ILUSTRASI
Merdeka.com - Pemerintah berencana menggabungkan proyek jalan Trans-Sumatera dengan kereta api. Proyek tersebut bakal kembali dimasukkan ke dalam Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan tahun depan.
"Itu akan dilanjutkan menggunakan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN), APBN juga swasta. Trans-Sumatera juga akan disatukan railway Sumatera supaya ganti ruginya tidak beberapa kali," jelas Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan usai rapat kerja dengan Komisi V DPR-RI, Jakarta, semalam.
Dia mengutarakan pihaknya bakal mengutamakan pembangunan transportasi terintegrasi antarpulau dalam RKA 2015. Fokus lainnya, sistem logistik nasional dan faktor keamanan transportasi.
"Penyebrangan itu perlu. jadi prioritasnya adalah pertama keterhubungan antarpulau, kemudian berjalannya sistem logistik nasional, dan faktor keamanan transportasi itu sendiri," ujar Mangindaan.
Kendati demikian, menurutnya, pemerintah belum memasukkan kembali rencana pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda.
Untuk diketahui, pada Rancangan APBN 2015, kementerian perhubungan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 44 triliun. Dimana anggaran terbesar pada Ditjen Perkeretaapian, sekitar Rp 15 triliun.
[yud]
-
sumber: http://www.merdeka.com/uang/proyek-t...-digabung.html
-
Hutama Karya Bangun Tol Trans Sumatera Pakai Dana Patungan
Liputan6.com, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan meneken draft Peraturan Presiden (Perpres) pelaksanaan konstruksi tol Trans Sumatera pada September 2014.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN, Dedy S Priatna mengungkapkan, paska Perpres terbit, maka konstruksi dua ruas tol Trans Sumatera dapat segera dimulai. Dua rute itu antara lain, ruas Medan-Binjai sepanjang 16,8 kilometer (Km) dan Palembang-Indralaya 22 Km.
"Tanggal 9 September menurut Pak Menko Perekonomian, draft Perpres akan di tandatangani. Setelah itu Perpres terbit dan tak lama groundbreaking dua ruas tol. Pokoknya sebelum Oktober beres," ujar dia kepada wartawan di Jakarta, seperti ditulis Selasa (2/9/2014).
Lebih jauh kata Dedy, pemerintah menunjuk PT Hutama Karya sebagai lead dari pengerjaan proyek tersebut. Sementara ikut dalam pembangunan dua ruas sekira Rp 3 triliun itu konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya lain serta PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
"Dananya dari BUMN dulu, yakni ngumpulin dana dari Hutama Karya dan konsorsium BUMN karya serta PTPN. Untuk sementara ini, nggak ada penyertaan modal negara (PMN)," terangnya tanpa menyebut nama-nama BUMN karya itu.
Selanjutnya, kata dia, seiring dengan konstruksi dua ruas tol Trans Sumatera, pemerintah akan terus berusaha membebaskan lahan dua ruas prioritas lain, seperti Pekanbaru-Dumai sepanjang 135 Km dan Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 150 Km.
"Jadi total investasi untuk empat ruas sekira lebih dari Rp 27 triliun. Nah PMN akan diberikan di tahun berikutnya sebesar Rp 2 triliun dan akan dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015," jelas Dedy.
Dia menargetkan, pembangunan dua ruas jalan tol Trans Sumatera itu akan selesai paling cepat 2016 dan 2017 paling lambat.
"Butuh waktu untuk membangun dua ruas jalan tol sekira 2-3 tahun, sedangkan konstruksi empat ruas memakan waktu sampai lima tahun. Itupun kalau nggak ada kendala di pembebasan lahan," imbuhnya. (Fik/Ahm)
-
sumber: http://bisnis.liputan6.com/read/2099...-dana-patungan
-
Jalan Tol Trans Sumatera Groundbreaking 9 Oktober 2014
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan pembangunan Trans Sumatera akan mulai pada 9 Oktober 2014. Groundbreaking akan dilakukan setelah Peraturan Presiden (Perpers) keluar dan diberikan pada BUMN.
"Prinsipnya 9 Oktober groundbreaking tentu apabila Perpres bisa keluar paling lambat 21 Juli," kata Dahlan, Sabtu (12/7/2014).
Dahlan menargetkan Presiden SBY mengesahkan Perpers Trans Sumatera 21 Juli 2014. "Sekarang Perpres masih diolah difinalkan di menko karena menko juga ingin cepat sehingga perkiraan kita dalam waktu 10 hari Perpres keluar," ungkapnya.
Pihaknya juga meminta Hutama Karya untuk menyampaikan business plan ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum. Menurut Dahlan ijin dari BPJT diperlukan sebagai prasyarat untuk memperoleh pinjaman dari perbankan.
"Secara pengerjaan hitungan bisnis cuma business plan ini mesti diajukan Menteri PU untuk disetujui," imbuh Dahlan. Dalam menjalankan proyek ini, HK tidak memakai suntikan modal dari pemerintah. Pendanaan HK murni dilakukan secara komersial dan juga didukung oleh perusahaan pelat merah dan pemerintah daerah.
"Secara bisnis tidak ada masalah sehingga tanpa APBN tapi ada pinjaman dari PIP yang jumlahnya Rp 2 triliun ada kepesertaan dari beberapa BUMN seperi Jasa Marga, Semen Indonesia sedikit karena menggunakan material-materialnya, Pemda ikut dikit meskipun tidak harus kalau Pemda kesulitan," tukas dia. (rzy)
-
sumber: http://economy.okezone.com/read/2014...9-oktober-2014
-
Hiduplah Indonesia Rayaaa
Selamat Bekerja, Utamakan Keselamatan, Semoga Berhasil
Link: http://adf.ly/rgcFJ
