Garap infrastruktur, China beri utang Indonesia USD 50 miliar
Kamis, 23 April 2015 22:23
Merdeka.com - China berencana memberikan pinjaman sebesar USD 50 miliar kepada Indonesia. Itu bakal digunakan untuk menggarap sejumlah proyek infrastruktur.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membenarkan adanya utang dari China tersebut. Menurutnya, USD 10 miliar dari pinjaman itu nantinya bakal diberikan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menggarap proyek listrik 35.000 MW.
Tidak sampai di situ, utang dari Negeri Tirai Bambu tersebut rencananya akan dialihkan untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Rini mengakui bahwa proyek kereta cepat itu sudah memasuki tahan finalisasi studi kelayakan.
"Sekarang ini kereta cepat itu mereka sedang studi kelayakan yang untuk menentukan," kata Rini, Jakarta, Kamis (23/4).
Dana pinjaman sebesar USD 50 miliar itu nantinya berasal dari Bank CBD dan ICBC. Rini akui bahwa perbankan BUMN sendiri tidak mampu membiayai berbagai macam proyek infrastruktur. "Karena perbankan BUMN limitnya sudah sangat terbatas," ujarnya.
Dalam proyek kereta cepat ini tidak hanya China yang terlibat. Jepang melalui lembaga donor Japan International Cooperation Agency (JICA), sebetulnya baru merampungkan fase pertama studi kelayakan megaproyek tersebut.
Rini memastikan bahwa kesempatan Jepang dan China untuk menggarap kereta cepat ini masih kesempatan yang sama atau 50:50. "Benar masih sama," ungkapnya.
Dalam proyek kereta cepat ini, kata Rini, pemerintah menunjuk BUMN Wijaya Karya untuk konsorsium dari Indonesia. Pihaknya menegaskan tidak memberikan proyek ini tidak diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) lantaran perusahaan itu sedang fokus menggarap jalur kereta trans Sumatera.
Pihaknya juga tidak menanpik sengaja membagi-bagi kue proyek kepada BUMN agar lebih fokus. "Kita melihat saat sekarang ini ada pembagian," terangnya
http://www.merdeka.com/uang/garap-in...50-miliar.html
Indonesia Terima Pinjaman Rp647 Triliun dari China
Jum'at, 24 April 2015 - 10:10 wib
JAKARTA - China berencana memberikan pinjaman sebesar USD50 miliar kepada Indonesia. Banyak proyek infrastruktur yang bakal digarap dari dana super besar tersebut.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno membenarkan adanya pinjaman utang dari China tersebut.
"USD10 miliar dari pinjaman itu nantinya bakal diberikan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menggarap proyek listrik 35.000 MW," ucapnya di Gedung DPR, Jakarta
Lebih lanjut, utang tersebut rencananya akan dialihkan untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Rini mengakui, bahwa proyek kereta cepat itu sudah memasuki tahan finalisasi studi kelayakan.
"Sekarang ini kereta cepat itu mereka sedang studi kelayakan yang untuk menentukan,"ujar rini.
Dana pinjaman sebesar USD 50 miliar itu nantinya berasal dari Bank CBD dan ICBC. diakuinya bahwa perbankan BUMN sendiri tidak mampu membiayai berbagai macam proyek infrastruktur.
"Karena perbankan BUMN limitnya sudah sangat terbatas," ungkapnya.
Dalam proyek kereta cepat ini tidak hanya China yang terlibat. Jepang melalui lembaga donor Japan International Cooperation Agency (JICA), sebetulnya baru merampungkan fase pertama studi kelayakan megaproyek tersebut.
Ia memastikan, bahwa kesempatan Jepang dan China untuk menggarap kereta cepat ini masih kesempatan yang sama atau 50:50.
Dalam proyek kereta cepat ini, dikatakannya, pemerintah menunjuk BUMN Wijaya Karya untuk konsorsium dari Indonesia. Pihaknya menegaskan, tidak memberikan proyek ini tidak diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) lantaran perusahaan itu sedang fokus menggarap jalur kereta trans Sumatera.
Pihaknya juga tidak menanpik sengaja membagi-bagi kue proyek kepada BUMN agar lebih fokus. "Kita melihat saat sekarang ini ada pembagian," terangnya.
http://economy.okezone.com/read/2015...iun-dari-china
Dulu janji setop utang, kini Jokowi justru cari pinjaman Rp 280 T
Jumat, 13 Februari 2015 12:06
Merdeka.com - Pemerintah dan DPR sepakat menetapkan defisit dalam APBNP 2015 sebesar Rp 222,5 triliun atau sekitar 1,90 persen terhadap PDB. Untuk menutup defisit anggaran tahun ini, pemerintahan Jokowi-JK masih mengandalkan pinjaman atau utang.
Kondisi ini bertolak belakang dengan janji Jokowi-JK di masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu, di mana pasangan ini berjanji menyetop utang luar negeri. Namun kenyataannya, tahun ini pemerintah mencari utang Rp 280,9 triliun.
Wakil Ketua I Banggar DPR Said Abdullah menuturkan, utang asing maupun dalam negeri masih menjadi instrumen utama pembiayaan anggaran pemerintahan kabinet kerja Jokowi-JK. Pinjaman luar negeri (bruto) tahun ini Rp 48 triliun. Terdiri dari pinjaman program sebesar Rp 7 triliun, pinjaman proyek Rp 41 triliun. Tahun ini juga pemerintah membayar cicilan utang luar negeri sebesar Rp 64 triliun dan penerusan pinjaman ke BUMN atau pemda Rp 4,4 triliun.
"Untuk pinjaman proyek pemerintah pusat Rp 36 triliun dan pinjaman kementerian negara/lembaga sebesar Rp 33 triliun," kata Said di Jakarta, Jumat (13/2).
Dari pinjaman proyek kepada kementerian negara/lembaga, Kementerian Pertahanan mendapat paling banyak. Kementerian yang dipimpin Ryamizar Ryacudu kecipratan anggaran dari utang sebesar Rp 13 triliun.
Selain dari luar negeri, pemerintahan Jokowi-JK juga mencari utang dalam negeri yang tahun ini ditetapkan hanya sebesar Rp 2 triliun. Tahun ini juga pemerintah membayar cicilan utang dalam negeri sebesar Rp 309,4 miliar.
http://www.merdeka.com/uang/dulu-jan...-rp-280-t.html
Utang Jokowi Setahun Sama dgn Utang Soeharto 30 Tahun
26/02/2015
Jakarta – KabarNet: Bagaikan hidup di sebuah negeri dongeng yang penuh khayalan dan keanehan, kurang-lebih seperti itulah gambaran rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedang berkuasa di Indonesia sekarang.
Target pengeluaran yang dipatok bombastis, target penerimaan pajak yang sangat ambisius, target bagi proyek dengan pengusaha di sekeliling kekuasaan yang ugal-ugalan. Sementara sumber duitnya masih sangat tak jelas bagaikan harapan dalam impian.
Menurut peneliti dari Indonesia For Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng, dalam situasi ekonomi nasional yang sekarat dimana industri nasional lumpuh, menyempitnya lapangan pekerjaan, upah rendah, menyebabkan kemampuan konsusmsi masyarakat melemah. Demikian pula dengan laju konsumsi yang selama ini ditopang oleh kredit konsumsi juga merosot seiring meningkatnya suku bunga.
"Keadaan ekonomi yang sekarat akan berimplikasi langsung terhadap menurunnya penerimaan pajak pemerintah," ujar Salamuddin Daeng.
Sementara rencana pemerintah mengeruk pendapatan cukai tembakau secara besar besaran sebagai upaya menutupi kebolongan pajak, pasti akan menuai protes dari kalangan industri.
Satu-satunya cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah menumpuk utang luar negeri. Sebagaimana dirilis Kementrian Keuangan, Rezim Pemerintahan Joko Widodo pada tahun ini akan berutang sebesar Rp 451,8 triliun, melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Hanya dalam setahun Jokowi akan mengambil utang 4 kali utang selama 30 tahun Presiden RI ke-2 Soeharto berkuasa.
Namun ini lagi-lagi mimpi, di tengah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang US Dollar karena menguatnya perekonomian AS terhadap seluruh mata uang dunia, memburu pendapatan negara dan devisa dari surat utang dalam jumlah sangat besar tersebut adalah ibarat "orang bangun tapi masih mimpi". Rencana-rencana tersebut pastilah dipandang oleh para analis keuangan sebagai rencana yang tidak masuk akal.
"Tidur lagi saja pak, selamat mimpi indah," pungkas Salamuddin Daeng peneliti dari Indonesia For Global Justice (IGJ).
http://kabarnet.in/2015/02/26/utang-...arto-30-tahun/
------------------------------
Jadi rezim tukang utang aja kok bangga? Berarti sama sajalah dengan rezim-rezim sebelumnya kalo begitu namanya, Jok ...
:
Link: http://adf.ly/1G04ZK
Kamis, 23 April 2015 22:23
Merdeka.com - China berencana memberikan pinjaman sebesar USD 50 miliar kepada Indonesia. Itu bakal digunakan untuk menggarap sejumlah proyek infrastruktur.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membenarkan adanya utang dari China tersebut. Menurutnya, USD 10 miliar dari pinjaman itu nantinya bakal diberikan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menggarap proyek listrik 35.000 MW.
Tidak sampai di situ, utang dari Negeri Tirai Bambu tersebut rencananya akan dialihkan untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Rini mengakui bahwa proyek kereta cepat itu sudah memasuki tahan finalisasi studi kelayakan.
"Sekarang ini kereta cepat itu mereka sedang studi kelayakan yang untuk menentukan," kata Rini, Jakarta, Kamis (23/4).
Dana pinjaman sebesar USD 50 miliar itu nantinya berasal dari Bank CBD dan ICBC. Rini akui bahwa perbankan BUMN sendiri tidak mampu membiayai berbagai macam proyek infrastruktur. "Karena perbankan BUMN limitnya sudah sangat terbatas," ujarnya.
Dalam proyek kereta cepat ini tidak hanya China yang terlibat. Jepang melalui lembaga donor Japan International Cooperation Agency (JICA), sebetulnya baru merampungkan fase pertama studi kelayakan megaproyek tersebut.
Rini memastikan bahwa kesempatan Jepang dan China untuk menggarap kereta cepat ini masih kesempatan yang sama atau 50:50. "Benar masih sama," ungkapnya.
Dalam proyek kereta cepat ini, kata Rini, pemerintah menunjuk BUMN Wijaya Karya untuk konsorsium dari Indonesia. Pihaknya menegaskan tidak memberikan proyek ini tidak diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) lantaran perusahaan itu sedang fokus menggarap jalur kereta trans Sumatera.
Pihaknya juga tidak menanpik sengaja membagi-bagi kue proyek kepada BUMN agar lebih fokus. "Kita melihat saat sekarang ini ada pembagian," terangnya
http://www.merdeka.com/uang/garap-in...50-miliar.html
Indonesia Terima Pinjaman Rp647 Triliun dari China
Jum'at, 24 April 2015 - 10:10 wib
JAKARTA - China berencana memberikan pinjaman sebesar USD50 miliar kepada Indonesia. Banyak proyek infrastruktur yang bakal digarap dari dana super besar tersebut.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno membenarkan adanya pinjaman utang dari China tersebut.
"USD10 miliar dari pinjaman itu nantinya bakal diberikan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menggarap proyek listrik 35.000 MW," ucapnya di Gedung DPR, Jakarta
Lebih lanjut, utang tersebut rencananya akan dialihkan untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Rini mengakui, bahwa proyek kereta cepat itu sudah memasuki tahan finalisasi studi kelayakan.
"Sekarang ini kereta cepat itu mereka sedang studi kelayakan yang untuk menentukan,"ujar rini.
Dana pinjaman sebesar USD 50 miliar itu nantinya berasal dari Bank CBD dan ICBC. diakuinya bahwa perbankan BUMN sendiri tidak mampu membiayai berbagai macam proyek infrastruktur.
"Karena perbankan BUMN limitnya sudah sangat terbatas," ungkapnya.
Dalam proyek kereta cepat ini tidak hanya China yang terlibat. Jepang melalui lembaga donor Japan International Cooperation Agency (JICA), sebetulnya baru merampungkan fase pertama studi kelayakan megaproyek tersebut.
Ia memastikan, bahwa kesempatan Jepang dan China untuk menggarap kereta cepat ini masih kesempatan yang sama atau 50:50.
Dalam proyek kereta cepat ini, dikatakannya, pemerintah menunjuk BUMN Wijaya Karya untuk konsorsium dari Indonesia. Pihaknya menegaskan, tidak memberikan proyek ini tidak diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) lantaran perusahaan itu sedang fokus menggarap jalur kereta trans Sumatera.
Pihaknya juga tidak menanpik sengaja membagi-bagi kue proyek kepada BUMN agar lebih fokus. "Kita melihat saat sekarang ini ada pembagian," terangnya.
http://economy.okezone.com/read/2015...iun-dari-china
Dulu janji setop utang, kini Jokowi justru cari pinjaman Rp 280 T
Jumat, 13 Februari 2015 12:06
Merdeka.com - Pemerintah dan DPR sepakat menetapkan defisit dalam APBNP 2015 sebesar Rp 222,5 triliun atau sekitar 1,90 persen terhadap PDB. Untuk menutup defisit anggaran tahun ini, pemerintahan Jokowi-JK masih mengandalkan pinjaman atau utang.
Kondisi ini bertolak belakang dengan janji Jokowi-JK di masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu, di mana pasangan ini berjanji menyetop utang luar negeri. Namun kenyataannya, tahun ini pemerintah mencari utang Rp 280,9 triliun.
Wakil Ketua I Banggar DPR Said Abdullah menuturkan, utang asing maupun dalam negeri masih menjadi instrumen utama pembiayaan anggaran pemerintahan kabinet kerja Jokowi-JK. Pinjaman luar negeri (bruto) tahun ini Rp 48 triliun. Terdiri dari pinjaman program sebesar Rp 7 triliun, pinjaman proyek Rp 41 triliun. Tahun ini juga pemerintah membayar cicilan utang luar negeri sebesar Rp 64 triliun dan penerusan pinjaman ke BUMN atau pemda Rp 4,4 triliun.
"Untuk pinjaman proyek pemerintah pusat Rp 36 triliun dan pinjaman kementerian negara/lembaga sebesar Rp 33 triliun," kata Said di Jakarta, Jumat (13/2).
Dari pinjaman proyek kepada kementerian negara/lembaga, Kementerian Pertahanan mendapat paling banyak. Kementerian yang dipimpin Ryamizar Ryacudu kecipratan anggaran dari utang sebesar Rp 13 triliun.
Selain dari luar negeri, pemerintahan Jokowi-JK juga mencari utang dalam negeri yang tahun ini ditetapkan hanya sebesar Rp 2 triliun. Tahun ini juga pemerintah membayar cicilan utang dalam negeri sebesar Rp 309,4 miliar.
http://www.merdeka.com/uang/dulu-jan...-rp-280-t.html
Utang Jokowi Setahun Sama dgn Utang Soeharto 30 Tahun
26/02/2015
Jakarta – KabarNet: Bagaikan hidup di sebuah negeri dongeng yang penuh khayalan dan keanehan, kurang-lebih seperti itulah gambaran rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedang berkuasa di Indonesia sekarang.
Target pengeluaran yang dipatok bombastis, target penerimaan pajak yang sangat ambisius, target bagi proyek dengan pengusaha di sekeliling kekuasaan yang ugal-ugalan. Sementara sumber duitnya masih sangat tak jelas bagaikan harapan dalam impian.
Menurut peneliti dari Indonesia For Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng, dalam situasi ekonomi nasional yang sekarat dimana industri nasional lumpuh, menyempitnya lapangan pekerjaan, upah rendah, menyebabkan kemampuan konsusmsi masyarakat melemah. Demikian pula dengan laju konsumsi yang selama ini ditopang oleh kredit konsumsi juga merosot seiring meningkatnya suku bunga.
"Keadaan ekonomi yang sekarat akan berimplikasi langsung terhadap menurunnya penerimaan pajak pemerintah," ujar Salamuddin Daeng.
Sementara rencana pemerintah mengeruk pendapatan cukai tembakau secara besar besaran sebagai upaya menutupi kebolongan pajak, pasti akan menuai protes dari kalangan industri.
Satu-satunya cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah menumpuk utang luar negeri. Sebagaimana dirilis Kementrian Keuangan, Rezim Pemerintahan Joko Widodo pada tahun ini akan berutang sebesar Rp 451,8 triliun, melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Hanya dalam setahun Jokowi akan mengambil utang 4 kali utang selama 30 tahun Presiden RI ke-2 Soeharto berkuasa.
Namun ini lagi-lagi mimpi, di tengah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang US Dollar karena menguatnya perekonomian AS terhadap seluruh mata uang dunia, memburu pendapatan negara dan devisa dari surat utang dalam jumlah sangat besar tersebut adalah ibarat "orang bangun tapi masih mimpi". Rencana-rencana tersebut pastilah dipandang oleh para analis keuangan sebagai rencana yang tidak masuk akal.
"Tidur lagi saja pak, selamat mimpi indah," pungkas Salamuddin Daeng peneliti dari Indonesia For Global Justice (IGJ).
http://kabarnet.in/2015/02/26/utang-...arto-30-tahun/
------------------------------
Jadi rezim tukang utang aja kok bangga? Berarti sama sajalah dengan rezim-rezim sebelumnya kalo begitu namanya, Jok ...
:
Link: http://adf.ly/1G04ZK
