JAKARTA, KOMPAS.com � Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Eva Kusuma Sundari mengatakan, kritik yang dilontarkan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah kepada PDI-P terlalu memaksakan diri. Eva menilai Fahri melepaskan kritik di luar konteks persoalan yang terjadi pada saat PDI-P berkuasa.
"Konteksnya jangan dilepas dalam menilai masa lalu. Presiden (Megawati) saat itu hanya menerima mandataris dari MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)," ujar Eva saat dihubungi, Senin (24/3/2014).
Eva mengatakan, pada masa pemerintahan Megawati, presiden wajib menjalankan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Presiden juga bertanggung jawab sepenuhnya kepada MPR, bukan kepada partainya ataupun partai lain di DPR. Dengan kata lain, kata Eva, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Megawati atas sepengetahuan MPR, yang terdiri dari berbagai partai politik.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, masa pemerintahan Megawati merupakan periode transisi pasca-lengsernya Soeharto. Pada waktu itu, Megawati harus melaksanakan kesepakatan yang ditandatangani Soeharto dengan International Monetary Fund (IMF), termasuk privatisasi badan usaha milik negara. "Jadi, privatisasi itu bukan kebijakan Mega," katanya.
Menurut Eva, apa yang dilakukan Fahri merupakan bentuk kampanye hitam dengan mengungkit-ungkit masa lalu PDI-P. Eva mengatakan, PDI-P siap membalas setiap serangan politik dengan jawaban yang rasional dan terukur.
"Dia (Fahri) terlalu maksain diri untuk mendelegitimasi PDI-P. Ini kan PDI-P polling-nya lagi bagus, Jokowi lagi bagus. Masyarakat sudah tahu mana partai yang dinyatakan korup," ujarnya.
Sebelumnya, melalui akun Twitter, Fahri mengkritik kinerja PDI-P ketika Megawati menjadi presiden pada 2001-2004. Dengan mengutip tulisan ekonom Sunarsip, ia mengatakan bahwa Megawati banyak menjual aset negara kepada pihak asing.
SUMBER : http://nasional.kompas.com/read/2014...n.Kritik.PDI-P
Komen aja deh, ane gak ikut ikutan debat
"Konteksnya jangan dilepas dalam menilai masa lalu. Presiden (Megawati) saat itu hanya menerima mandataris dari MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)," ujar Eva saat dihubungi, Senin (24/3/2014).
Eva mengatakan, pada masa pemerintahan Megawati, presiden wajib menjalankan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Presiden juga bertanggung jawab sepenuhnya kepada MPR, bukan kepada partainya ataupun partai lain di DPR. Dengan kata lain, kata Eva, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Megawati atas sepengetahuan MPR, yang terdiri dari berbagai partai politik.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, masa pemerintahan Megawati merupakan periode transisi pasca-lengsernya Soeharto. Pada waktu itu, Megawati harus melaksanakan kesepakatan yang ditandatangani Soeharto dengan International Monetary Fund (IMF), termasuk privatisasi badan usaha milik negara. "Jadi, privatisasi itu bukan kebijakan Mega," katanya.
Menurut Eva, apa yang dilakukan Fahri merupakan bentuk kampanye hitam dengan mengungkit-ungkit masa lalu PDI-P. Eva mengatakan, PDI-P siap membalas setiap serangan politik dengan jawaban yang rasional dan terukur.
"Dia (Fahri) terlalu maksain diri untuk mendelegitimasi PDI-P. Ini kan PDI-P polling-nya lagi bagus, Jokowi lagi bagus. Masyarakat sudah tahu mana partai yang dinyatakan korup," ujarnya.
Sebelumnya, melalui akun Twitter, Fahri mengkritik kinerja PDI-P ketika Megawati menjadi presiden pada 2001-2004. Dengan mengutip tulisan ekonom Sunarsip, ia mengatakan bahwa Megawati banyak menjual aset negara kepada pihak asing.
SUMBER : http://nasional.kompas.com/read/2014...n.Kritik.PDI-P
Komen aja deh, ane gak ikut ikutan debat
