Jakarta - RUU KUHP dan KUHAP sedang digodok di DPR. KPK menanggapi pembahasan RUU tersebut dengan sebuah keraguan terhadap komitmen DPR untuk memberantas korupsi.
"Dengan lahirnya RUU KUHP dan KUHAP yang baru, ini menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah dan DPR masih tetap berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi," kata Ketua KPK Abraham Samad di Balai Kartini, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2013).
Samad berbicara dalam diskusi publik bertajuk 'Quo Vadis Pembaharuan Hukum Pidana Melalui RUU KUHP dan RUU KUHAP: Memperkuat atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi'. Hadir pula Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Wamenkum HAM Denny Indrayana, Ketua Komisi III DPR Pieter Zulkifli, dan ahli hukum JE Sahetapy.
Samad melanjutkan penjelasannya, pihaknya membaca adanya upaya penyamaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum lewat RUU tersebut. Padahal, tindak pidana korupsi harus tetap dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Maka penanganan kasus korupsi juga harus tetap didorong, bukan dibatasi.
"RUU KUHP dan KUHAP lebih mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak pelaku tindak pidana, dan di satu sisi melakukan pembatasan ketat terhadap aparat penegak hukum," lanjut Samad.
RUU KUHP dan KUHAP dinilai Samad terlalu berpihak kepada pelaku tindak pidana korupsi. Padahal, korupsi telah merugikan orang banyak.
"Seharusnya lebih mengutamakan kepada korban, yaitu rakyat Indonesia, ketimbang kepada pelaku tindak pidana korupsi," tandasnya.
sumber
Prof Yusril maju dong bubarin DPR ke MK kalo mau menang jadi
