Tulus Abadi berikut merupakan petinggi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Lembaga yg mempunyai otoritas untuk menilai produk2 yg layak/tidak layak untuk dijual ke konsumen.
Quote:
![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sZ_6aUSrXcHz8MG3k_hYhQvdNC0TRqjH2DA-rbCCWjxZhlL2qjVFtFHocQ5HL4ZpFdzP1IRyeA9tV8adJlRptthGpyhUppYkWlN6qDerYknHjadgciLJ-JZE-T90CygaZcSyQE=s0-d)
RMOL. Setidaknya ada sembilan kebohongan pemerintahan SBY-Boediono yang ditemukan dalam dukungan terhadap produksi mobil murah (low cost green car/LCGC).
Sembilan kebohongan itu diungkapkan Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Tulus Abadi, dalam diskusi yang mengkaji kebijakan mobil murah dan perbandingannya dengan transportasi publik, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (28/9)
Pertama, tentang klaim "low cost". Menurut dia, klaim itu melecehkan rakyat Indonesia. Dia tegaskan bahwa masyarakat kelas menengah ke bawah tidak memprioritaskan mobil. Istilah low cost itu masih tergolong mahal untuk mobil sejenis di India yang harganya di bawah Rp 50 juta.
"Di sini, mobil Rp 70 juta itu masih minimalis, kalau ditambah aksesoris lain pasti harganya mendekati Rp 100 juta, belum lagi kalau belinya kredit, tambah Rp 30 juta lagi. Jadi mobil murah itu harganya sekitar Rp 120 juta. Apanya yang murah," terangnya.
Kepalsuan kedua pada klaim "green car". Menurutnya, mobil murah yang dibanggakan pemerintah itu tetap memakai bahan bakar minyak walau CC-nya kecil. Tidak mungkin pengguna mobil murah mau memakai bahan bakar mahal (non-subsidi), sementara mobil mewah tetap diperbolehkan memakai BBM bersubsidi.
Kebohongan selanjutnya adalah terkait istilah mobnas atau mobil nasional. Nyatanya, mobil murah masih tergantung pada komponen impor 60 persen. Agen Tunggal Pemegang Merek disebutnya sebagai benalu yang merajai industri mobil. Tak ada sejarah yang menyebut mereka bersedia mentransfer teknologi ke industri dalam negeri. Menurutnya, teknologi harus dicuri.
Selanjutnya, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ini meragukan wacana pemerintah untuk mengekspor mobil murah. Dia tekankan bahwa industri dalam negeri belum punya prestasi untuk ekspor produk otomotif. Kemudian, soal mobil murah yang dikhususkan untuk masyarakat pedesaan.
"Mobil murah ini dari desainnya saja sudah kelihatan city car, lagipula orang kampung tak minta mobil. Spesifikasi mobil murah ini untuk kota Jakarta," tegasnya.
Lalu, soal wacana memakai bahan bakar gas. "Gasnya mana, infrastrukturnya mana? Pemerintah selalu bilang nanti-nanti saja. Pakitsan yang sama-sama dengan Indonesia memulai program bahan bakar gas sampai sekarang sudah memilik 3500 Stasiu Pengisian Bahan Bakar Gas," lanjutnya.
Dia juga menyinggung kebohongan pemerintah bila program tersebut disebut sebagai antisipasi globalisasi. Dan, komitmen presiden tentang penyelamatan bumi pun terlihat cuma omong kosong dari program tersebut.
"Terakhir, pemerintah bilang bahwa mobil murah dapat mengalihkan pesepeda motor ke kendaraan roda empat. Padahal, kantong mereka tak cukup untuk beli ini (mobil murah). Inilah klaim utopis dari mobil murah," urainya. [ald]
Sumber
Komentar Prof. AS Hikam, di FB nya:
Sebenarnya, tak usah repot-2 untuk mengetahui bhw apa yg disebut mobil murah (mobrah) itu adalah semacam 'gimmick' (mainan) bisnis. Misalnya, bagaimana bisa disebut mobrah kalau pemiliknya belum apa-2 sudah dilarang pakai BBM Premium, tetapi harus Pertamax.
Nah, kini Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), melalui petingginya, malah sudah melansir 9 kebohongan terkait mobrah itu. Saya sangat mengapresiasi penyampaian informasi Ketua YLKI, Tulus Abadi (TA), tsb karena lembaganya adalah pihak yg punya otoritas membela kepentingan konsumen, termasuk rakyat kecil yang paling mudah dibohongi gimmick bisnis di negeri ini.
Dari 9 butir kebohogan tsb, yg paling fatal adalah soal harga. Ternyata, mobrah Indonesia jatuhnya akan jauh lebih mahal dari mobrah yg dijual di India. Belum lagi, mobrah Indonesia adalah 60% komponennya masih berasal dari luar, sedangkan mobrah India 100% dibuat di negeri itu sendiri.
Terus terang kebijakan publik seperti ini buat saya adalah tidak terlalu berbeda dg kebohongan publik. Kapan penguasa dan elit kita berhenti menipu dan mengadali rakyat yang memang masih sangat gampang dikibuli dg iming-2? Bukankah menurut Pembukaan UUD 1945, salah satu tugas Pemerintah adalah 'mencerdaskan kehidupan bangsa', dan bukannya 'membuat bangsa makin bodoh'? Wallahu a'lam. Bravo YLKI!!
Quote:
RMOL. Setidaknya ada sembilan kebohongan pemerintahan SBY-Boediono yang ditemukan dalam dukungan terhadap produksi mobil murah (low cost green car/LCGC).
Sembilan kebohongan itu diungkapkan Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Tulus Abadi, dalam diskusi yang mengkaji kebijakan mobil murah dan perbandingannya dengan transportasi publik, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (28/9)
Pertama, tentang klaim "low cost". Menurut dia, klaim itu melecehkan rakyat Indonesia. Dia tegaskan bahwa masyarakat kelas menengah ke bawah tidak memprioritaskan mobil. Istilah low cost itu masih tergolong mahal untuk mobil sejenis di India yang harganya di bawah Rp 50 juta.
"Di sini, mobil Rp 70 juta itu masih minimalis, kalau ditambah aksesoris lain pasti harganya mendekati Rp 100 juta, belum lagi kalau belinya kredit, tambah Rp 30 juta lagi. Jadi mobil murah itu harganya sekitar Rp 120 juta. Apanya yang murah," terangnya.
Kepalsuan kedua pada klaim "green car". Menurutnya, mobil murah yang dibanggakan pemerintah itu tetap memakai bahan bakar minyak walau CC-nya kecil. Tidak mungkin pengguna mobil murah mau memakai bahan bakar mahal (non-subsidi), sementara mobil mewah tetap diperbolehkan memakai BBM bersubsidi.
Kebohongan selanjutnya adalah terkait istilah mobnas atau mobil nasional. Nyatanya, mobil murah masih tergantung pada komponen impor 60 persen. Agen Tunggal Pemegang Merek disebutnya sebagai benalu yang merajai industri mobil. Tak ada sejarah yang menyebut mereka bersedia mentransfer teknologi ke industri dalam negeri. Menurutnya, teknologi harus dicuri.
Selanjutnya, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ini meragukan wacana pemerintah untuk mengekspor mobil murah. Dia tekankan bahwa industri dalam negeri belum punya prestasi untuk ekspor produk otomotif. Kemudian, soal mobil murah yang dikhususkan untuk masyarakat pedesaan.
"Mobil murah ini dari desainnya saja sudah kelihatan city car, lagipula orang kampung tak minta mobil. Spesifikasi mobil murah ini untuk kota Jakarta," tegasnya.
Lalu, soal wacana memakai bahan bakar gas. "Gasnya mana, infrastrukturnya mana? Pemerintah selalu bilang nanti-nanti saja. Pakitsan yang sama-sama dengan Indonesia memulai program bahan bakar gas sampai sekarang sudah memilik 3500 Stasiu Pengisian Bahan Bakar Gas," lanjutnya.
Dia juga menyinggung kebohongan pemerintah bila program tersebut disebut sebagai antisipasi globalisasi. Dan, komitmen presiden tentang penyelamatan bumi pun terlihat cuma omong kosong dari program tersebut.
"Terakhir, pemerintah bilang bahwa mobil murah dapat mengalihkan pesepeda motor ke kendaraan roda empat. Padahal, kantong mereka tak cukup untuk beli ini (mobil murah). Inilah klaim utopis dari mobil murah," urainya. [ald]
Sumber
Komentar Prof. AS Hikam, di FB nya:
Sebenarnya, tak usah repot-2 untuk mengetahui bhw apa yg disebut mobil murah (mobrah) itu adalah semacam 'gimmick' (mainan) bisnis. Misalnya, bagaimana bisa disebut mobrah kalau pemiliknya belum apa-2 sudah dilarang pakai BBM Premium, tetapi harus Pertamax.
Nah, kini Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), melalui petingginya, malah sudah melansir 9 kebohongan terkait mobrah itu. Saya sangat mengapresiasi penyampaian informasi Ketua YLKI, Tulus Abadi (TA), tsb karena lembaganya adalah pihak yg punya otoritas membela kepentingan konsumen, termasuk rakyat kecil yang paling mudah dibohongi gimmick bisnis di negeri ini.
Dari 9 butir kebohogan tsb, yg paling fatal adalah soal harga. Ternyata, mobrah Indonesia jatuhnya akan jauh lebih mahal dari mobrah yg dijual di India. Belum lagi, mobrah Indonesia adalah 60% komponennya masih berasal dari luar, sedangkan mobrah India 100% dibuat di negeri itu sendiri.
Terus terang kebijakan publik seperti ini buat saya adalah tidak terlalu berbeda dg kebohongan publik. Kapan penguasa dan elit kita berhenti menipu dan mengadali rakyat yang memang masih sangat gampang dikibuli dg iming-2? Bukankah menurut Pembukaan UUD 1945, salah satu tugas Pemerintah adalah 'mencerdaskan kehidupan bangsa', dan bukannya 'membuat bangsa makin bodoh'? Wallahu a'lam. Bravo YLKI!!
