TEMPO.CO, Jakarta -Para camat di Jakarta Barat mengaku kaget atas munculnya anggaran itu. "Waduh, apa lagi itu? Saya tidak pernah usulkan itu," kata Camat Tamansari, Paris Limbong, saat dihubungi Tempo pada Minggu, 1 Maret 2015.
Sikap serupa juga diungkapkan Camat Kebon Jeruk, Agus Triono, dan Camat Tambora, Mursidin. "Untuk apa UPS ditaruh di kecamatan?" kata Mursidin.
UPS yang dimaksud adalah uninterruptible power supply (UPS) atau alat penyimpan daya sementara. Pengadaan peranti ini menjadi sorotan karena dianggap sebagai proyek siluman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengungkapkan proyek siluman itu masuk dalam anggaran kegiatan yang disusupkan sejumlah oknum. Nilai anggaran itu mencapai Rp 12 triliun.
Untuk pengadaan UPS di seluruh kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat memakan anggaran nilai Rp 268 miliar. "Sebelumnya di sekolah, sekarang UPS untuk kecamatan," kata Ahok—sapaan Basuki—di Balai Kota, Jumat, 27 Februari 2015.
Sekretaris Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Syarif, mengaku tidak tahu soal anggaran yang muncul dalam APBD 2015 itu. "Saya tidak tahu," katanya.
Dia meminta Ahok berkomunikasi dengan Dewan agar tak terjadi saling tuding. "Kalau ada temuan yang harus dievaluasi, Gubernur kan bisa saja menyarankan kepada DPRD. Misalnya yang UPS ini dihapus saja," ujar dia.
SUMBER
kalo emang bener, berarti DPRD harus di ganti nama nih biar ga pada korupsi
Link: http://adf.ly/15hRq6
Sikap serupa juga diungkapkan Camat Kebon Jeruk, Agus Triono, dan Camat Tambora, Mursidin. "Untuk apa UPS ditaruh di kecamatan?" kata Mursidin.
UPS yang dimaksud adalah uninterruptible power supply (UPS) atau alat penyimpan daya sementara. Pengadaan peranti ini menjadi sorotan karena dianggap sebagai proyek siluman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengungkapkan proyek siluman itu masuk dalam anggaran kegiatan yang disusupkan sejumlah oknum. Nilai anggaran itu mencapai Rp 12 triliun.
Untuk pengadaan UPS di seluruh kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat memakan anggaran nilai Rp 268 miliar. "Sebelumnya di sekolah, sekarang UPS untuk kecamatan," kata Ahok—sapaan Basuki—di Balai Kota, Jumat, 27 Februari 2015.
Sekretaris Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Syarif, mengaku tidak tahu soal anggaran yang muncul dalam APBD 2015 itu. "Saya tidak tahu," katanya.
Dia meminta Ahok berkomunikasi dengan Dewan agar tak terjadi saling tuding. "Kalau ada temuan yang harus dievaluasi, Gubernur kan bisa saja menyarankan kepada DPRD. Misalnya yang UPS ini dihapus saja," ujar dia.
SUMBER
kalo emang bener, berarti DPRD harus di ganti nama nih biar ga pada korupsi
Link: http://adf.ly/15hRq6
