Centroone.com - Joko Widodo (Jokowi) dinilai belum bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Sebab itu, Jokowi dirasa belum mampu menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Abu Bakar Al Habsyi dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2015). Dia memberikan salah satu contoh. Dimana Jokowi telah memilih Kapolri tunggal Komjen Pol Budi Gunawan.
Menurut dia, saat itu Jokowi terlalu bermain opini sehingga masalah menjadi rumit dan berbelit sampai pada perseturuan Polri dan KPK. "Presiden kita ini kelasnya belum sampai kelas presiden. Jadi kemampuan untuk menyelesaikan problem negara belum nampak. Contoh kasus Kapolri itu kasus yang sangat mudah. Lantik saja mestinya setelah DPR meloloskan, setelah itu mau diberhentikan adalah urusan presiden," ungkap Abu Bakar.
Contoh lain terkait masalah yang sedang melanda Partai Golkar. Yakni dengan adanya dua kubu yang berseteru yang penyelesaiannya sampai pada proses hukum. Menurut Abu Bakar, Jokowi seharusnya memberikan arahan pada anak buahnya dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly terkait konflik tersebut. Sebab, kata Abu Bakar, Yasonna terlalu ikut campur dalam penyelesaian masalah partai berlambang pohon beringin itu. "Jokowi harusnya bisa mengatasi intervensi dari pemerintah pada masalah Golkar ini," pungkas Abu Bakar. SUMBER BERITA Don't judge a book by it covers.. Jokowi pancen OYE !!
Link: http://adf.ly/1A9o9n
Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Abu Bakar Al Habsyi dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2015). Dia memberikan salah satu contoh. Dimana Jokowi telah memilih Kapolri tunggal Komjen Pol Budi Gunawan.
Menurut dia, saat itu Jokowi terlalu bermain opini sehingga masalah menjadi rumit dan berbelit sampai pada perseturuan Polri dan KPK. "Presiden kita ini kelasnya belum sampai kelas presiden. Jadi kemampuan untuk menyelesaikan problem negara belum nampak. Contoh kasus Kapolri itu kasus yang sangat mudah. Lantik saja mestinya setelah DPR meloloskan, setelah itu mau diberhentikan adalah urusan presiden," ungkap Abu Bakar.
Contoh lain terkait masalah yang sedang melanda Partai Golkar. Yakni dengan adanya dua kubu yang berseteru yang penyelesaiannya sampai pada proses hukum. Menurut Abu Bakar, Jokowi seharusnya memberikan arahan pada anak buahnya dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly terkait konflik tersebut. Sebab, kata Abu Bakar, Yasonna terlalu ikut campur dalam penyelesaian masalah partai berlambang pohon beringin itu. "Jokowi harusnya bisa mengatasi intervensi dari pemerintah pada masalah Golkar ini," pungkas Abu Bakar. SUMBER BERITA Don't judge a book by it covers.. Jokowi pancen OYE !!
Link: http://adf.ly/1A9o9n
