Mensesneg: Anggaran Cetak KIP, KIS, dan KKS dari CSR
Rabu, 5 November 2014 | 21:12 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjawab kritik yang dilontarkan politisi Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) atas biaya penerbitan Kartu Indonesia
Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Menurut
Pratikno, penerbitan semua kartu itu sama
sekali tidak memakan anggaran negara,
melainkan dari dana tanggung jawab sosial
sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Itu kan sudah jalan, tapi itu kan bantuan dari
berbagai pihak. Itu CSR dari BUMN, tidak
masuk APBN," ujar Pratikno, saat dijumpai di
Hotel Grand Clarion, Makassar, seusai
mendampingi Presiden Joko Widodo
melakukan blusukan, Rabu (5/11/2014)
malam.
Pratikno meminta agar DPR jangan terburu-
buru menghakimi anggaran penerbitan kartu
tersebut. Yang terpenting, kata dia, adalah
fokus pada kelancaran penyelenggaran
program KIS, KIP, dan KKS.
"Enggak usah ribut-ribut dulu di sana. Kita
fokus ini saja dulu. Selama ini banyak
anggaran, tapi tidak fokus, maka kita
fokuskan," kata mantan Rektor Universitas
Gadjah Mada itu.
Menurut Pratikno, penggunaan dana corporate
social responsibility (CSR) BUMN ini hanya
untuk sementara. Untuk tahun berikutnya,
pengadaan KIS, KIP, dan KKS akan
dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN).
"Tentu saja untuk ke depan, ini akan terkait
APBN. Tapi sekarang pakai CSR BUMN," kata
dia.
Dinilai janggal
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah
mempertanyakan tender fisik kartu pada
program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan
Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebab, program
itu tidak dikoordinasikan terlebih dahulu
dengan DPR.
"Kartunya saja itu kan mesti ditender. Kartu
itu satu bisa seharga Rp 5.000. Ini Rp 5.000
kali 15 juta orang, sudah berapa coba?" ujar
Fahri di kompleks parlemen, Rabu
(5/11/2014).
"Program di atas 1 miliar saja harus ditender,
apalagi yang triliunan. Kan negara ini enggak
main-main ya," lanjut dia.
Fahri menyayangkan program yang disebut-
sebut andalan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla
tersebut tidak dibicarakan terlebih dahulu
dengan parlemen.
"Tidak ada nomenklatur belanja negara yang
tidak ada dasar undang-undangnya boleh
dilegalkan. Makanya kita mau ngomong
bareng-bareng bersama pemerintah saat ini,"
lanjut dia.
http://nasional.kompas.com/read/2014/11/05/21123161/Mensesneg.Anggaran.Cetak.KIP.KIS.dan.KKS.dari.CSR.BUMN
Mensesneg Keliru Pakai Dana CSR Biayai Kartu Sakti Jokowi
Kamis, 6 November 2014 − 16:08
JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril
Ihza Mahendra mengingatkan Menteri
Sekretaris Negara ( Mensesneg) Pratikno,
untuk tidak asal mengumbar pernyataan yang
terkait dengan dana corporate social
responsibility (CSR ) Pratikno mengatakan, sumber dana yang digunakan untuk membiayai tiga kartu sakti, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Pemerintah Joko Widodo (Jokowi), berasal dari dana CSR Badan
Usaha Milik Negara (BUMN).
"Mensesneg Pratikno juga harus bicara hati-
hati mengenai sumber dana yang digunakan
untuk membiayai kebijakan tiga kartu sakti,"
kata Yusril di akun Twitter @Yusrilihza_Mhd,
Kamis (6/11/2014).
"Dia (Pratikno) katakan dana tiga kartu sakti
berasal dari dana CSR BUMN. Jadi bukan
dana APBN, sehingga tidak perlu dibahas
dengan DPR," imbuhnya.
Yusril menjelaskan, kekayaan BUMN itu
kekayaan yang sudah dipisahkan dari
keuangan negara, namun tetap menjadi obyek
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP)
"Karena itu jika negara ingin menggunakan
dana CSR BUMN, status dana tersebut harus
jelas, dipinjam negara atau diambil oleh
negara," ungkap Yusril.
Sebab dana yang disalurkan melalui tiga
kartu sakti adalah kegiatan pemerintah,
sebagai 'kompensasi' kenaikan BBM (bahan
bakar minyak) yang akan dilakukan
pemerintah.
"Penyaluran dana melalui tiga kartu sakti
bukanlah kegiatan BUMN dalam
melaksanakan CSR mereka. Saya berharap
Mensesneg Pratikno jangan bicara asbun
seperti Puan (Puan Maharani). Pikirkan dulu
sebelum bicara dan bertindak dalam
mengutus negara," pungkasnya.
http://m.sindonews.com/read/920734/15/mensesneg-keliru-pakai-dana-csr-biayai-kartu-sakti-jokowi
-------------
KPK perlu turun tangan ini, kok ada dana-dana non budgeter yang dikelola Pemerintah tanpa sepengetahuan DPR dan BPK?
:
Link: http://adf.ly/tpT3L
Rabu, 5 November 2014 | 21:12 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjawab kritik yang dilontarkan politisi Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) atas biaya penerbitan Kartu Indonesia
Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Menurut
Pratikno, penerbitan semua kartu itu sama
sekali tidak memakan anggaran negara,
melainkan dari dana tanggung jawab sosial
sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Itu kan sudah jalan, tapi itu kan bantuan dari
berbagai pihak. Itu CSR dari BUMN, tidak
masuk APBN," ujar Pratikno, saat dijumpai di
Hotel Grand Clarion, Makassar, seusai
mendampingi Presiden Joko Widodo
melakukan blusukan, Rabu (5/11/2014)
malam.
Pratikno meminta agar DPR jangan terburu-
buru menghakimi anggaran penerbitan kartu
tersebut. Yang terpenting, kata dia, adalah
fokus pada kelancaran penyelenggaran
program KIS, KIP, dan KKS.
"Enggak usah ribut-ribut dulu di sana. Kita
fokus ini saja dulu. Selama ini banyak
anggaran, tapi tidak fokus, maka kita
fokuskan," kata mantan Rektor Universitas
Gadjah Mada itu.
Menurut Pratikno, penggunaan dana corporate
social responsibility (CSR) BUMN ini hanya
untuk sementara. Untuk tahun berikutnya,
pengadaan KIS, KIP, dan KKS akan
dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN).
"Tentu saja untuk ke depan, ini akan terkait
APBN. Tapi sekarang pakai CSR BUMN," kata
dia.
Dinilai janggal
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah
mempertanyakan tender fisik kartu pada
program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan
Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebab, program
itu tidak dikoordinasikan terlebih dahulu
dengan DPR.
"Kartunya saja itu kan mesti ditender. Kartu
itu satu bisa seharga Rp 5.000. Ini Rp 5.000
kali 15 juta orang, sudah berapa coba?" ujar
Fahri di kompleks parlemen, Rabu
(5/11/2014).
"Program di atas 1 miliar saja harus ditender,
apalagi yang triliunan. Kan negara ini enggak
main-main ya," lanjut dia.
Fahri menyayangkan program yang disebut-
sebut andalan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla
tersebut tidak dibicarakan terlebih dahulu
dengan parlemen.
"Tidak ada nomenklatur belanja negara yang
tidak ada dasar undang-undangnya boleh
dilegalkan. Makanya kita mau ngomong
bareng-bareng bersama pemerintah saat ini,"
lanjut dia.
http://nasional.kompas.com/read/2014/11/05/21123161/Mensesneg.Anggaran.Cetak.KIP.KIS.dan.KKS.dari.CSR.BUMN
Mensesneg Keliru Pakai Dana CSR Biayai Kartu Sakti Jokowi
Kamis, 6 November 2014 − 16:08
JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril
Ihza Mahendra mengingatkan Menteri
Sekretaris Negara ( Mensesneg) Pratikno,
untuk tidak asal mengumbar pernyataan yang
terkait dengan dana corporate social
responsibility (CSR ) Pratikno mengatakan, sumber dana yang digunakan untuk membiayai tiga kartu sakti, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Pemerintah Joko Widodo (Jokowi), berasal dari dana CSR Badan
Usaha Milik Negara (BUMN).
"Mensesneg Pratikno juga harus bicara hati-
hati mengenai sumber dana yang digunakan
untuk membiayai kebijakan tiga kartu sakti,"
kata Yusril di akun Twitter @Yusrilihza_Mhd,
Kamis (6/11/2014).
"Dia (Pratikno) katakan dana tiga kartu sakti
berasal dari dana CSR BUMN. Jadi bukan
dana APBN, sehingga tidak perlu dibahas
dengan DPR," imbuhnya.
Yusril menjelaskan, kekayaan BUMN itu
kekayaan yang sudah dipisahkan dari
keuangan negara, namun tetap menjadi obyek
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP)
"Karena itu jika negara ingin menggunakan
dana CSR BUMN, status dana tersebut harus
jelas, dipinjam negara atau diambil oleh
negara," ungkap Yusril.
Sebab dana yang disalurkan melalui tiga
kartu sakti adalah kegiatan pemerintah,
sebagai 'kompensasi' kenaikan BBM (bahan
bakar minyak) yang akan dilakukan
pemerintah.
"Penyaluran dana melalui tiga kartu sakti
bukanlah kegiatan BUMN dalam
melaksanakan CSR mereka. Saya berharap
Mensesneg Pratikno jangan bicara asbun
seperti Puan (Puan Maharani). Pikirkan dulu
sebelum bicara dan bertindak dalam
mengutus negara," pungkasnya.
http://m.sindonews.com/read/920734/15/mensesneg-keliru-pakai-dana-csr-biayai-kartu-sakti-jokowi
-------------
KPK perlu turun tangan ini, kok ada dana-dana non budgeter yang dikelola Pemerintah tanpa sepengetahuan DPR dan BPK?
:
Link: http://adf.ly/tpT3L
