Ahok Bantah Kenaikan PBB Usir Warga Miskin
GAMBIR (Pos Kota) – Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk mengusir warga tak mampu. Kenaikan pajak ini merupakan bentuk penyesuaian dari aturan pemerintah pusat yang menyerahkan pengaturan retribusi pajak oleh pemerintah daerah.
"Tidak ada maksud kami untuk mengusir warga Jakarta agar pindah ke pinggiran," ujar Ahok di Balaikota, Gambir, kemarin. Menurutnya kalau Pemprov DKI tidak menaikkan PBB dapat disalahkan pemerintah pusat. "Kalau kami tidak mengikuti aturan, kami akan disalahkan. Bisa-bisa masuk penjara nanti," tambahnya.
Untuk meringankan beban warga tak mampu, kata Ahok, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan toleransi berupa potongan pajak sampai 50 persen. "Warga tidak mampu bisa mengajukan permohonan potongan pajak hingga maksimal 50 persen, dari total pokok pajak," ujar Ahok. Untuk lebih jelasnya warga bisa datang ke kantor kelurahan atau Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) wilayah masing-masing.
Kenaikan PBB memang cukup signifikan sehingga membuat warga tak mampu makin berat tinggal di Jakarta. Warga pensiunan sudah lumayan banyak yang menjual rumahnya untuk pindah ke wilayah Bodetabek.
"Makin berat hidup di Jakarta. Lebih baik rumah dijual, lalu pindah ke Depok," ujar Norman, warga Kemayoran, Jakpus. Ia menjual rumahnya seharga Rp1,5 miliar lalu membeli rumah di Sawangan Depok sebesar Rp 500 juta. "Sisanya buat buka usaha," tambahnya.
Meski kenaikan pajak rumahnya dari Rp500 ribu menjadi Rp 900 ribu, tergolong memberatkan beban hidup. Namun dengan naiknya PBB tersebut secara otomatis juga menaikkan harga rumahnya. "Tahun lalu harga pasaran rumah saya sekitar Rp1 miliar, tapi dengan naiknya PBB, rumah saya laku Rp1,5 miliar," tambahnya. (joko/yo)
SUMBER
masa harga rumah mau tinggi, tapi pajak maunya murah
Link: http://adf.ly/tsL67
GAMBIR (Pos Kota) – Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk mengusir warga tak mampu. Kenaikan pajak ini merupakan bentuk penyesuaian dari aturan pemerintah pusat yang menyerahkan pengaturan retribusi pajak oleh pemerintah daerah.
"Tidak ada maksud kami untuk mengusir warga Jakarta agar pindah ke pinggiran," ujar Ahok di Balaikota, Gambir, kemarin. Menurutnya kalau Pemprov DKI tidak menaikkan PBB dapat disalahkan pemerintah pusat. "Kalau kami tidak mengikuti aturan, kami akan disalahkan. Bisa-bisa masuk penjara nanti," tambahnya.
Untuk meringankan beban warga tak mampu, kata Ahok, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan toleransi berupa potongan pajak sampai 50 persen. "Warga tidak mampu bisa mengajukan permohonan potongan pajak hingga maksimal 50 persen, dari total pokok pajak," ujar Ahok. Untuk lebih jelasnya warga bisa datang ke kantor kelurahan atau Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) wilayah masing-masing.
Kenaikan PBB memang cukup signifikan sehingga membuat warga tak mampu makin berat tinggal di Jakarta. Warga pensiunan sudah lumayan banyak yang menjual rumahnya untuk pindah ke wilayah Bodetabek.
"Makin berat hidup di Jakarta. Lebih baik rumah dijual, lalu pindah ke Depok," ujar Norman, warga Kemayoran, Jakpus. Ia menjual rumahnya seharga Rp1,5 miliar lalu membeli rumah di Sawangan Depok sebesar Rp 500 juta. "Sisanya buat buka usaha," tambahnya.
Meski kenaikan pajak rumahnya dari Rp500 ribu menjadi Rp 900 ribu, tergolong memberatkan beban hidup. Namun dengan naiknya PBB tersebut secara otomatis juga menaikkan harga rumahnya. "Tahun lalu harga pasaran rumah saya sekitar Rp1 miliar, tapi dengan naiknya PBB, rumah saya laku Rp1,5 miliar," tambahnya. (joko/yo)
SUMBER
masa harga rumah mau tinggi, tapi pajak maunya murah
Link: http://adf.ly/tsL67
