Seluruh partai politik (parpol) merupakan lembaga demokrasi yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Jika partai politik buruk maka pemerintahan dan demokrasi yang ada tidak akan sehat. Demokrasi akan rapuh dan tidak kuat serta berdampak pada keadaan kancah perpolitikan Indonesia.
Hal itu bisa kita saksikan pada kisruh Kepengurusan Partai Golkar dan PPP diperkirakan akan menghambat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015. Sebab, kader mereka di Komisi II DPR RI berpotensi mengganggu pengesahan 10 regulasi terkait Pilkada. Karena kader Golkar dan PPP di Komisi II ada yang masuk Panja pembahasan 10 peraturan KPU. Nah, kalau PPP dan Golkar terus kisruh, pembahasan regulasi itu akan terganggu. Akibatnya pelaksanaan Pilkada serentak juga akan terhambat.
Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan Pilkada serentak gelombang pertama digelar Desember mendatang. Pilkada itu untuk pengisian Kepala Daerah yang masa jabatannya habis pada 2015 dan semester pertama 2016. Namun, belakangan KPU berencana menunda pendaftaran peserta Pilkada tersebut. Sebab DPR menilai jadwal pendaftaran Calon Kepala Daerah terlalu mepet dengan Hari Raya Idul Fitri, 17 sampai 18 Juli 2015.
Menanggapi kisruh PPP dan Golkar, meski sebagai pesaing, Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku ikut mendoakan agar konflik di internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) segera terselesaikan. Sejak konflik kedua partai ini mencuat, Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan ini mengaku ikut prihatin. Dirinya mengatakan, PAN ikut prihatin dan berdoa semoga badai cepat belalu. Karena Golkar dan PPP adalah partai yang memperoleh kursi dan lolos ambang batas di DPR dan sebagai lembaga demokrasi penting.
Maka dari itu diharapkan, konflik Golkar dan PPP segera terselesaikan dengan demokratis dan tidak lagi ada pihak-pihak yang merasakan dirugikan. Dengan berakhirnya konflik Golkar dan PPP, maka tidak akan menganggu proses demokrasi Indonesia seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 2015 tidak terhambat. Selain itu, masyarakat pendukung PPP dan Golkar untuk tidak terpecah belah serta tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas kebenarannya. Sudah selayaknya Parpol memiliki rasa malu dengan rakyat yang melihat elit politiknya terus berkonflik.
Malu donk,,, Malu donkkkk
sumber (politik.kompasiana.com)
Link: http://adf.ly/1DsHvW
Hal itu bisa kita saksikan pada kisruh Kepengurusan Partai Golkar dan PPP diperkirakan akan menghambat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015. Sebab, kader mereka di Komisi II DPR RI berpotensi mengganggu pengesahan 10 regulasi terkait Pilkada. Karena kader Golkar dan PPP di Komisi II ada yang masuk Panja pembahasan 10 peraturan KPU. Nah, kalau PPP dan Golkar terus kisruh, pembahasan regulasi itu akan terganggu. Akibatnya pelaksanaan Pilkada serentak juga akan terhambat.
Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan Pilkada serentak gelombang pertama digelar Desember mendatang. Pilkada itu untuk pengisian Kepala Daerah yang masa jabatannya habis pada 2015 dan semester pertama 2016. Namun, belakangan KPU berencana menunda pendaftaran peserta Pilkada tersebut. Sebab DPR menilai jadwal pendaftaran Calon Kepala Daerah terlalu mepet dengan Hari Raya Idul Fitri, 17 sampai 18 Juli 2015.
Menanggapi kisruh PPP dan Golkar, meski sebagai pesaing, Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku ikut mendoakan agar konflik di internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) segera terselesaikan. Sejak konflik kedua partai ini mencuat, Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan ini mengaku ikut prihatin. Dirinya mengatakan, PAN ikut prihatin dan berdoa semoga badai cepat belalu. Karena Golkar dan PPP adalah partai yang memperoleh kursi dan lolos ambang batas di DPR dan sebagai lembaga demokrasi penting.
Maka dari itu diharapkan, konflik Golkar dan PPP segera terselesaikan dengan demokratis dan tidak lagi ada pihak-pihak yang merasakan dirugikan. Dengan berakhirnya konflik Golkar dan PPP, maka tidak akan menganggu proses demokrasi Indonesia seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 2015 tidak terhambat. Selain itu, masyarakat pendukung PPP dan Golkar untuk tidak terpecah belah serta tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas kebenarannya. Sudah selayaknya Parpol memiliki rasa malu dengan rakyat yang melihat elit politiknya terus berkonflik.
Malu donk,,, Malu donkkkk
sumber (politik.kompasiana.com)
Link: http://adf.ly/1DsHvW
