Jakarta - Pemberantasan korupsi di Indonesia sedang
gencar dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dalam hal ini, sudah banyak mengusut berbagai praktik
korupsi di negeri ini.
Sejumlah elite politik, pejabat negara maupun pengusaha,
harus merasakan sepak terjang KPK. Akan tetapi, seperti
dikatakan oleh Ketua Dewan Penasihat Forum Pemred,
Karni Ilyas, kinerja KPK masih seperti pemadam kebakaran.
"Tiap hari kita bertepuk tangan, ada tokoh-tokoh publik
yang jadi tersangka dan ditangkap. Seolah-olah itu
menyelesaikan masalah. Tapi apa yang dilakukan KPK
baru seperti pemadam kebakaran. Asal-usul api (korupsi)
tidak pernah ada yang mau utak-atik," ungkap Karni,
dalam konferensi pers terkait rencana pertemuan puncak II
Forum Pemred, pada 10-11 Desember 2013.
Seperti diketahui, acara pertemuan puncak Forum Pemred
itu juga bakal ditambah dengan Kongres Kebangsaan
bertajuk "Menggagas Kembali Haluan Bangsa Menuju 100
Tahun Indonesia Merdeka".
"Ada pengusaha perkebunan ditangkap karena menyuap
bupati miliaran rupiah. Tapi sebenarnya, seluruh
gencar dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dalam hal ini, sudah banyak mengusut berbagai praktik
korupsi di negeri ini.
Sejumlah elite politik, pejabat negara maupun pengusaha,
harus merasakan sepak terjang KPK. Akan tetapi, seperti
dikatakan oleh Ketua Dewan Penasihat Forum Pemred,
Karni Ilyas, kinerja KPK masih seperti pemadam kebakaran.
"Tiap hari kita bertepuk tangan, ada tokoh-tokoh publik
yang jadi tersangka dan ditangkap. Seolah-olah itu
menyelesaikan masalah. Tapi apa yang dilakukan KPK
baru seperti pemadam kebakaran. Asal-usul api (korupsi)
tidak pernah ada yang mau utak-atik," ungkap Karni,
dalam konferensi pers terkait rencana pertemuan puncak II
Forum Pemred, pada 10-11 Desember 2013.
Seperti diketahui, acara pertemuan puncak Forum Pemred
itu juga bakal ditambah dengan Kongres Kebangsaan
bertajuk "Menggagas Kembali Haluan Bangsa Menuju 100
Tahun Indonesia Merdeka".
"Ada pengusaha perkebunan ditangkap karena menyuap
bupati miliaran rupiah. Tapi sebenarnya, seluruh
pengusuaha perkebunan harus bayar upeti tiap tahun, tiap
bulan, kepada kepala daerah. Enggak hanya ke bupati, ke
Polres juga, Kodim juga, LSM, serta wartawan-wartawan
bodrek yang punya jatah," tutur Karni lagi.
Karni menjelaskan, tidak ada langkah kongkrit dari KPK
dalam mengubah sistem yang mencegah adanya upeti-
upeti tersebut. "Sekarang, ada berapa orang yang sudah
ditangkap? Ada berapa gubernur, maupun bupati dan wali
kota? Kalau sungguh-sungguh, semua bupati, wali kota,
gubernur yang eksis sekarang itu, (mestinya) tersangka
atau pidana," tambah Pemred TV One ini.
Ditambahkan Karni lagi, setiap calon kepala daerah
mengeluarkan modal besar ketika maju pemilihan kepala
daerah (pilkada). "Banyak kepala daerah yang ingin balik
modal. Bagaimana bisa enggak cari uang, kalau mau jadi
bupati di Jawa mesti keluar Rp20 miliar, gubernur
Rp300-500 miliar. Kalau sistem ini dijalankan, maka
sampai generasi ketujuh, kita nanti enggak pernah akan
ada penyelesaian," imbuhnya. (beritasatu )
sumber :
m.beritasatu.com/hukum/152552-kpk-disebut-masih-seperti-pemadam-kebakaran.html
