Ini 3 'Fasilitas Enak' yang Bakal Digusur Ahok

Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu membuat gebrakan demi wajah baru Ibukota. Ia tidak segan-segan menghapuskan pemberian bantuan alias subsidi, lalu mengalokasikannya bagi pembangunan Jakarta.

Ahok selalu membela kepentingan wong cilik. Ia berharap subsidi-subsidi dari pemerintah sebaiknya dialihkan bagi peningkatan fasilitas untuk warga kebanyakan seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan.

Ia juga siap mencabut tunjangan-tunjangan yang diberikan bagi aparatur negara apabila melakukan pelanggaran. Demikian pula oknum-oknum yang menyalahgunakan fasilitas umum.

Berikut 3 'Fasilitas Enak' yang Bakal Digusur Ahok:


1. Subsidi BBM



Rencana besar disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengurangi macet, dan menahan laju pertambahan kendaraan. Subsidi BBM akan dicabut dari ibu kota!

"Kita mau berencana subsidi BBM dicabut dari DKI, setelah bus umum cukup, tinggal cabut," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2013).

Menurut Ahok, tak perlu peraturan khusus untuk mencabut BBM bersubsidi di Jakarta. Pemprov DKI hanya tinggal berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Bila kebijakan ini terlaksana, maka tidak akan ada lagi BBM subsidi di ibu kota.

"Karena paling besar subsidi salah satunya di DKI. Kita minta ke ESDM untuk di DKI disetop, ini pusat. Nggak perlu aturan, tinggal bilang Pertamina nggak kirim," kata Ahok.

Rencana ini muncul karena masih mudah menemukan kendaraan yang seharusnya tak menggunakan BBM bersubsidi namun tetap menggunakannya. Salah satu contoh yang diambil Ahok adalah mobil murah.

"Makanya mobil murah jadi apa? Katanya Kementerian Perindustrian mobil murah nggak pakai BBM subsidi, mana di lapangan? Ya kan?!" kata Ahok.

Ahok menjelaskan, rencana ini akan dilanjutkan dengan pembatasan jalur yang bisa dilalui kendaraan bermotor. Sehingga dana yang digunakan untuk subsidi bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

"Sudahlah, sekarang kita buat aturan yang jelas. Nanti uangnya bisa bantu infrastruktur untuk kereta api atau apa gitu," tutup Ahok.


2. Tunjangan PNS Perokok

Para pegawai Pemprov DKI Jakarta harus betul-betul waspada untuk merokok. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama akan mencabut Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi pegawai yang kedapatan menghisap rokok di lingkungan kantornya.

"Ini sebagai tahap awal untuk membersihkan Jakarta dari asap rokok," ujar Ahok usai bertemu dengan Koalisi Masyarakat Anti Asap Rokok di Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (11/12/2012).

"Intinya kami sepakat bahwa untuk di publik benar-benar tidak ada asap rokok," imbuhnya.

Ahok mengatakan, draft aturan untuk mempertegas implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 50 tahun 2012 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Hal ini dinilai Ahok perlu, mengingat tidak tegasnya sanksi dan minimnya pengawasan dalam peraturan yang ada saat ini.

"Saya sudah minta tim untuk membuatkan draft, nanti kami serahkan ke Sekretaris Daerah dan BPKP supaya bisa segera disahkan," kata Ahok.

Di dalam draft tersebut, lanjut Ahok, nantinya terdapat beberapa usulan, salah satunya ancaman pencabutan TKD untuk semua PNS di Jakarta yang tertangkap atau terbukti merokok dalam zona dilarang merokok.

"TKD itu paling kecil Rp 2,9 juta, kalau bisa berjalan, ini jadi shock therapy," ujar Ahok yang mengaku kapok merokok gara-gara kasurnya terbakar.


3. Orang Tajir Punya Rusun



Penghuni rumah susun di Jakarta segera didata ulang. Bagi penghuni rusun yang tergolong mampu akan diputihkan dan dikenai pajak tinggi.

Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) punya strategi anyar membenahi penghuni rusun. Ke depan, rusun akan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan seharusnya diprioritaskan bagi warga kurang mampu.

"Kita mau buat pemutihan, kita mau jadikan BLUD, begitu orang mampu membeli rusun, harga sewanya kita naikkan. Jadi tidak boleh lagi rusun orang mampu harga Rp 150 ribu - Rp 200 ribu, dibeli lunas Rp 90 juta. Ya kita naikkan saja retribusinya jadi Rp 500-600 ribu untuk yang sudah menempati," papar Ahok di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2013).

Menurut Ahok, pemilik rusun yang menyewakan tempatnya ke orang lain seharga Rp 550 ribu juga akan kehilangan haknya.

"Ya kami akan tawarkan, Anda sewa saja ke kami seharga Rp 550 ribu, kita bikin pemutihan kasih ke dia. Jadi yang menyewakan rusunnya ke orang lain kehilangan haknya," ujar Ahok.


SUMBER


Mantab nih AHok .... Top Matkotop

SHARE THIS POST:

Tweet