Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap akan berusaha membatalkan UU Pilkada yang telah disetujui DPR. Setelah upaya judicial review UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap lemah, SBY menyatakan akan menggunakan "Plan B".
Kengototan SBY itu mendapat reaksi keras dari Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI), Ratna Sarumpaet. "Pengabdian @SBYudhoyono pada konspirasi neokolonialisme global, sampai lupa Pancasila/jatidiri bangsanya, kasihan," tulis Ratna Sarumpaet di akun Twitter @RatnaSpaet.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa pemerintah mendukung pemilihan langsung oleh rakyat dengan sepuluh perbaikan.
Dalam jumpa pers di Bandara Halim Pedanakusuma (30/09), SBY menjelaskan bahwa dirinya telah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, tentang apa yang dapat dilakukan presiden untuk membatalkan UU Pilkada.
"Tidak ada jalan bagi presiden untuk tidak bersetuju. Saya tentu sebagai presiden harus taat asas, taat konstitusi, apalagi sudah ada pandangan dari Mahkamah Konstitusi," tegas SBY.
Pesimis melalui jalan judicial review di MK, SBY menyatakan tengah menyiapkan plan B untuk membatalkan pemberlakuan UU Pilkada.
Sumber gan: http://goo.gl/oCXXVJ
Link: http://adf.ly/sUDfW
Kengototan SBY itu mendapat reaksi keras dari Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI), Ratna Sarumpaet. "Pengabdian @SBYudhoyono pada konspirasi neokolonialisme global, sampai lupa Pancasila/jatidiri bangsanya, kasihan," tulis Ratna Sarumpaet di akun Twitter @RatnaSpaet.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa pemerintah mendukung pemilihan langsung oleh rakyat dengan sepuluh perbaikan.
Dalam jumpa pers di Bandara Halim Pedanakusuma (30/09), SBY menjelaskan bahwa dirinya telah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, tentang apa yang dapat dilakukan presiden untuk membatalkan UU Pilkada.
"Tidak ada jalan bagi presiden untuk tidak bersetuju. Saya tentu sebagai presiden harus taat asas, taat konstitusi, apalagi sudah ada pandangan dari Mahkamah Konstitusi," tegas SBY.
Pesimis melalui jalan judicial review di MK, SBY menyatakan tengah menyiapkan plan B untuk membatalkan pemberlakuan UU Pilkada.
Sumber gan: http://goo.gl/oCXXVJ
Link: http://adf.ly/sUDfW
