presiden sudah mengetahui perkembangan yang terjadi, termasuk pertemuan hari ini," tambah Menlu Natalegawa.
Usai laporan penyadapan itu terbongkar, Presiden Yudhoyono segera menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia, dan belum diketahui kapan diplomat yang bersangkutan dapat kembali melanjutkan tugasnya di Canberra.
Tiga bidang kerjasama yang ditangguhkan (suspend) oleh Presiden SBY adalah pertukaran dan berbagi informasi dan data di bidang intelijen, serta latihan bersama militer.(sumber)
Takut nggak diimpor lagi sapinya ya makanya nyesal,,
