Langkah Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yang membekukan perjalanan sejumlah maskapai dianggap sebagai keputusan yang terlalu dini.
Pasca-jatuhnya AirAsia QZ8501, sejumlah rute penerbangan dibekukan. Termasuk, rute penerbangan dari bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Pakar penerbangan Universitas Negeri Airlangga Surabaya (UNAIR), Adi Riyadi, menuturkan, penerbangan AirAsia dari Indonesia ke Singapura, tidak mungkin terjadi jika tidak ada izin.
Sebab, dalam konteks hukum internasional perjalanan udara lintas negara, dipastikan telah diketahui dan izin juga sudah disepakati oleh kedua negara.
"Kalau sampai Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan mengatakan itu perjalanan ilegal, saya justru khawatir kalau dari pihak Singapura bisa saja menuduh bahwa Indonesia memberikan izin bodong," kata Adi, Kamis (8/1).
Jika nantinya tudingan justru malah disampaikan Singapura, bukan tidak mungkin akan menyusul negara lainnya. Dampaknya, penerbangan Indonesia dan agen-agen travel akan merugi.
Adi menyebutkan, yang berhak memberikan izin penerbangan lintas negara adalah Kementerian Perhubungan. Sementara yang mengetahui dan mengubah jadwal slot time itu, adalah Indonesia Slot Coordinator (ISC) yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lantaran keberadaannya di bandara.
Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya tidak perlu terburu-buru memberikan pernyataan tentang perjalanan ilegal. Sebelum hasil investigasi keluar terlebih dulu.
sumber : berita satu
Dikutip dari: http://adf.ly/w9CEw
