REPUBLIKA.CO.ID,JAMBI--Status
kematian beruntun yang menimpa
orang rimba di Taman Nasional Bukit
Duabelas (TNBD), Jambi, bukan
Kejadian Luar Biasa (KLB).
Kasubdit Kerjasama Kelembagaan
Evaluasi dan Pelaporan Direktorat
Pemberdayaan Komunitas Adat
Terpencil Kementerian Sosial RI,
Laude Taufik, di Jambi, Jumat,
mengatakan, pemerintah belum
menetapkan sebagai Kejadian Luar
Biasa (KLB) atas kasus kematian 11
Orang Rimba di wilayah timur Taman
Nasional Bukit Duabelas (TNBD),
Sarolangun- Batanghari, Jambi,
karena kematian itu dalam kurun
waktu yang cukup lama.
"Kasus kematian 11 Orang Rimba di
wilayah timur TNBD?dianggap kasus
tertentu yang sifatnya lokal karena
jangka waktu terjadinya kematian
tersebut dalam dua bulan," kata
Taufik, saat jumpa pers di Jambi.
Kematian beruntun 11 Orang Rimba
dalam dua bulan terakhir ini
disebabkan? kesulitan untuk
mendapatkan pangan yang layak,
serta kurangnya ketersediaan air
bersih.
Namun kejadian ini ternyata mampu
menyedot banyak perhatian dari
beberapa instansi terkait. Bahkan
Menteri Sosial langsung menurunkan
tim nya untuk mengecek langsung ke
lokasi tentang kebenaran kabar itu.
Ketika melihat langsung di lapangan,
Taufik menceritakan jika kondisi
orang rimba di TNBD memang
berbeda dengan komunitas adat
terpencil lainnya, keunikan orang
rimba ini memaksa pemerintah untuk
lebih jeli dalam membantu persoalan-
persoalan yang ada di mereka.
Salah satu langkah yang dilakukan
untuk mengatasi kesulitan pangan di
pemukiman orang rimba bukit 12 ini,
Taufik menyebut akan memberikan
anggaran khusus di Kementerian
Sosial sebagai bentuk uang duka
pada orang rimba.
Taufik juga berjanji akan membuatkan
laporan dan memberikan masukan
dalam Rancangan Undang-Undang
tentang pengakuan dan perlindungan
masyarakat hukum adat yang saat ini
sedang dalam proses pembuatan.
Kepala Bidang Bina Pencegahan
Penyakit dan Pengelolaan Lingkungan
(P2PL) Dinas Kesehatan Provinsi
Jambi, Kaswendi mengakui lemahnya
perhatian pemerintah terhadap orang
rimba khususnya dalam bidang
kesehatan.
Itu lanjut Kaswendi dikarenakan
dinas kesehatan sebagai pelayan
kesehatan tidak memiliki kewenangan
lebih untuk mengeluarkan kebijakan-
kebijakan, khususnya kemudahan
khusus bagi orang rimba di masing-
masing Kabupaten/kota di Provinsi
Jambi.
"Kami sebagai sektor pelayanan tidak
bisa mendorong kebijakan khususnya
kemudahan bagi orang rimba. Yang
kami tahu jika ada BPJS, Jamkesmas
atau Jamkesda akan kami layani,"
kata Kaswendi.
sumber : republika
apa kerja pemerintah dan DPR? kenapa masih ada rakyatnya yang mati kelaparan
Link: http://adf.ly/18BpFh
kematian beruntun yang menimpa
orang rimba di Taman Nasional Bukit
Duabelas (TNBD), Jambi, bukan
Kejadian Luar Biasa (KLB).
Kasubdit Kerjasama Kelembagaan
Evaluasi dan Pelaporan Direktorat
Pemberdayaan Komunitas Adat
Terpencil Kementerian Sosial RI,
Laude Taufik, di Jambi, Jumat,
mengatakan, pemerintah belum
menetapkan sebagai Kejadian Luar
Biasa (KLB) atas kasus kematian 11
Orang Rimba di wilayah timur Taman
Nasional Bukit Duabelas (TNBD),
Sarolangun- Batanghari, Jambi,
karena kematian itu dalam kurun
waktu yang cukup lama.
"Kasus kematian 11 Orang Rimba di
wilayah timur TNBD?dianggap kasus
tertentu yang sifatnya lokal karena
jangka waktu terjadinya kematian
tersebut dalam dua bulan," kata
Taufik, saat jumpa pers di Jambi.
Kematian beruntun 11 Orang Rimba
dalam dua bulan terakhir ini
disebabkan? kesulitan untuk
mendapatkan pangan yang layak,
serta kurangnya ketersediaan air
bersih.
Namun kejadian ini ternyata mampu
menyedot banyak perhatian dari
beberapa instansi terkait. Bahkan
Menteri Sosial langsung menurunkan
tim nya untuk mengecek langsung ke
lokasi tentang kebenaran kabar itu.
Ketika melihat langsung di lapangan,
Taufik menceritakan jika kondisi
orang rimba di TNBD memang
berbeda dengan komunitas adat
terpencil lainnya, keunikan orang
rimba ini memaksa pemerintah untuk
lebih jeli dalam membantu persoalan-
persoalan yang ada di mereka.
Salah satu langkah yang dilakukan
untuk mengatasi kesulitan pangan di
pemukiman orang rimba bukit 12 ini,
Taufik menyebut akan memberikan
anggaran khusus di Kementerian
Sosial sebagai bentuk uang duka
pada orang rimba.
Taufik juga berjanji akan membuatkan
laporan dan memberikan masukan
dalam Rancangan Undang-Undang
tentang pengakuan dan perlindungan
masyarakat hukum adat yang saat ini
sedang dalam proses pembuatan.
Kepala Bidang Bina Pencegahan
Penyakit dan Pengelolaan Lingkungan
(P2PL) Dinas Kesehatan Provinsi
Jambi, Kaswendi mengakui lemahnya
perhatian pemerintah terhadap orang
rimba khususnya dalam bidang
kesehatan.
Itu lanjut Kaswendi dikarenakan
dinas kesehatan sebagai pelayan
kesehatan tidak memiliki kewenangan
lebih untuk mengeluarkan kebijakan-
kebijakan, khususnya kemudahan
khusus bagi orang rimba di masing-
masing Kabupaten/kota di Provinsi
Jambi.
"Kami sebagai sektor pelayanan tidak
bisa mendorong kebijakan khususnya
kemudahan bagi orang rimba. Yang
kami tahu jika ada BPJS, Jamkesmas
atau Jamkesda akan kami layani,"
kata Kaswendi.
sumber : republika
apa kerja pemerintah dan DPR? kenapa masih ada rakyatnya yang mati kelaparan
Link: http://adf.ly/18BpFh
