Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Kalimantan Barat, Oesman Sapta Odang atau Oso, secara resmi menyatakan kesiapannya menjadi Ketua DPD RI 2014-2019.
Oso yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu mengucapkan terima kasih atas dukungan yang mengalir.
"Kita akan berjalan sesuai aturan main. Itu hak mereka untuk mendukung. Kalau ada yang mengklaim dapat dukungan banyak juga biasa saja. Namanya juga pertandingan," kata Oso dalam keterangan pers, Senin (29/9).
Politisi pendiri Partai Persatuan Daerah (PPD) tidak mau berandai-andai soal peluangnya menjadi Ketua DPD RI 2014-2019.
"Insya Allah, kalau sehat dan orang percaya maka itu adalah amanah buat saya," jelasnya.
Oesman pun menuturkan cita-citanya membuat legitimasi anggota DPD sederajat dengan DPR yang juga dipilih rakyat secara langsung. Menurutnya, DPD telah menjalankan program pembangunan daerah secara maksimal namun masyarakat tidak mengetahui hasil kinerja itu karena tidak terpublikasi dengan baik.
"Bagaimana kita ke depan dapat mengekspos melalui media agar masyarakat mengetahui hasil kinerja DPD," katanya.
Terkait itu, dalam satu kesempatan, Oso pernah mengatakan bahwa sebuah organisasi atau lembaga membutuhkan program "lima S" yakni Strategi, Struktur, Skill, Sistem dan Speed, yang adalahprinsip dasar seluruh organisasi.
Seperti diketahui, Oso termasuk orang yang berani melawan Prabowo. Hal itu terbukti dalam Munas HKTI di Bali di mana secara tidak terduga Oso yang saat ini menjadi Ketua Umum DPP Partai Persatuan Daerah (PPD) dan dikenal dekat dengan jaringan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mendeklarasikan dirinya sebagai Ketua Umum DPP HKTI yang sah menurut versi mereka.
Pasca Munas itu, Oso yang hadir pada acara tersebut menganggap terpilihnya Prabowo tidak sah. Maka kemudian, Oso dan kawan-kawan mengadakan Munas tandingan, yang diketahui kemudian Oso terpilih sebagai Ketua Umum DPP HKTI. Dengan munculnya kedua kepengurusan tersebut timbul pertanyaan, kepengurusan manakah yang sah? Sebab kedua-duanya mengklaim sebagai pengurus yang sah.
Dan kini sebanyak 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2014-2019 akan mengucapkan sumpahnya pada Rabu, 1 Oktober 2014.
Mereka juga akan memilih pimpinan DPD RI yang terdiri dari seorang ketua dan dua wakil ketua. Nama Oso pun menguat sebagai calon Ketua DPD RI.
Anggota DPD asal Bali Kadek Arimbawa mengatakan Oso merupakan figur yang tepat untuk memimpin DPD RI.
"Saya percaya Oso mampu membawa DPD lebih kreatif dan inovatif. Sehingga peran kami lebih terasa di masyarakat," kata Kadek, Selasa (30/10/2014).
Dia berharap, pimpinan DPD RI periode 2014-2019 dapat menguatkan lembaga negara tersebut secara internal.
"Pencapaian DPD RI periode 2009-2014 dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Masih begitu banyak yang harus ditingkatkan dengan sikap yang agresif," tukasnya.
Hal senada juga disampaikan anggota DPD RI asal Aceh Ghazali Abas Adan. Dia berpendapat DPD harus aktif menjadi ujung tombak pembangunan demi kepentingan daerah.
"Saya yakin Oso mempunyai kepentingan dan semangat yang kuat untuk memajukan daerah. Jangan lupa juga, Oso tak punya ketergantungan terhadap pihak manapun. Kedepan harus seperti itu," ungkapnya.
Araham Liyanto yang merupakan anggota DPD Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebutkan, apabila Oso menjadi ketua DPD, kata Ghazali, besar kemungkinan dia bakal mendobrak 'keperkasaan' DPR periode 2014-2019 yang mulai dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP) yang dimobilisasi Prabowo. Sebab, di situ KMP sudah menunjukkan kuatnya hegemoni DPR pasca-pengesahan RUU Pilkada.
Tujuan KMP sendiri disebutkan bakal menyapu semua jabatan strategis di parlemen pasca penolakan uji materi UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). "DPD butuh sosok berani dan untuk mendobrak hegemoni DPR," kata Liyanto.
sumber: http://www.siagaindonesia.com/2014/0...elawan-prabowo
Link: http://adf.ly/sUaBT
Oso yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu mengucapkan terima kasih atas dukungan yang mengalir.
"Kita akan berjalan sesuai aturan main. Itu hak mereka untuk mendukung. Kalau ada yang mengklaim dapat dukungan banyak juga biasa saja. Namanya juga pertandingan," kata Oso dalam keterangan pers, Senin (29/9).
Politisi pendiri Partai Persatuan Daerah (PPD) tidak mau berandai-andai soal peluangnya menjadi Ketua DPD RI 2014-2019.
"Insya Allah, kalau sehat dan orang percaya maka itu adalah amanah buat saya," jelasnya.
Oesman pun menuturkan cita-citanya membuat legitimasi anggota DPD sederajat dengan DPR yang juga dipilih rakyat secara langsung. Menurutnya, DPD telah menjalankan program pembangunan daerah secara maksimal namun masyarakat tidak mengetahui hasil kinerja itu karena tidak terpublikasi dengan baik.
"Bagaimana kita ke depan dapat mengekspos melalui media agar masyarakat mengetahui hasil kinerja DPD," katanya.
Terkait itu, dalam satu kesempatan, Oso pernah mengatakan bahwa sebuah organisasi atau lembaga membutuhkan program "lima S" yakni Strategi, Struktur, Skill, Sistem dan Speed, yang adalahprinsip dasar seluruh organisasi.
Seperti diketahui, Oso termasuk orang yang berani melawan Prabowo. Hal itu terbukti dalam Munas HKTI di Bali di mana secara tidak terduga Oso yang saat ini menjadi Ketua Umum DPP Partai Persatuan Daerah (PPD) dan dikenal dekat dengan jaringan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mendeklarasikan dirinya sebagai Ketua Umum DPP HKTI yang sah menurut versi mereka.
Pasca Munas itu, Oso yang hadir pada acara tersebut menganggap terpilihnya Prabowo tidak sah. Maka kemudian, Oso dan kawan-kawan mengadakan Munas tandingan, yang diketahui kemudian Oso terpilih sebagai Ketua Umum DPP HKTI. Dengan munculnya kedua kepengurusan tersebut timbul pertanyaan, kepengurusan manakah yang sah? Sebab kedua-duanya mengklaim sebagai pengurus yang sah.
Dan kini sebanyak 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2014-2019 akan mengucapkan sumpahnya pada Rabu, 1 Oktober 2014.
Mereka juga akan memilih pimpinan DPD RI yang terdiri dari seorang ketua dan dua wakil ketua. Nama Oso pun menguat sebagai calon Ketua DPD RI.
Anggota DPD asal Bali Kadek Arimbawa mengatakan Oso merupakan figur yang tepat untuk memimpin DPD RI.
"Saya percaya Oso mampu membawa DPD lebih kreatif dan inovatif. Sehingga peran kami lebih terasa di masyarakat," kata Kadek, Selasa (30/10/2014).
Dia berharap, pimpinan DPD RI periode 2014-2019 dapat menguatkan lembaga negara tersebut secara internal.
"Pencapaian DPD RI periode 2009-2014 dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Masih begitu banyak yang harus ditingkatkan dengan sikap yang agresif," tukasnya.
Hal senada juga disampaikan anggota DPD RI asal Aceh Ghazali Abas Adan. Dia berpendapat DPD harus aktif menjadi ujung tombak pembangunan demi kepentingan daerah.
"Saya yakin Oso mempunyai kepentingan dan semangat yang kuat untuk memajukan daerah. Jangan lupa juga, Oso tak punya ketergantungan terhadap pihak manapun. Kedepan harus seperti itu," ungkapnya.
Araham Liyanto yang merupakan anggota DPD Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebutkan, apabila Oso menjadi ketua DPD, kata Ghazali, besar kemungkinan dia bakal mendobrak 'keperkasaan' DPR periode 2014-2019 yang mulai dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP) yang dimobilisasi Prabowo. Sebab, di situ KMP sudah menunjukkan kuatnya hegemoni DPR pasca-pengesahan RUU Pilkada.
Tujuan KMP sendiri disebutkan bakal menyapu semua jabatan strategis di parlemen pasca penolakan uji materi UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). "DPD butuh sosok berani dan untuk mendobrak hegemoni DPR," kata Liyanto.
sumber: http://www.siagaindonesia.com/2014/0...elawan-prabowo
Link: http://adf.ly/sUaBT
