RANAI (HK) - Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Natuna mengaku cemas. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna hampir dipastikan melakukan pemangkasan Anggaran Dana Desa (ADD) hingga 28 persen dari dana semula, dikarenakan prediksi difisit APBD Natuna hingga ratusan miliar tahun ini.
Kepala Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah, Sariyah mengaku sangat khawatir dengan adanya kebijakan baru Pemkab Natuna itu. Menurutnya kebijakan itu sangat merugikan desa yang baru saja pertama kali ini mendapatkan ADD yang bersifat mandiri.
Bagaimana tidak, program kegiatan desa sudah terprogramkan dalam bentuk anggaran pemeriantah desa untuk membangun desanya ke depan.
"Cemas lah mas, karena kita sudah membuat program sedemikian rupa, tiba-tiba saja ada kebijakan pemangkasan hingga 28 persen yang muncul belakang ini," kata Sariyah di kantornya, Sabtu (4/4), mewakili keresahan rekan-rekannya.
Kepala Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah, Sariyah mengaku sangat khawatir dengan adanya kebijakan baru Pemkab Natuna itu. Menurutnya kebijakan itu sangat merugikan desa yang baru saja pertama kali ini mendapatkan ADD yang bersifat mandiri.
Bagaimana tidak, program kegiatan desa sudah terprogramkan dalam bentuk anggaran pemeriantah desa untuk membangun desanya ke depan.
"Cemas lah mas, karena kita sudah membuat program sedemikian rupa, tiba-tiba saja ada kebijakan pemangkasan hingga 28 persen yang muncul belakang ini," kata Sariyah di kantornya, Sabtu (4/4), mewakili keresahan rekan-rekannya.
Dengan demikian, Saryiah mengaku terpaksa melakukan perombakan terhadap program kegiatan yang sudah disusunnya dalam bentuk APBDes dan bahkan sejumlah program kegiatan pun terpaksa dihapus. "ya mau tak mau kita akan melakukan perubahan APBDes. Pengurangan program kegiatan pasti kita lakukan," pungkasnya.
Total ADD Desa Air Lengit yang didapatkan tahun ini berdasarkan ketentuan pendapatan 10 persen dari total APBD Kabupaten Natuna, Desa ini mendapatkan anggaran sebesar Rp2,2 miliar.
Anggota Komisi III DPRD Natuna Wan Sofyan mengaku langkah pemangkasan ADD sebesar 28 persen yang dilakukan pemerintah itu masih dalam tahap ke wajaran, kecualai kalau pemotongannya dilakukan hingga 50 persen.
Hal ini mengingat adanya difisit yang cukup besar di APBD Natuna pada tahun ini. Total difisit APBD Natuna tahun ini sebesar Rp392 miliar sebagai dampak dari pengurangan pendapatan daerah dari sumber dana bagi hasil Migas (DBH Migas).
"Kalau masih 28 persen saya rasa masih wajar, karena kita tahun ini defisit Rp392 miliar. Kecualai kalau pengungaran ADD itu hingga 50 persen itu sudah tidak wajar. Saya rasa begitu," ujar Wan Sofyan singkat. (fat)
SUMBER : http://www.haluankepri.com/natuna/76006-kades-di-natuna-cemas-anggaran-desa-dipangkas-.html
Padahal lagi ada program bantuan untuk desa
Sayang banget yah
Bantuan desa untuk kepri emang kecil
Dikutip dari: http://adf.ly/1E31td
