Menkumham Dukung Romy, Fadli Zon Berang
Jakarta, LiputanIslam.com–Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, telah mengeluarkan surat keputusan tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal ini telah membuat politisi Gerindra, Fadli Zon berang. Dia mengancam akan mengajukan hak interpelasi kepada Menkumham.
Yasonna mengaku menandatangani surat keputusan yang mengukuhkan Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy (Romy) pada Selasa (28/10/2014) siang. Menurut Yasonna, dikeluarkannya surat keputusan itu didasari pada kajian yang telah dilakukan oleh Kemenkumham.
"Muktamar adalah keputusan tertinggi PPP. Pengambilan keputusan di muktamar juga sudah kuorum, diambil lebih dari 1.000 orang yang memiliki hak suara. Oleh karena itu, kami melihat keputusan muktamar tersebut sudah sah," ucap Yasonna seperti dikutip Kompas.
Politisi PDI-P itu juga membantah keputusannya tersebut semata untuk memperkuat posisi PPP yang telah bergabung dengan pemerintah.
"Keputusan itu tidak ada urusan dengan PPP masuk ke KIH (Koalisi Indonesia Hebat). Saya hanya ingin kalau ada masalah segera dituntaskan. Seperti instruksi Presiden, jangan menunda masalah, kalau bisa diselesaikan ya segera selesaikan," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai langkah Yasonna benar-benar politis. Menurut dia, keputusan tersebut tak dapat dilepaskan dari posisi PPP kubu Romy yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.
"Jangan bawa kementerian itu sebagai kementerian politik," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Fadli mempertanyakan kelayakan surat keputusan yang ditandatangani oleh seorang menteri yang baru menjabat satu hari. Karena itu ia akan mengajukan interpelasi kepada Menkumham.
Pengesahan PPP kubu Romy tercatat dalam Surat Keputusan Menkumham no M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan hanya ada satu DPP PPP, yang dipimpin Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal Aunur Rofik, hasil Muktamar di Surabaya. (dw)
sumber
http://liputanislam.com/berita/menku...li-zon-berang/
Link: http://adf.ly/telGq
Jakarta, LiputanIslam.com–Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, telah mengeluarkan surat keputusan tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal ini telah membuat politisi Gerindra, Fadli Zon berang. Dia mengancam akan mengajukan hak interpelasi kepada Menkumham.
Yasonna mengaku menandatangani surat keputusan yang mengukuhkan Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy (Romy) pada Selasa (28/10/2014) siang. Menurut Yasonna, dikeluarkannya surat keputusan itu didasari pada kajian yang telah dilakukan oleh Kemenkumham.
"Muktamar adalah keputusan tertinggi PPP. Pengambilan keputusan di muktamar juga sudah kuorum, diambil lebih dari 1.000 orang yang memiliki hak suara. Oleh karena itu, kami melihat keputusan muktamar tersebut sudah sah," ucap Yasonna seperti dikutip Kompas.
Politisi PDI-P itu juga membantah keputusannya tersebut semata untuk memperkuat posisi PPP yang telah bergabung dengan pemerintah.
"Keputusan itu tidak ada urusan dengan PPP masuk ke KIH (Koalisi Indonesia Hebat). Saya hanya ingin kalau ada masalah segera dituntaskan. Seperti instruksi Presiden, jangan menunda masalah, kalau bisa diselesaikan ya segera selesaikan," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai langkah Yasonna benar-benar politis. Menurut dia, keputusan tersebut tak dapat dilepaskan dari posisi PPP kubu Romy yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.
"Jangan bawa kementerian itu sebagai kementerian politik," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Fadli mempertanyakan kelayakan surat keputusan yang ditandatangani oleh seorang menteri yang baru menjabat satu hari. Karena itu ia akan mengajukan interpelasi kepada Menkumham.
Pengesahan PPP kubu Romy tercatat dalam Surat Keputusan Menkumham no M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan hanya ada satu DPP PPP, yang dipimpin Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal Aunur Rofik, hasil Muktamar di Surabaya. (dw)
sumber
http://liputanislam.com/berita/menku...li-zon-berang/
Link: http://adf.ly/telGq
