Ternyata keberadaan panti sosial di Kabupaten Bogor masih memprihatinkan. Lembaga yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya lansia, anak jalanan, orang-orang keterbelakangan mental dan gangguan jiwa, belum mampu mengakomodasi keberadaan mereka. Buktinya, mereka masih banyak yang terjebak di jalanan. Di sisi lain, banyak panti asuhan di Kabupaten Bogor yang kondisinya sangat mengenaskan.
PADAHAL sesuai Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Namun faktanya masih banyak fakir miskin dan anak-anak terlantar yang belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Sementara dari data yang dihimpun dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor saat ini terdapat 146 lembaga kesejahteraan sosial dan 64 panti sosial yang tersebar di 40 kecamatan Kabupaten Bogor.
Kepala Seksi Pemulihan Sosial, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Sri Mulyani menuturkan, pihaknya telah berupaya menangani anak jalanan, orang yang menderita gangguan kejiwaan, korban tabrak lari dan lansia dengan memberikan pengobatan dan pemulihan ke rumah sakit umum, rumah sakit jiwa dan Balai Kesejahteraan Sosial (BKS).
�Upaya pemulihan telah kami lakukan secara maksimal. Mayoritas yang kami tangani, mereka lansia yang sudah pikun, anak keterbelakangan mental dan usia produktif yang mengalami gangguan jiwa. Umumnya mereka berasal dari luar Bogor. Untuk sementara, kami tampung di BKS yang berada di Jalan Alternatif Citeureup sampai dijemput keluarganya. Selebihnya kami pindahkan ke panti sosial,� terangnya kepada Metropolitan, kemarin.
Menurutnya, banyaknya titik jalan di wilayah Kabupaten Bogor yang berpotensi menjadi tempat pembuangan lansia, penderita gangguan jiwa dan anak jalanan dari sejumlah daerah luar Jawa Barat. Antara lain, jalan protokol, jalan provinsi, Ciawi, Cisarua, Parung, Cibinong dan Cileungsi.
�Karena Kabupaten Bogor memiliki empat RSUD dan satu rumah sakit kejiwaan Marzoeki Mahdi, milik kementerian kesehatan. Ini alasan banyaknya oknum yang membuang mereka ke wilayah Kabupaten Bogor,� jelasnya. (dew/c/ sal/py)
sumber : Harian Metropolitan
PADAHAL sesuai Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Namun faktanya masih banyak fakir miskin dan anak-anak terlantar yang belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Sementara dari data yang dihimpun dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor saat ini terdapat 146 lembaga kesejahteraan sosial dan 64 panti sosial yang tersebar di 40 kecamatan Kabupaten Bogor.
Kepala Seksi Pemulihan Sosial, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Sri Mulyani menuturkan, pihaknya telah berupaya menangani anak jalanan, orang yang menderita gangguan kejiwaan, korban tabrak lari dan lansia dengan memberikan pengobatan dan pemulihan ke rumah sakit umum, rumah sakit jiwa dan Balai Kesejahteraan Sosial (BKS).
�Upaya pemulihan telah kami lakukan secara maksimal. Mayoritas yang kami tangani, mereka lansia yang sudah pikun, anak keterbelakangan mental dan usia produktif yang mengalami gangguan jiwa. Umumnya mereka berasal dari luar Bogor. Untuk sementara, kami tampung di BKS yang berada di Jalan Alternatif Citeureup sampai dijemput keluarganya. Selebihnya kami pindahkan ke panti sosial,� terangnya kepada Metropolitan, kemarin.
Menurutnya, banyaknya titik jalan di wilayah Kabupaten Bogor yang berpotensi menjadi tempat pembuangan lansia, penderita gangguan jiwa dan anak jalanan dari sejumlah daerah luar Jawa Barat. Antara lain, jalan protokol, jalan provinsi, Ciawi, Cisarua, Parung, Cibinong dan Cileungsi.
�Karena Kabupaten Bogor memiliki empat RSUD dan satu rumah sakit kejiwaan Marzoeki Mahdi, milik kementerian kesehatan. Ini alasan banyaknya oknum yang membuang mereka ke wilayah Kabupaten Bogor,� jelasnya. (dew/c/ sal/py)
sumber : Harian Metropolitan
