SITUS BERITA TERBARU

Mentan: Sejak Kami Bergabung di Kabinet Kerja, Tidak Ada Impor Beras

Monday, April 27, 2015


Jakarta -Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan tak akan membuka keran impor pangan, meski ada gejolak harga. Dia mencontohkan, ketika harga beras naik pada Januari-Februari lalu, di mana pemerintah tetap tak mengimpor beras.

Menurutnya, impor beras akan menjatuhkan harga sehingga merugikan petani. "Sampai hari ini, sejak kami bergabung di kabinet kerja, tidak ada impor beras, harganya beras sekarang sudah stabil," ungkap Mentan Amran dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2015).

Sama halnya dengan beras, ketika harga cabai dan bawang merah melonjak pun, pemerintah tetap tak membuka pintu untuk impor. Alasannya, harga yang tinggi menguntungkan para petani kecil yang menanam cabai dan bawang merah.

"Bawang merah rencana awal impor 30 ribu ton, sampai hari ini belum impor. Kalau harga cabai dan bawang rendah, tidak ada (masyarakat) yang mengeluhkan, padahal petani rugi," ujar dia.

Hal ini, lanjut A,ram, merupakan bukti dari komitmen Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) untuk sebisa mungkin memenuhi kebutuhan rakyat dari produksi dalam negeri sendiri. Pasalnya, ketergantungan pada pangan impor dapat mengancam kedaulatan negara.

"Kalau ketahanan pangan lemah, kedaulatan negara terancam, kriminalitas juga pasti meningkat," tegas dai.

Sebagai konsekuensinya, lanjut Amran, pemerintahan Jokowi-JK terus menyeriusi pengembangan pembangunan sektor pertanian.

Untuk mencapai swasembada beras, jagung, dan kedelai yang ditargetkan bisa dicapai pada 2017, Amran meminta para kepala daerah untuk menggenjot produksi ketiga pangan itu.

Bila target produksi di daerah terlampaui, dirinya berjanji akan menambah kucuran anggaran pertanian untuk daerah tersebut di tahun berikutnya. "Kalau produksi meningkat, kami akan tambah anggaran. Tapi kalau tidak naik, tahu diri saja," dia menegaskan.

Sebagai bentuk keseriusan lain untuk menggapai cita-cita swasembada pangan, pemerintah juga serius mengawasi penyaluran benih dan pupuk subsidi untuk para petani. Bila ada yang menyelewengkan, pemerintah tak segan-segan menindak tegas.

Untuk pupuk misalnya, dalam 4 bulan terakhir sudah ditahan 26 pelaku pengoplosan pupuk yang membuat pupuk subsidi langka. "Sampai hari ini 26 orang tertangkap karena mengoplos pupuk. Harus kita lindungi petani kita," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Pertanian mengajukan tambahan dana Rp 16,9 triliun dalam APBN-P 2015 untuk menggenjot produksi pangan. Dalam APBN 2015, Kementerian Pertanian sudah mendapat anggaran Rp 15,8 triliun, sehingga total anggaran Kementan APBN-P 2015 adalah Rp 32,7 triliun. Tambahan anggaran ini diperoleh dari ruang fiskal yang luas pasca pengurangan besar-besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Tambahan anggaran itu terutama difokuskan untuk rehabilitasi jaringan irigasi, bantuan benih, bantuan pupuk, dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan). Tambahan anggaran rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk 1,1 juta areal lahan pertanian mencapai Rp1,32 triliun.

Ada juga anggaran pengadaan benih untuk 12 ribu Ha lahan tebu sebesar Rp 1,18 triliun. Anggaran bantuan pupuk untuk 3,6 juta Ha lahan padi dan jagung mencapai Rp 2,33 triliun. Dana untuk pengadaan 30 ribu ekor sapi indukan dan 1.200 ekor sapi bibit Rp 1 triliun


sumber : http://finance.detik.com/read/2015/0...beras?f9911033



JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Perum Bulog agar segera menyerap gabah petani, sehingga petani terus melakukan produksi dan tidak ada lagi impor beras yang dilakukan. Penyerapan gabah petani harus dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp3.700 per kilogram (kg).

"Dengan Bulog menyerap cepat gabah petani, maka petani dapat kembali melakukan penanaman dengan cepat karena telah memperoleh modal dari hasil penjualannya yang tinggi (sesuai HPP)," kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (25/4/2015).

Dia mengatakan, pemerintah tidak boleh membiarkan tengkulak bergerak cepat, dengan memberikan pinjaman modal, pupuk dan benih pada petani, yang akhirnya dapat merugikan petani. Pasalnya, hasil panen petani dibeli dengan harga yang sangat rendah.

"Kami harapkan Bulog bergerak cepat menyerap gabah petani sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan sampai pada tingkat petani dan penggilingan kecil,"tuturnya.

"Pengecekan harga gabah akan dilanjutkan di Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara. Hal ini dilakukan guna memperoleh langsung harga pembelian gabah petani secara nasional di tingkat petani dan penggilingan kecil," tambah dia.

sumber : http://economy.okezone.com/read/2015...p-beras-petani



Waekasar - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengingatkan pentingnya ketahanan pangan untuk Indonesia, khususnya bagi para petani, di mana jika ketahanan pangan lemah maka kedaulatan negara akan terancam.

"Jika ketahanan pangan lemah, kedaulatan negara terancam, kriminalitas pasti meningkat," kata Amran, saat menghadiri panen raya di Desa Waekasar, Kabupaten Buru, Maluku, Sabtu (25/4).

Amran mengatakan, bahkan Presiden Joko Widodo memberikan instruksi langsung terkait dengan pentingnya ketahanan pangan serta memperhatikan nasib para petani agar bisa mendukung program pemerintah mencapai swasembada.

"Kami diminta Presiden memperhatikan para petani dengan turun ke lapangani untuk melakukan diskusi, dan lain sebagainya," ujar Amran.

Amran menambahkan, untuk melindungi para petani tersebut, sejak dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertanian pada Oktober 2014 lalu, dirinya dan jajaran pemerintah lainnya sepakat untuk tidak membuka keran impor beras.

"Sampai hari ini, sejak kami bergabung di Kabinet Kerja, tidak ada impor beras. Harga beras sekarang sudah stabil," ucap Amran.

Kementerian Pertanian mencatat, dalam periode Oktober 2014 hingga Maret 2015 terdapat tambahan luas lahan pertanian padi seluas 700 hektare. Dengan adanya peningkatan tersebut, diharapkan produksi bisa mencapai tiga juta ton.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Pertanian juga menyatakan bahwa rendahnya harga gabah kering di tingkat petani dapat menyebabkan petani kehilangan semangat untuk menanam padi.

Melalui dialog langsung, Menteri Pertanian dengan beberapa petani di Desa Talang Giring, Kabupaten OKU Timur harga gabah kering petani pada kisaran Rp 3.300 hingga Rp 3.500 per kg. Harga tersebut di bawah HPP yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 3.700/kg.

Untuk itu Menteri Pertanian akan membicarakan masalah ini kepada Bulog dan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk meningkatkan penyerapan beras oleh Bulog, sehingga tidak ada lagi harga gabah di tingkat petani yang tidak sesuai dengan HPP.

sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/2...an-pangan.html

ini baru kerja demi rakyat gak banyak drama

Link: http://adf.ly/1Fspyh
SHARE THIS POST:
FB Share Twitter Share

Blog Archive