SITUS BERITA TERBARU

Celetuk Politik Indonesia Sadis -

Monday, November 10, 2014
Jokowi Tak Perlu Malu Akui "Kartu Sakti" Lanjutan Program SBY



JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya tak malu mengakui bahwa tiga kartu sakti yang diluncurkannya, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera merupakan kelanjutan dari program-program pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini hal yang sangat positif bila Jokowi ternyata mau melanjutkan program SBY dan Jokowi tidak perlu malu mengakuinya karena program ini memang bagus untuk rakyat," kata Hendri kepada Kompas.com, Minggu (9/10/2014).

Hendri menjelaskan, Jokowi terkesan mewacanakan bahwa program ini adalah sesuatu yang baru. Hal ini, kata dia, akan menyulitkan pemerintah. Menurut dia, dari pernyataan sejumlah menteri, program kartu sakti Jokowi tak terlepas dari program pemerintahan sebelunya.

"Kalau mengacu pada pernyataan beberapa menteri nya ini memang kelanjutan program SBY. Waktu peluncurannya pun mirip saat SBY meluncurkan program ini, jelang pengurangan subsidi BBM diluncurkan," ujar Hendri.

Dia mencontohkan, peluncuran kartu-kartu ini menimbulkan polemik karena Jokowi tak berkonsultasi dengan DPR terlebih dulu. Menurut Hendri, jika program ini memang kelanjutan dari program SBY, maka tak perlu konsultasi dengan DPR.

"Bila melanjutkan program SBY, mestinya program ini ada di ranah yang aman-aman saja lah," ujar Hendri.

Hal lainnya, lanjut dia, Jokowi juga tidak perlu pusing dengan masalah anggaran untuk ketiga program tersebut. Jika meneruskan program lama, maka anggaran dapat diambil secara legal dari APBN yang sudah dianggarkan. Dengan demikian, menurut dia, tidak perlu ada pertanyaan dan perdebatan dari berbagai pihak mengenai dari mana dana untuk membiayai program kartu sakti itu berasal.

"Harusnya sejak awal terbuka saja sehingga tidak banyak perdebatan seperti saat ini," ujar Hendri.

"Banyak hal terkait komunikasi politik yang harus dibenahi Jokowi. Termasuk pemilihan satu pesan kunci untuk meminimalisir kebingungan publik," kata Hendri.

Sebelumnya, sumber dana pengadaan tiga kartu yang diluncurkan Jokowi dipertanyakan Dewan. Pemerintah menyebut dana pengadaan berasal dari CSR Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pak Susilo waktu menjabat Presiden, memang pernah mengkonsep tentang Kartu Sakti juga, sayang nya Hal tersebut masih banyak terbentur dengan Infrastruktur, dan ijin, serta masalah waktu juga.. Tak lama kemudian Pak Susilo sudah habis masa menjabatnya sebagai presiden. Pak Jokowi yang menggantikan nya melihat Ide yang bagus tersebut dan segera menjalankan nya, segera menata infrastruktur, ijin, dan kerjasamanya meskipun sebelum dilantik jadi Presiden Indonesia.

Ide "Kartu Sakti" tersebut bisa menjadi peranan penting untuk Masyarakat Indonesia demi memperbaiki kualitas dan moral Bangsa. Apabila Ide yang sudah terwujud dan menjadi Program ini bisa berjalan dengan lancar, serta di dukung total oleh Pemerintah Indonesia (termasuk DPR dan DPRD) jelas bisa menjadi awal perubahan Indonesia.

Ayo Indonesia MAJU !!! Semangat Pak Jokowi !!!


http://celetukpolitikindonesia.blogspot.com/

Link: http://adf.ly/tvBBD
SHARE THIS POST:
FB Share Twitter Share

Blog Archive