TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla menjadi pembicara dalam dialog 'Pokok Pikiran Suara Alumni UI - ILUNI UI Untuk Pembangunan Bangsa dan Negeri' di Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (28/3/2014).
Dalam dialog itu turut dihadiri oleh Ketua DPD Irman Gusman, Ketua DPR Marzuki Alie, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, mantan Ketua MK Mahfud MD dan Ryamizard Ryakudu.
Dalam dialog tersebut JK memaparkan masalah korupsi yang masih banyak ditemukan hingga saat ini. JK mengatakan, dalam masa kepemimpinannya tidak ada kader Golkar di DPR tersangkut korupsi.
"Harus Anda ketahui, anggota DPR Partai Golkar di 2004-2009 tidak ada yang korupsi," tuturnya.
JK mengatakan, korupsi yang saat ini terjadi di Indonesia banyak yang menyumbang untuk berbagai pihak yang terkait dalam proyek. Dia pun mencontohkan bagaimana M Nazaruddin yang korupsi mendapatkan 20 persen dan sisanya dibagi-bagikan.
"Contoh Nazaruddin yang hanya dapat 20 persen dan 80 persennya dibagi-bagi. Maaf pak Marzuki," kata JK sambil menengok ke arah Ketua DPR tersebut.
Marzuki pun bereaksi saat Nazaruddin disindir oleh JK. Marzuki seperti 'tersengat' oleh ucapan JK dan tidak tahan untuk membalas ucapan Ketua Dewan Masjid Indonesia tersebut.
"Pak JK, zaman orde baru banyak korupsi tapi tidak ada koruptor yang ditangkap," kata Marzuki.
JK pun kembali membalas ucapan Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut. "Dulu zaman orde baru korupsi pakai Keppres," kata JK yang disambut oleh tawa dari para penonton yang hadir dalam dialog.
"Piminan kasih keteladanan jelek, maka kebawahnya akan jelek pula," tambah JK.
Marzuki pun tak mau kalah, dia mengatakan pemerintahan saat ini telah melakukan tugas yang baik dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak pernah melakukan intervensi terhadap korupsi.
"Demokrasi itu memunculkan koruptor-koruptor baru. Untungnya kepala negara tidak lakukan intervensi. Ini harus kita dukung," ucap Marzuki.
JK kembali mengatakan, korupsi itu dilakukan oleh partai pemerintah. Menurutnya, tidak mungkin partai oposisi melakukan korupsi, karena tidak ada menteri dalam pemerintahan.
"Yang korupsi itu biasanya partai pemerintah. Karena kalau partai oposisi kan tidak ada menterinya," ucap JK.
SUMBER
Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla menjadi pembicara dalam dialog 'Pokok Pikiran Suara Alumni UI - ILUNI UI Untuk Pembangunan Bangsa dan Negeri' di Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (28/3/2014).
Dalam dialog itu turut dihadiri oleh Ketua DPD Irman Gusman, Ketua DPR Marzuki Alie, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, mantan Ketua MK Mahfud MD dan Ryamizard Ryakudu.
Dalam dialog tersebut JK memaparkan masalah korupsi yang masih banyak ditemukan hingga saat ini. JK mengatakan, dalam masa kepemimpinannya tidak ada kader Golkar di DPR tersangkut korupsi.
"Harus Anda ketahui, anggota DPR Partai Golkar di 2004-2009 tidak ada yang korupsi," tuturnya.
JK mengatakan, korupsi yang saat ini terjadi di Indonesia banyak yang menyumbang untuk berbagai pihak yang terkait dalam proyek. Dia pun mencontohkan bagaimana M Nazaruddin yang korupsi mendapatkan 20 persen dan sisanya dibagi-bagikan.
"Contoh Nazaruddin yang hanya dapat 20 persen dan 80 persennya dibagi-bagi. Maaf pak Marzuki," kata JK sambil menengok ke arah Ketua DPR tersebut.
Marzuki pun bereaksi saat Nazaruddin disindir oleh JK. Marzuki seperti 'tersengat' oleh ucapan JK dan tidak tahan untuk membalas ucapan Ketua Dewan Masjid Indonesia tersebut.
"Pak JK, zaman orde baru banyak korupsi tapi tidak ada koruptor yang ditangkap," kata Marzuki.
JK pun kembali membalas ucapan Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut. "Dulu zaman orde baru korupsi pakai Keppres," kata JK yang disambut oleh tawa dari para penonton yang hadir dalam dialog.
"Piminan kasih keteladanan jelek, maka kebawahnya akan jelek pula," tambah JK.
Marzuki pun tak mau kalah, dia mengatakan pemerintahan saat ini telah melakukan tugas yang baik dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak pernah melakukan intervensi terhadap korupsi.
"Demokrasi itu memunculkan koruptor-koruptor baru. Untungnya kepala negara tidak lakukan intervensi. Ini harus kita dukung," ucap Marzuki.
JK kembali mengatakan, korupsi itu dilakukan oleh partai pemerintah. Menurutnya, tidak mungkin partai oposisi melakukan korupsi, karena tidak ada menteri dalam pemerintahan.
"Yang korupsi itu biasanya partai pemerintah. Karena kalau partai oposisi kan tidak ada menterinya," ucap JK.
SUMBER
