GRESNEWS.COM - Selama dua periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono praktis tidak ada satupun
pembangunan kilang minyak di Indonesia. Pemerintah
selalu beralasan tidak terealisasinya pembangunan
kilang minyak dikarenakan persoalan anggaran. Kini di
era Presiden Joko Widodo, hal itu diupayakan tidak
terulang lagi. Untuk itulah Menteri ESDM Sudirman Said bertanya
kepada Menkeu Bambang Brodjonegoro apa penyebab
utama tidak terbangunnya kilang minyak di Indonesia.
Apakah betul karena tak ada dana? Jawaban Menkeu, kata Sudirman, sangat mengejutkan.
Karena sang menteri bilang, Kemenkeu justru selalu
mendorong Kementerian ESDM untuk membangun
kilang minyak. "Namun Kementerian ESDM kurang
mendukung dengan adanya pembangunan kilang
minyak," demikian kata Sudirman Said menirukan jawaban Bambang. Setelah mendapatkan jawaban meyakinkan itulah, kata
Sudirman, langsung mengadakan rapat dan
mempertanyakan kepada jajaran Kementerian ESDM
terkait pembangunan kilang minyak yang tidak pernah
terealisasi sepanjang 10 tahun terakhir. Sudirman
mengaku, mendapatkan jawaban dari jajarannya bahwa itu akibat tingkat pengembalian investasi (Internal
Rate of Return/IRR) yang sangat rendah dalam
pembangunan kilang minyak. "Langsung saya tegur. Kalau bicara IRR itu pedagang,
ini negara. Negara mikirnya kalau IRR rendah,
bagaimana cara memberikan insentif ke mereka para
pedagang," kata Sudirman, Jakarta, Sabtu (1/11). Oleh karena itu, Sudirman mengaku saat ini sudah
memiliki kesamaan visi antara Kementeran ESDM
dengan Kementerian Keuangan untuk pembangunan
kilang minyak. Dia menambahkan dirinya juga akan
meminta dukungan kepada DPR untuk selalu
membantu program-program pemerintah kedepannya. "Insha Allah akan ada suasana yang
berbeda dibanding pemerintahan sebelumnya," kata
Sudirman. Menanggapi tekad Sudirman Said ini, Direktur
Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS)
Marwan Batubara mengatakan kebutuhan
pembangunan kilang minyak saat ini sudah sangat
mendesak mengingat kebutuhan minyak sudah
mencapai 1,5 juta barel per hari. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi saat ini dimana
minyak Indonesia hanya mampun berproduksi
sebanyak 700 ribu barel per hari. Menurut Marwan terhambatnya pembangunan kilang
minyak dikarenakan adanya mafia migas yang
menghalang-halangi pembangunan kilang minyak. Hal
itu dilakukan agar Indonesia selalu melakukan impor
minyak. "Ini sudah kegagalan pemerintah sebelumnya.
SBY juga saat itu tidak bersikap tegas," kata Marwan. Pada kesempatan yang sama, anggota Dewan Energi
Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi mengatakan tidak
terbangunnya kilang minyak bukan hanya terjadi di
pemerintahan SBY, tetapi juga pada saat
pemerintahan Megawati, Gus Dur dan BJ Habibie.
"Pembangunan kilang terakhir terjadi pada saat pemerintah Soekarno dan Soeharto," kata Rinaldy. Menurut Rinaldy dalam pembangunan kilang sendiri
sudah memiliki permasalahan tersendiri yaitu
pertama pembangunan kilang minyak sendiri
membutuhkan biaya investasi yang sangat besar.
Kedua, sumber minyak mentahnya pun belum
diketahui darimana sumbernya. Untuk itu, menurut Rinaldy saat ini Indonesia harus
membangun kilang agar impor BBM menjadi
berkurang. Menurut Rinaldy kebutuhan kilang
Indonesia harus sebanding dengan besaran impor
BBM. "Ini masalah kita, kalau kita tidak cepat-cepat
bangun kilang maka makin besar impor BBM," kata Rinaldy Rep
Link: http://adf.ly/tdoBZ
pembangunan kilang minyak di Indonesia. Pemerintah
selalu beralasan tidak terealisasinya pembangunan
kilang minyak dikarenakan persoalan anggaran. Kini di
era Presiden Joko Widodo, hal itu diupayakan tidak
terulang lagi. Untuk itulah Menteri ESDM Sudirman Said bertanya
kepada Menkeu Bambang Brodjonegoro apa penyebab
utama tidak terbangunnya kilang minyak di Indonesia.
Apakah betul karena tak ada dana? Jawaban Menkeu, kata Sudirman, sangat mengejutkan.
Karena sang menteri bilang, Kemenkeu justru selalu
mendorong Kementerian ESDM untuk membangun
kilang minyak. "Namun Kementerian ESDM kurang
mendukung dengan adanya pembangunan kilang
minyak," demikian kata Sudirman Said menirukan jawaban Bambang. Setelah mendapatkan jawaban meyakinkan itulah, kata
Sudirman, langsung mengadakan rapat dan
mempertanyakan kepada jajaran Kementerian ESDM
terkait pembangunan kilang minyak yang tidak pernah
terealisasi sepanjang 10 tahun terakhir. Sudirman
mengaku, mendapatkan jawaban dari jajarannya bahwa itu akibat tingkat pengembalian investasi (Internal
Rate of Return/IRR) yang sangat rendah dalam
pembangunan kilang minyak. "Langsung saya tegur. Kalau bicara IRR itu pedagang,
ini negara. Negara mikirnya kalau IRR rendah,
bagaimana cara memberikan insentif ke mereka para
pedagang," kata Sudirman, Jakarta, Sabtu (1/11). Oleh karena itu, Sudirman mengaku saat ini sudah
memiliki kesamaan visi antara Kementeran ESDM
dengan Kementerian Keuangan untuk pembangunan
kilang minyak. Dia menambahkan dirinya juga akan
meminta dukungan kepada DPR untuk selalu
membantu program-program pemerintah kedepannya. "Insha Allah akan ada suasana yang
berbeda dibanding pemerintahan sebelumnya," kata
Sudirman. Menanggapi tekad Sudirman Said ini, Direktur
Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS)
Marwan Batubara mengatakan kebutuhan
pembangunan kilang minyak saat ini sudah sangat
mendesak mengingat kebutuhan minyak sudah
mencapai 1,5 juta barel per hari. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi saat ini dimana
minyak Indonesia hanya mampun berproduksi
sebanyak 700 ribu barel per hari. Menurut Marwan terhambatnya pembangunan kilang
minyak dikarenakan adanya mafia migas yang
menghalang-halangi pembangunan kilang minyak. Hal
itu dilakukan agar Indonesia selalu melakukan impor
minyak. "Ini sudah kegagalan pemerintah sebelumnya.
SBY juga saat itu tidak bersikap tegas," kata Marwan. Pada kesempatan yang sama, anggota Dewan Energi
Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi mengatakan tidak
terbangunnya kilang minyak bukan hanya terjadi di
pemerintahan SBY, tetapi juga pada saat
pemerintahan Megawati, Gus Dur dan BJ Habibie.
"Pembangunan kilang terakhir terjadi pada saat pemerintah Soekarno dan Soeharto," kata Rinaldy. Menurut Rinaldy dalam pembangunan kilang sendiri
sudah memiliki permasalahan tersendiri yaitu
pertama pembangunan kilang minyak sendiri
membutuhkan biaya investasi yang sangat besar.
Kedua, sumber minyak mentahnya pun belum
diketahui darimana sumbernya. Untuk itu, menurut Rinaldy saat ini Indonesia harus
membangun kilang agar impor BBM menjadi
berkurang. Menurut Rinaldy kebutuhan kilang
Indonesia harus sebanding dengan besaran impor
BBM. "Ini masalah kita, kalau kita tidak cepat-cepat
bangun kilang maka makin besar impor BBM," kata Rinaldy Rep
Link: http://adf.ly/tdoBZ
