Kartu Sakti yang dipandang oleh sebagian anggota dewan tidak mempunyai landasan hukum, menurut pengamat bisa menjungkalkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari posisinya sebagaipresiden.
Demikian dikatakan pengamat politik Sahirul Alem kepada Publicapos.com, Sabtu (8/11) dalam menyikapi polemik kartu sakti Jokowi.
Kata Alem, di Era Pemerintahan SBY pada 2013, tanggal 21 Juni Pemerintah menaikkan Harga BBM. Namun sebelumnya Kompensasi buat rakyat atas kenaikan itu disetujui terlebih dahulu oleh DPR untuk dibuat RUU APBNP 2013.
"Jadi ada dasar hukumnya memberikan dana. Kompensasi atas kenaikan BBM. Eksekutif tidak sembarangan menggunakan uang negara," ungkapnya.
Alem mengatakan, pengeluaran uang negara tanpa aturan atau dasar hukum itulah namanya korupsi. "Tanya deh sama KPK. Ini contoh menjelang kenaikan BBM tahun 2013 dampak kenaikan BBM DPR setuju anggaran BLSM 12 triliun," papar Alem.
Dia mengatakan, meski sejauh ini pemerintah mengaku belum menggunakan dana APBN dalam program tersebut, hal itu tetap menjadi pertanyaan. Dana (Corporate Social Responsibility) yang disebut digunakan untuk pembiayaan awal kartu 'sakti' justru lebih rawan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu.
Menurutnya, harus ada mekanisme yang jelas terkait penggunaannya untuk pertanggungjawaban ke publik. Jika tidak, hal itu justru bisa menjadi bumerang. Apalagi, dana CSR dari swasta sangat rawan terhadap kepentingan.
sumber: http://www.publicapos.com/nasional/2...kalkan-jokowi-
gimana nih
Link: http://adf.ly/tvNC7
Demikian dikatakan pengamat politik Sahirul Alem kepada Publicapos.com, Sabtu (8/11) dalam menyikapi polemik kartu sakti Jokowi.
Kata Alem, di Era Pemerintahan SBY pada 2013, tanggal 21 Juni Pemerintah menaikkan Harga BBM. Namun sebelumnya Kompensasi buat rakyat atas kenaikan itu disetujui terlebih dahulu oleh DPR untuk dibuat RUU APBNP 2013.
"Jadi ada dasar hukumnya memberikan dana. Kompensasi atas kenaikan BBM. Eksekutif tidak sembarangan menggunakan uang negara," ungkapnya.
Alem mengatakan, pengeluaran uang negara tanpa aturan atau dasar hukum itulah namanya korupsi. "Tanya deh sama KPK. Ini contoh menjelang kenaikan BBM tahun 2013 dampak kenaikan BBM DPR setuju anggaran BLSM 12 triliun," papar Alem.
Dia mengatakan, meski sejauh ini pemerintah mengaku belum menggunakan dana APBN dalam program tersebut, hal itu tetap menjadi pertanyaan. Dana (Corporate Social Responsibility) yang disebut digunakan untuk pembiayaan awal kartu 'sakti' justru lebih rawan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu.
Menurutnya, harus ada mekanisme yang jelas terkait penggunaannya untuk pertanggungjawaban ke publik. Jika tidak, hal itu justru bisa menjadi bumerang. Apalagi, dana CSR dari swasta sangat rawan terhadap kepentingan.
sumber: http://www.publicapos.com/nasional/2...kalkan-jokowi-
gimana nih
Link: http://adf.ly/tvNC7
