Disindir Seperti Kelola Warung, Ini Tanggapan PDIP Soal Kartu Sakti Jokowi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan membantah sindiran pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra terkait penerbitan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Yusril mengingatkan Presiden Joko Widodo agar patuh pada konstitusi dan tidak mengelola negara seperti mengelola warung.
Juru Bicara PDI Perjuangan, Eva Sundari, mengatakan cantolan hukum penerbitan tiga kartu tersebut merujuk pada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). SJSN dikeluarkan saat pemerintan Megawati Soekarnoputri sementara BPJS dikeluarkan saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Memang problemnya dalam agak blunder terkait penyampaian komunikasi yang dikeluarkan yang tidak dijahit dengan bagus. Ini akan jadi pelajaran bagi kita dan kita memang ada persoalan itu dan sudah kita perbaiki. Jadi bukan seperti mengelola warung akan tetapi belum dikomunikasikan dengan baik," kata Eva di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/11/2014).
Anggota DPR RI 2009-2014 itu mengatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan Presiden Jokowi. Menurut dia, pelanggaran hukum seolah-olah dilakukan Jokowi adalah karena asumsi soal dasar hukum penerbitan kartu tersebut.
"Problemnya adalah kurang sosialisasi dan kordinasi internal yang seharusnya satu pintu yang statement. Kurang jahitnya saja," tukas Eva.
sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...okowi#comments
------------------------
kurang sosialisasi dan koordinasi sama dengan kurang perencanaan dan manajemen yang matang..podo wae kelola warung mbak..
Link: http://adf.ly/tvqkJ
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan membantah sindiran pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra terkait penerbitan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Yusril mengingatkan Presiden Joko Widodo agar patuh pada konstitusi dan tidak mengelola negara seperti mengelola warung.
Juru Bicara PDI Perjuangan, Eva Sundari, mengatakan cantolan hukum penerbitan tiga kartu tersebut merujuk pada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). SJSN dikeluarkan saat pemerintan Megawati Soekarnoputri sementara BPJS dikeluarkan saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Memang problemnya dalam agak blunder terkait penyampaian komunikasi yang dikeluarkan yang tidak dijahit dengan bagus. Ini akan jadi pelajaran bagi kita dan kita memang ada persoalan itu dan sudah kita perbaiki. Jadi bukan seperti mengelola warung akan tetapi belum dikomunikasikan dengan baik," kata Eva di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/11/2014).
Anggota DPR RI 2009-2014 itu mengatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan Presiden Jokowi. Menurut dia, pelanggaran hukum seolah-olah dilakukan Jokowi adalah karena asumsi soal dasar hukum penerbitan kartu tersebut.
"Problemnya adalah kurang sosialisasi dan kordinasi internal yang seharusnya satu pintu yang statement. Kurang jahitnya saja," tukas Eva.
sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...okowi#comments
------------------------
kurang sosialisasi dan koordinasi sama dengan kurang perencanaan dan manajemen yang matang..podo wae kelola warung mbak..
Link: http://adf.ly/tvqkJ
