Sistem PTSP andalan Jokowi dikeluhkan pengusaha kecil tak efektif
Merdeka.com - Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang digadang-gadang Presiden Jokowi banyak mendapat keluhan dari para pengusaha terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Menurut mereka, sumber daya manusia (SDM) serta infrastruktur terbukti tidak disiapkan pemerintah secara prima seiring diresmikannya sistem perizinan satu pintu tersebut.
Wakil Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Nofel Saleh Hilabi mengungkapkan dirinya banyak menerima keluhan dari para pelaku UKM terkait lamanya proses perizinan yang didapatkan melalui PTSP tersebut.
" Fakta temuan-temuan di lapangan terkait pengurusan izin di mana janji pemerintah lebih cepat ternyata jauh lebih lama dan sulit ," ungkap Nofel kepada wartawan di Menara Kadin, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (28/7).
Salah satu keluhan yang didapat, lanjut Nofel, yakni kurang menguasainya terkait proses perizinan oleh petugas di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sendiri. "Banyak petugas yang ada di BKPM daerah yang belum dibekali pendidikan ," tuturnya.
Sebagai contoh, lanjut Nofel, pernah ada seorang pelaku UKM di ibu kota yang hendak mengajukan izin usahanya yang ketiga. "Tapi apa yang didapat. Setelah mengajukan ke BKPMD, petugas bilang jika satu pengusaha tidak diperbolehkan mempunyai usaha lebih dari satu. Ini kan lucu. Aturan darimana pengusaha tidak boleh punya usaha lebih dari satu ," bebernya.
Tak dipungkiri Nofel, jika petugas BKPM tersebut tak hanya ditemui di ibu kota. "SDM-SDM di daerah banyak yang seperti itu. Jadi mereka belum dibekali pendidikan, pengetahuan yang cukup mengenai izin usaha ," tandasnya.
merdeka
Reformasi birokrasi malah bikin lama & sulit
Link: http://adf.ly/1Fxf9j
Merdeka.com - Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang digadang-gadang Presiden Jokowi banyak mendapat keluhan dari para pengusaha terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Menurut mereka, sumber daya manusia (SDM) serta infrastruktur terbukti tidak disiapkan pemerintah secara prima seiring diresmikannya sistem perizinan satu pintu tersebut.
Wakil Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Nofel Saleh Hilabi mengungkapkan dirinya banyak menerima keluhan dari para pelaku UKM terkait lamanya proses perizinan yang didapatkan melalui PTSP tersebut.
" Fakta temuan-temuan di lapangan terkait pengurusan izin di mana janji pemerintah lebih cepat ternyata jauh lebih lama dan sulit ," ungkap Nofel kepada wartawan di Menara Kadin, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (28/7).
Salah satu keluhan yang didapat, lanjut Nofel, yakni kurang menguasainya terkait proses perizinan oleh petugas di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sendiri. "Banyak petugas yang ada di BKPM daerah yang belum dibekali pendidikan ," tuturnya.
Sebagai contoh, lanjut Nofel, pernah ada seorang pelaku UKM di ibu kota yang hendak mengajukan izin usahanya yang ketiga. "Tapi apa yang didapat. Setelah mengajukan ke BKPMD, petugas bilang jika satu pengusaha tidak diperbolehkan mempunyai usaha lebih dari satu. Ini kan lucu. Aturan darimana pengusaha tidak boleh punya usaha lebih dari satu ," bebernya.
Tak dipungkiri Nofel, jika petugas BKPM tersebut tak hanya ditemui di ibu kota. "SDM-SDM di daerah banyak yang seperti itu. Jadi mereka belum dibekali pendidikan, pengetahuan yang cukup mengenai izin usaha ," tandasnya.
merdeka
Reformasi birokrasi malah bikin lama & sulit
Link: http://adf.ly/1Fxf9j
