Merdeka.com - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyebut kepengurusan Golkar hasil Munas Bali-lah yang sah. Prabowo mengatakan pengakuan pemerintah atas Munas Ancol membahayakan proses demokrasi di Tanah Air.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono, meminta Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak ikut campur urusan internal partai beringin karena sudah ada Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang memutuskan. Pasalnya, keputusan Kemenkumhan mewakili pemerintah.
"Urusan dalam negeri tidak usah ikut campur lah," kata Agung Laksono usai bertemu Wiranto di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Jumat (13/3).
Menurut Agung, Kementerian Hukum dan HAM yang berhak menentukan sah atau tidaknya kepengurusan partai beringin, bukan orang dari partai lain.
"Biar kami selesaikan sendiri, kami juga punya cara sendiri, apalagi sudah ada 'guidance' (panduan)," ujar Agung.
Hari ini Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono melanjutkan safari politiknya dengan menemui Ketua Umum DPP Hanura Wiranto di Kantor DPP Partai Hanura, di Jakarta, Jumat. Agung menjelaskan posisi Golkar di bawah kepemimpinannya saat ini adalah sebagai partai pendukung pemerintah yang kritis.
Oleh karena itu tidak selayaknya partai berafiliasi dalam sebuah koalisi yang dibentuk pada saat pilpres, karena akan memecah belah masyarakat. Sehingga dirinya membawa Golkar keluar dari (Koalisi Merah Putih) dan bergabung dengan partai pendukung.
---
Sumber
Bowo sudah jadi Presiden di Hambalang, sebaiknya tidak usah turut campur dulu hiruk pikuk politik.
Link: http://adf.ly/1A9DQZ
Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono, meminta Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak ikut campur urusan internal partai beringin karena sudah ada Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang memutuskan. Pasalnya, keputusan Kemenkumhan mewakili pemerintah.
"Urusan dalam negeri tidak usah ikut campur lah," kata Agung Laksono usai bertemu Wiranto di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Jumat (13/3).
Menurut Agung, Kementerian Hukum dan HAM yang berhak menentukan sah atau tidaknya kepengurusan partai beringin, bukan orang dari partai lain.
"Biar kami selesaikan sendiri, kami juga punya cara sendiri, apalagi sudah ada 'guidance' (panduan)," ujar Agung.
Hari ini Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono melanjutkan safari politiknya dengan menemui Ketua Umum DPP Hanura Wiranto di Kantor DPP Partai Hanura, di Jakarta, Jumat. Agung menjelaskan posisi Golkar di bawah kepemimpinannya saat ini adalah sebagai partai pendukung pemerintah yang kritis.
Oleh karena itu tidak selayaknya partai berafiliasi dalam sebuah koalisi yang dibentuk pada saat pilpres, karena akan memecah belah masyarakat. Sehingga dirinya membawa Golkar keluar dari (Koalisi Merah Putih) dan bergabung dengan partai pendukung.
---
Sumber
Bowo sudah jadi Presiden di Hambalang, sebaiknya tidak usah turut campur dulu hiruk pikuk politik.
Link: http://adf.ly/1A9DQZ
