[JAKARTA] Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja mengungkap bahwa berdasarkan penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK), ternyata korupsi di Indonesia masih didominasi dilakukan oleh wakil rakyat di DPR.
"Khusus untuk Indonesia empat tahun berturut-turut yang menduduki rangking teratas korupsi adalah DPR.
Negara lain tidak ada," kata Adnan saat membuka cara pengumuman pemenang Anti Corruption Film Festival (ACCFF) di Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Sabtu (14/12) malam.
Oleh karena itu, lanjut Adnan, semakin terlihat bahwa korupsi di Indonesia dilakukan secara berjamaah. Hal itu, bisa terlihat dalam kasus korupsi pemberian cek pelawat kepada sejumlah Anggota Komisi XI periode 1999-2004.
Ditambah lagi, lanjut Adnan, korupsi berjamaah ternyata juga melibatkan keluarga, seperti anak mengajak bapaknya atau sebaliknya.
Sebagai contoh, kasus korupsi pengadaan Al Quran di Kementerian Agama (Kemag) yang melibatkan anggota dewan, Zulkarnaen Djabbar yang melibatkan anaknya Dendy Prasetya.
Lebih lanjut, Adnan menyoroti korupsi yang semakin meningkat di negara-negara di Asean. Termasuk di Indonesia, yang terlihat dari angka IPK yang masih tetap di angka 32.
"Transparansi internasional yang merilis IPK di Indonesia tidak bertambah, tetap 32. Mereka ungkapkan ternyata korupsi di negara-negara Asean meningkat. Padahal, ada KPK di Indonesia dan ada Ombudsman di Singapura," ungkap Adnan.
Seperti diketahui, indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2013 ini masih diangka 32 dari 100 yang menempati posisi 114 dari 177 negara. Ternyata, nilai tersebut sama dengan tahun 2012 sehingga dinilai tidak ada perbaikan. [N-8]sumberrrrr
DPR Hasil Pemilu 2014 Akan Diisi Koruptor
Oleh karena itu, lanjut Adnan, semakin terlihat bahwa korupsi di Indonesia dilakukan secara berjamaah. Hal itu, bisa terlihat dalam kasus korupsi pemberian cek pelawat kepada sejumlah Anggota Komisi XI periode 1999-2004.
Sebagai contoh, kasus korupsi pengadaan Al Quran di Kementerian Agama (Kemag) yang melibatkan anggota dewan, Zulkarnaen Djabbar yang melibatkan anaknya Dendy Prasetya.
Lebih lanjut, Adnan menyoroti korupsi yang semakin meningkat di negara-negara di Asean. Termasuk di Indonesia, yang terlihat dari angka IPK yang masih tetap di angka 32.
"Transparansi internasional yang merilis IPK di Indonesia tidak bertambah, tetap 32. Mereka ungkapkan ternyata korupsi di negara-negara Asean meningkat. Padahal, ada KPK di Indonesia dan ada Ombudsman di Singapura," ungkap Adnan.
Seperti diketahui, indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2013 ini masih diangka 32 dari 100 yang menempati posisi 114 dari 177 negara. Ternyata, nilai tersebut sama dengan tahun 2012 sehingga dinilai tidak ada perbaikan. [N-8]sumberrrrr
DPR Hasil Pemilu 2014 Akan Diisi Koruptor
[JAKARTA] Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat, 80 persen dari calon legislatif (caleg) yang akan maju tahun 2014 adalah muka lama.
"Rakernas YLBHI dan LBH, kita akan kampanyekan calon-calon yang masuk daftar hitam kita untuk tidak dipilih. Data KPU (Komisi Pemilihan Umum) itu 80 persen orang-orang lama," kata Direktur Advokasi YLBHI, Bahrain di kantor ICW, Jakarta, Minggu (8/12).
Apalagi, lanjut Bahrain, dari 80 persen caleg tersebut beberapa di antaranya terindikasi terlibat dalam kasus korupsi. Sebab, terdiri dari muka-muka lama.
Oleh karena itu, tegas Bahrain, YLBHI bersama lembaga swadaya masyarakat lainnya akan mengimbau untuk tidak memilih kembali muka-muka lama dalam pemilu legislatif April 2014 mendatang.
Selain itu, ungkap Bahrain, juga mengimbau kepada partai politik untuk memperbaiki sistem rekrutmennya. Sehingga, caleg yang maju adalah bersih dan bebas korupsi.
"Jika terus muka lama, maka parlemen hanya menjadi bagian untuk memuluskan proses-proses penguasa. Apalagi, di parlemen lebih banyaknya orang demokrat sehingga pengawasan kinerja eksekutif tidak berjalan secara efektif," ujar Bahrain.
Seperti diketahui, KPU menetapkan 6.608 orang yang terdaftar dalam DCT (Daftar Calon Tetap) DPR setelah perbaikan dan sengketa Daftar Calon Sementara (DCS) di Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Tetapi, jumlah tersebut akhirnya berkurang satu. Sehingga, jumlahnya mencapai 6.608 orang yang akan memperebutkan 560 kursi DPR pada 77 dapil (daerah pemilihan).
Jumlah DCT tersebut diseleksi dari 6.641 nama yang diajukan oleh 12 partai politik (parpol) peserta pemilu. [N-8]sumber
![[imagetag]](http://kaskus.co.id/images/smilies/sumbangan/14.gif)
