Jakarta - Eksekusi mati bagi terpidana mati asal Filipina Mary Jane Veloso ditunda, beberapa saat sebelum dieksekusi di Pulau Nusakambangan. Dugaan soal Mary Jane hanya kurir dan pengakuan 'last minute' dari pihak yang mempekerjakan Mary Jane menjadi alasan ditundanya eksekusi mati.
Wakil ketua DPR bidang hukum dan HAM Fadli Zon, menilai keputusan penundaan mati bari Mary Jane memang dilematis. Satu sisi harus menegakkan hukum, tapi juga harus membuka ruang bagi fakta baru yang muncul.
"Kalau menurut saya hukuman mati dilematis. Kita harus menegakkan hukum dan pemerintah harus dorong eksekusi mati. Tapi di sisi lain kita harus pertimbangkan faktor kasus terkait dengan Mary Jane karena korban human trafficking," kata Fadli Zon di gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/4/2015).
Menurut Fadli, jika benar Mary Jane korban perdagangan manusia yang saat itu membawa narkoba, maka pemerintah harus memberikan ruang bagi Mary Jane untuk membuktikan hal tersebut sebelum dieksekusi.
"Yang harus kita incar itu bandar narkoba, jangan pion-pionnya. Saya kira masih banyak yang dilist yang harus segera dilakukan (eksekusi mati -red)," ujar politisi Gerindra itu.
Soal protes dari negara lain yang warganya dieksekusi seperti Australia, menurut Fadli hal itu sepenuhnya keputusan dan sikap Presiden. Satu sisi harus menegaskan hukum, tapi juga menjaga hubungan baik dengan negara lain.
"Dulu di jaman Bung Karno juga sudah ada hukuman mati meskki bukan karena kasus narkoba. Tapi Jhon F Kennedy kirim comisionary dan minta keringanan, justru dengan Bung Karno dibebaskan," paparnya.
"Jadi saya kira kita harus menjaga hubungan baik, tapi itu keputusan dan pilihan Presiden," imbuh Fadli.
sumber (news.detik.com)
=====
mantab betul !
Link: http://adf.ly/1G5gGU
