Meski digugat sana sini oleh banyak orang, tetapi kini posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dibilang aman. Bahkan Jokowi kini lebih kuat karena didukung Partai Golkar ketimbang PDI Perjuangan, partai pengusungnya.
Adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan yang kini menjaga posisi Jokowi dari rong-rongan banyak pihak.
Ada lima tugas besar Luhut yang intinya diperbolehkan melakukan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan program prioritas sesuai visi misi Presiden. Tugas Luhut ini hampir mirip dengan Wapres JK dalam melakukan pengawasan ke kementerian.
Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengkritik penambahan wewenang Kepala Staf Kepresidenan yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran koordinasi. Menurut dia, sudah terlalu banyak instansi yang memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi koordinasi.
"Mungkin nanti koordinasi berlebihan kalau terlalu banyak, ada instansi lagi yang bisa mengoordinasi pemerintahan, berlebihan nanti, kalau berlebihan bisa simpang siur," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (4/3/2015).
Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai Presiden Joko Widodo kini hanya menjadi "setengah Presiden" karena telah menambah kewenangan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan. Pasalnya, kata dia, kewenangan, yang semula seharusnya dijalankan oleh Presiden, kini dijalankan oleh Luhut.
"Pandangan kami, Presiden sudah membelah dirinya, tidak lagi full Presiden, tetapi setengah Presiden," kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2015).
Kewenangan yang diberikan kepada Luhut, kata Bambang, dapat menjadikan Luhut layaknya presiden harian. Luhut nantinya bisa menjalankan tugas Presiden sehari-hari, seperti melakukan koordinasi dengan menteri-menteri di kabinet kerja hingga menentukan program prioritas.
"Istilahnya, kalah di partai, ada ketua umum, ada ketua harian. Nah, sekarang juga ada Presiden, ada presiden harian," ucapnya.
Dari semua tugas Luhut tersebut, ada tugas utama Luhut lainnya, yakni dia bertugas untuk menjauhkan Jokowi jauh dari PDIP.
"Dengan penambahan kekuasan Luhut yang notabennya berpengaruh di Golkar, pengaruh PDIP ke Jokowi perlahan bakal berkurang," demikian disampaikan Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman dalam keterangannya, belum lama ini.
Menurut Nurjaman, langkah politik yang diambil Jokowi ini akan menguntungkan Jokowi dengan bertambahnya dukungan kuat di parlemen.
"Pertanyaannya kenapa harus melalui Luhut Panjaitan dan tidak melalui JK yang juga mantan Ketum Golkar? jawabannya adalah sejak Golkar memutuskan ARB sebagai Capres Golkar, Agung Laksono pernah meminta JK untuk tidak maju dalam pilpres 2014," paparnya.
Kata Jajat, dengan adanya dukungan dari Golkar posisi presiden sudah jauh lebih aman dan tidak perlu lagi takut di-impeachment kubu oposisi dalam mengambil berbagai kebijakan.
sumber
Link: http://adf.ly/18jF4b
Adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan yang kini menjaga posisi Jokowi dari rong-rongan banyak pihak.
Ada lima tugas besar Luhut yang intinya diperbolehkan melakukan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan program prioritas sesuai visi misi Presiden. Tugas Luhut ini hampir mirip dengan Wapres JK dalam melakukan pengawasan ke kementerian.
Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengkritik penambahan wewenang Kepala Staf Kepresidenan yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran koordinasi. Menurut dia, sudah terlalu banyak instansi yang memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi koordinasi.
"Mungkin nanti koordinasi berlebihan kalau terlalu banyak, ada instansi lagi yang bisa mengoordinasi pemerintahan, berlebihan nanti, kalau berlebihan bisa simpang siur," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (4/3/2015).
Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai Presiden Joko Widodo kini hanya menjadi "setengah Presiden" karena telah menambah kewenangan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan. Pasalnya, kata dia, kewenangan, yang semula seharusnya dijalankan oleh Presiden, kini dijalankan oleh Luhut.
"Pandangan kami, Presiden sudah membelah dirinya, tidak lagi full Presiden, tetapi setengah Presiden," kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2015).
Kewenangan yang diberikan kepada Luhut, kata Bambang, dapat menjadikan Luhut layaknya presiden harian. Luhut nantinya bisa menjalankan tugas Presiden sehari-hari, seperti melakukan koordinasi dengan menteri-menteri di kabinet kerja hingga menentukan program prioritas.
"Istilahnya, kalah di partai, ada ketua umum, ada ketua harian. Nah, sekarang juga ada Presiden, ada presiden harian," ucapnya.
Dari semua tugas Luhut tersebut, ada tugas utama Luhut lainnya, yakni dia bertugas untuk menjauhkan Jokowi jauh dari PDIP.
"Dengan penambahan kekuasan Luhut yang notabennya berpengaruh di Golkar, pengaruh PDIP ke Jokowi perlahan bakal berkurang," demikian disampaikan Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman dalam keterangannya, belum lama ini.
Menurut Nurjaman, langkah politik yang diambil Jokowi ini akan menguntungkan Jokowi dengan bertambahnya dukungan kuat di parlemen.
"Pertanyaannya kenapa harus melalui Luhut Panjaitan dan tidak melalui JK yang juga mantan Ketum Golkar? jawabannya adalah sejak Golkar memutuskan ARB sebagai Capres Golkar, Agung Laksono pernah meminta JK untuk tidak maju dalam pilpres 2014," paparnya.
Kata Jajat, dengan adanya dukungan dari Golkar posisi presiden sudah jauh lebih aman dan tidak perlu lagi takut di-impeachment kubu oposisi dalam mengambil berbagai kebijakan.
sumber
Link: http://adf.ly/18jF4b
