Quote:JAKARTA- Pungutan liar dialami penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Bagi yang membayar Rp50 ribu akan mendapatkan kartu yang digagas Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) itu tanpa melalui prosedur sah.
"Ada juga warga yang diminta pungutan sebesar Rp50 ribu untuk mempercerpat penerimaan KJP. Birokrasi juga harus dipantau di level bawah. Karena ada juga yang dipotong Rp50 ribu dengan berbagai alasan," kata Divisi Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, di Jakarta, Senin (31/3/2014).
Febri menuturkan, seharusnya Pemprov DKI Jakarta melakukan uji publik sebelum penyebaran Kartu Jakarta Pintar diperbanyak.
"Banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur untuk mengajukan KJP ke pihak sekolah atau dinas. Seharusnya mungkin ditambah lima persen dana untuk pendataan agar lebih akurat lagi. Soalnya selama ini masyarakat tidak tahu prosedurnya," tukasnya.
Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan sebesar 31,7 persen data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak akurat.
Penerima tersebut tidak diketahui keberadaannya karena data alamat dan kelulusannya tidak diperbarui Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
"Akurasi data penerima KJP masih rendah karena 31,7 persen penerima KJP tidak diketahui keberadaannya untuk dikonfirmasi penggunaan KJPnya. Banyak siswa penerima KJP tidak memiliki alamat yang jelas dan sulit ditemukan," kata Peneliti ICW Bidang Monitoring Pelayanan Publik, Siti Juliantari.
SUMBER
harusnya pengawasannya lebih diperketat..biar gak ada pungli.
