Ini 5 Bukti Ahok Sayang Perempuan dan Anak di Jakarta

Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memimpikan Ibukota bebas dari aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia dengan hangat merangkul kaum Hawa dan anak-anak, termasuk sang kupu-kupu malam seperti 5 hal ini:

Ahok miris melihat nasib perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Ia berusaha menuntaskan draf Perda anti KDRT.

Ahok juga berusaha memberikan fasilitas umum yang nyaman bagi perempuan seperti transportasi dan ruang untuk laktasi. Ayah 3 anak ini juga menelurkan Perda ASI.

Berikut 5 bukti Ahok sayang perempuan dan anak di Jakarta:


Call Center 119



Saat ini kekerasan pada perempuan dan anak kerap terjadi di Jakarta. Meski kasus tersebut banyak terjadi, Ahok menyimpan harapan untuk membuat Jakarta menjadi role model sebuah kota tanpa kekerasan lagi.

"Di Jakarta ini bukan kekurangan dana atau orang, tapi kami kekurangan orang yang peduli. Yang peduli inilah yang bisa mengurangi kasus-kasus kekerasan dengan pencegahan, kelak Jakarta bisa jadi model kota tidak ada lagi kekerasan bagi anak-anak," kata Ahok saat acara Peluncuran Website Pengaduan Kekerasan Seksual di Balai Agung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2013).

Peluncuran website www.kekerasanseksual.komnasperempuan.or.id ini diprakarsai oleh Komnas Perempuan. Sebagai langkah awal Komnas Perempuan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dengan menghubungkan website ini dengan call centre 119 yang dikembangkan Pemprov DKI.

Ahok menjelaskan Pemprov DKI akan mengembangkan sebuah sistem dari call center 119 yang dapat dihubungkan dengan para relawan yang melawan kekerasan seksual.

"Relawan ini semangatnya ada, kami saat ini membangun sistem 119 kelak bisa jadi pusat urusan di DKI. Dia perlu bangun sistem yang langsung mentransfer ke relawan," lanjutnya.

Ahok berharap sistem 119 dapat langsung menyambungkan antara korban kekerasan seksual dengan para relawan. Bahkan relawan tidak harus berada dalam satu tempat karena langsung dihubungkan dengan nomor seluler relawan bersangkutan.

"Relawannya nanti bisa berada di mana saja. Mereka tetap bisa melakukan aktivitasnya tapi tetap bisa menerima telepon," lanjut politisi Gerindra ini.

Ditemui di kesempatan yang sama, ketua Komnas Perempuan Yunianti Chuzaifah menjelaskan bahwa kerjasama ini baru dilakukan oleh Pemprov DKI sebagai percontohan. Namun, masih harus ditindaklanjuti dengan pelatihan pada penerima aduan dan penguatan mekanisme rujukan ke lembaga-lembaga layanan.

"Website ini diharapkan akan memudahkan konseling para korban perilaku kekerasan seksual khususnya perempuan," ujar Yuniyanti.


Draf Perda Anti KDRT



Ahok meminta Komnas Perempuan membuat draf perda kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mereka siap melawan bentuk tindak kekerasan.

"Aku suruh dia (Komnas Perempuan) siapin drafnya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama di Balaikota, Jakarta Pusat, Jum'at (18/4/2013).

Hal tersebut dikatakan Ahok usai bertemu dengan Komnas Perempuan. Pertemuan berlangsung selama 1 jam. Dari pihak Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzafah hadir bersama 3 orang stafnya.

"Kita mau mensinergikan program kita dengan mereka. Biar tidak tumpang tindih," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini.

Ahok ini menjelaskan bahwa Pemprov DKI sedang merancang perda kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perda itulah akan dijelaskan mengenai sanksi dan aturan jelas yang akan melindungi perempuan.

"Kalau di luar negeri kan si pelakunya yang dikeluarkan dari rumah, kalau kita nggak," ujarnya dalam setelah baju koko putih.

Ahok juga meminta agar jangkauan Komnas Perempuan jangkauannya bisa sampai pada tingkat RT/RW. Ia mengharapkan di setiap RT ada pemerhati perempuan.

Komnas Perempuan berencana akan melaksanakan acara peringatan 'Mei 1998' di Balaikota. Tapi rencana ini masih menunggu pembahasan berikutnya dengan Gubernur DKI Joko Widodo.

"Mereka katanya mau bikin memorabilia, gitu," kata suami Veronica Tan ini.

Ahok menginginkan saat ini semua terfokus pada pelaksanaan program di lapangan. Tidak hanya menjual ide-ide semata.


TransJ Nan Nyaman

Ahok menggelar rapat dengan Dinas Perhubungan awal tahun 2013 lalu. Dalam rapat itu, dibahas terkait perbaikan spesifikasi armada bus TransJakarta. Sejumlah perbaikan akan dilakukan untuk mengakomodasi kenyamanan penumpang, salah satunya adalah perangkat pegangan untuk penumpang perempuan.

Tiang dan gelang-gelang pegangan penumpang di dalam bus TransJ saat ini dinilai kurang bersahabat, khususnya bagi kaum perempuan dan orang yang kurang tinggi. Selain terlalu tinggi untuk orang pendek, penumpang yang berpegangan pada tiang besi dan gelang-gelang pegangan menjadi tidak stabil saat bus melakukan rem mendadak.

"Kalau tiang pegangannya di atas, sopir lagi nge-rem, cowok mah keenakan kalau ada cewek berdiri di depannya. Kalau orang pendek bagaimana? Yang seperti itu tadi kita diskusikan dengan Dishub juga," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/1/2013).

Perbaikan spesifikasi bus yang akan datang juga mencakup masalah perbaikan sumbu roda yang lebih ramah aspal. Sebelumnya, Kadishub Udar Pristono telah berbicara dengan Ahok tentang spesifikasi bus TransJ mendatang. Eksel (sumbu roda) bus TransJ yang selama ini hanya dua akan diubah menjadi tiga, sehingga tekanan beban pada aspal menjadi merata.

"Realisasinya tahun depan. Bukan hanya soal sumbu roda saja, tapi juga pengangan tangannya, soal tabung gasnya supaya tidak meledak juga diadakan perbaikan spesifikasi," imbuh Ahok.

Selain membahas masalah perbaikan spesifikasi bus, Ahok juga mengungkapkan akan segera mempercepat pembangunan tiga koridor busway yang berada di jalan layang. Koridor tersebut antara lain di daerah Pasar Minggu, jalur antara Budi Luhur-Alfa Cipulir, dan daerah Sumber Arta By Pass.


PSK Jangan Dikejar



Ahok meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memakai cara-cara simpatik dan manusiawi dalam menangani masalah warga di DKI. Ke depan, tak ada lagi kasus kejar-kejaran warga dengan Satpol PP untuk menertibkan.

"Tidak ada lagi PSK dikejar nyemplung sungai, meninggal. PSK yang nggak laku yang Anda kejar, yang sudah tua," ujar Ahok.

Hal itu disampaikan Ahok dalam sambutannya di acara penekenan komitmen bersama Satpol PP menggandeng 7 Dinas untuk Terapkan Ketertiban Umum di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2013).

7 Dinas tersebut adalah Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan (KUMKMP), Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), Dinas Sosial serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI.

Baik Dinas Sosial dan Satpol PP diminta membaur dengan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah.

"Datanglah jangan pakai seragam, kenali masalahnya. Syukur-syukur ada bujang yang mau menikahi mantan PSK," imbuh Ahok yang disambut tawa para hadirin.

"Ini pahalanya besar lho. Lebih baik menikahi mantan PSK daripada mantan pendeta," imbuhnya.


Perda ASI



Ibu pekerja nantinya tidak perlu bingung mencari tempat khusus untuk memompa air susu ibu (ASI) di kantor-kantor. Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menargetkan aturan itu mulai berlaku tahun depan.

Perda ASI diharapkan bisa mendorong tingkat pemberian ASI kepada anak. Salah satunya melalui penyediaan ruang khusus menyusui. Perda itu untuk mendukung PP No 33/2012 mengenai Hak Menyusui Bagi Ibu Pekerja.

"Sedang disiapkan," kata Ahok saat ditanya mengenai perkembangan Perda ASI di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2012).

Kapan diterapkan, Pak? "Targetnya tahun depan," jawab Ahok singkat.

Di Balai Kota DKI saat ini sudah ada ruang bagi ibu menyusui yang ingin memompa ASI.

Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) juga sebelumnya pernah menemui Ahok untuk mendorong Pemprov membuat Perda yang mengatur pemberian ASI.

Salah satu isi perda tersebut yakni kantor dan tempat umum diwajibkan menyediakan ruangan menyusui. Ahok mendukung permintaan AIMI.

Perda ASI itu untuk mendukung PP No 33/2012 mengenai Hak Menyusui Bagi Ibu Pekerja. Karyawan wanita yang bekerja tetap harus memperoleh kesempatan untuk memberikan ASI dengan menyediakan ruang ASI dan ruang ibu menyusui di tempat umum dan kantor-kantor. Perda tersebut nantinya akan menerapkan sanksi.


SUMBER


Mantab Ko AHok ..... Lanjutkan!!!

SHARE THIS POST:

Tweet