Khontol ni Partai satu ini. Partai Preman, Pendusta, busuk
PILKADA DPRD ni sebenernya salah satu agenda politik PDIP dengan mengkambinghitamkan KMP yang dikompori Demokrat. Kelak 2016 bakal dibikin PILPRES Langsung untuk melengkapi PILKADA DPRD.
Jadi PDIP sudah berinvestasi politik mulai sekarang. dan akan memanen saat PILPRES 2019 Dan PILKADA 2020. PDIP akan berkuasa penuh kelak.
Saat ini PDIP berupaya menjatuhkan reputasi Partai2 KMP dengan membuat seolah2 Partai2 KMP mengambil hak politik rakyat karena PILKADA DPRD. Padahal PILKADA DPRD itu memang ide PDIP yang dijalankan dengan memasukkan agen2 PDIP ke tubuh partai2 KMP.
Intro: Mengapa PDIP tidak setuju dengan pemilihan langsung presiden dan wakilnya? Adakah itu berhubungan dengan penampilan Megawati ataukah karena PDIP memang tengah mabuk berkuasa? Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta:
Sikap PDI-Perjuangan yang secara terselubung ingin menolak pemilihan presiden dan wapres secara langsung dinilai kalangan cendekiawan ibukota bisa merugikan partai tersebut. Diperkirakan dalam pemilu 2004 mendatang partai ini akan ditinggalkan sebagian pendukungnya.
Sikap partai yang dipimpin Megawati ini bisa memberi kesan pada pemilih, utamanya kalangan generasi muda, bahwa partai ini kurang memiliki rasa percaya diri. Badan Pekerja MPR setelah membahas amandemen terhadap UUD 1945 khususnya Bab III pasal 6a, soal kekuasaan pemerintahan negara cenderung menetapkan syarat minimal calon presiden dan wapres, dipilih melalui system pemilihan langsung. Namun calon presiden dan wakil presiden itu setidaknya harus mengantongi 50% suara plus 1, dari hasil pemilu.
Dalam rapat pleno Panitia Ad hoc I, hari Rabu lalu fraksi Golkar menghendaki supaya presiden dan wapres dipilih langsung oleh rakyat dan dilakukan secara paket. Setiap parpol bisa mengajukan calon presiden dan wakilnya. Tetapi kedua kandidat ini bisa dinyatakan terpilih jika mereka memperoleh dukungan suara minimal 50% plus 1, dari suara yang diperebutkan.
Hingga kini memang di kalangan masyarakat politik di Jakarta masih dipersoalkan sistem pemilihan presiden, apakah secara langsung atau tidak. Partai-partai pun belum bersepakat mengenai sistem yang akan digunakan nanti pada tahun 2004. Fraksi PDI-P masih menginginkan pada tahap terakhir dalam pemilihan presiden secara langsung harus ditetapkan lagi oleh MPR. "Tetapi ini jelas tak banyak berbeda dengan sistem yang berlaku selama ini," kata seorang pengamat.
Ada tiga model pemilihan yang sempat menjadi bahan perdebatan dalam rapat pleno tersebut. Pertama, nominasi pencalonan presiden dan wapres dilakukan oleh rakyat dan pemilihnya dilakukan oleh MPR. Kedua, nominasi pencalonan presiden dan wapres dilakukan oleh MPR, sedangkan pemilihannya dilakukan rakyat. Dan yang ketiga adalah nominasi pencalonan presiden dan wapres dilakukan oleh rakyat dan pemilihannya dilakukan oleh rakyat sendiri. Hanya TNI/Polri dan fraksi PKB, fraksinya Gus Dur, yang menginginkan nominasi pencalonan presiden dan wapres dilakukan oleh rakyat.
Chris Siner Key Timu sekretaris Petisi 50, meragukan apakah ide pemilihan presiden dan wapres dalam satu paket dapat diselenggarakan pada pemilu 2004 nanti. Karena masih banyak persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Namun ia mengingatkan adalah kewajiban MPR untuk mengamendir UUD 1945 sehingga kelemahan-kelemahan dapat segera diperbaiki. Untuk mencegah calon presiden dan wakil presiden yang
terlalu banyak maka perlu ada ketentuan calon itu harus didukung
setidak-tidaknya 50% suara. Berarti calonnya hanya bisa dua orang.
Yang juga menjadi pertanyaan, apakah presiden dipilih bersamaan dengan pemilihan anggota DPR atau pemilihan presiden itu dilakukan setelah para anggota DPR terpilih. Kalangan lain berpendapat yang paling cocok adalah dengan sistem distrik. Namun untuk pemilihan presiden secara langsung dengan sistem distrik membutuhkan masyarakat sipil yang kuat, tetapi bisa diperkirakan bahwa dengan sistem distrik itu akan muncul terlalu banyak calon.
Sementara fraksi curiga jangan-jangan PDI-P berupaya mencegah keinginan fraksi-fraksi lain untuk mengubah sistem pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2004. Karena itu partai tersebut mengusulkan pembentukan komisi konstitusi untuk membantu MPR dalam mengamandemen konstitusi. Tetapi usulan partai terbesar itu ditolak oleh fraksi-fraksi lain. PDI-P dicurigai hanya berpikir mengenai kekuasaan tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang masyarakat.
PDI-P khawatir bahwa Megawati tidak akan terpilih kembali pada tahun
2004, mengingat calon-calon lain seperti Amien Rais, Hamzah Haz dan
tokoh-tokoh lain yang dicalonkan saat itu akan nampak lebih cemerlang
dalam perdebatan-perdebatan di depan publik.
Padahal menurut Chris Siner Key Timu, Megawati tidak perlu khawatir
akan dikalahkan kalau mulai saat ini ia mulai mampu menjawab
persoalan dan tuntutan masyarakat dalam kurun waktu 3 tahun ke depan.
Namun kalangan intelektual, organisasi non pemerintah, tokoh-tokoh
masyarakat, agamawan, professional serta tokoh-tokoh daerah cenderung
mendukung gagasan membentuk komisi konstitusi yang independen.
Sumber
Link: http://adf.ly/sROfB
PILKADA DPRD ni sebenernya salah satu agenda politik PDIP dengan mengkambinghitamkan KMP yang dikompori Demokrat. Kelak 2016 bakal dibikin PILPRES Langsung untuk melengkapi PILKADA DPRD.
Jadi PDIP sudah berinvestasi politik mulai sekarang. dan akan memanen saat PILPRES 2019 Dan PILKADA 2020. PDIP akan berkuasa penuh kelak.
Saat ini PDIP berupaya menjatuhkan reputasi Partai2 KMP dengan membuat seolah2 Partai2 KMP mengambil hak politik rakyat karena PILKADA DPRD. Padahal PILKADA DPRD itu memang ide PDIP yang dijalankan dengan memasukkan agen2 PDIP ke tubuh partai2 KMP.
Intro: Mengapa PDIP tidak setuju dengan pemilihan langsung presiden dan wakilnya? Adakah itu berhubungan dengan penampilan Megawati ataukah karena PDIP memang tengah mabuk berkuasa? Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta:
Sikap PDI-Perjuangan yang secara terselubung ingin menolak pemilihan presiden dan wapres secara langsung dinilai kalangan cendekiawan ibukota bisa merugikan partai tersebut. Diperkirakan dalam pemilu 2004 mendatang partai ini akan ditinggalkan sebagian pendukungnya.
Sikap partai yang dipimpin Megawati ini bisa memberi kesan pada pemilih, utamanya kalangan generasi muda, bahwa partai ini kurang memiliki rasa percaya diri. Badan Pekerja MPR setelah membahas amandemen terhadap UUD 1945 khususnya Bab III pasal 6a, soal kekuasaan pemerintahan negara cenderung menetapkan syarat minimal calon presiden dan wapres, dipilih melalui system pemilihan langsung. Namun calon presiden dan wakil presiden itu setidaknya harus mengantongi 50% suara plus 1, dari hasil pemilu.
Dalam rapat pleno Panitia Ad hoc I, hari Rabu lalu fraksi Golkar menghendaki supaya presiden dan wapres dipilih langsung oleh rakyat dan dilakukan secara paket. Setiap parpol bisa mengajukan calon presiden dan wakilnya. Tetapi kedua kandidat ini bisa dinyatakan terpilih jika mereka memperoleh dukungan suara minimal 50% plus 1, dari suara yang diperebutkan.
Hingga kini memang di kalangan masyarakat politik di Jakarta masih dipersoalkan sistem pemilihan presiden, apakah secara langsung atau tidak. Partai-partai pun belum bersepakat mengenai sistem yang akan digunakan nanti pada tahun 2004. Fraksi PDI-P masih menginginkan pada tahap terakhir dalam pemilihan presiden secara langsung harus ditetapkan lagi oleh MPR. "Tetapi ini jelas tak banyak berbeda dengan sistem yang berlaku selama ini," kata seorang pengamat.
Ada tiga model pemilihan yang sempat menjadi bahan perdebatan dalam rapat pleno tersebut. Pertama, nominasi pencalonan presiden dan wapres dilakukan oleh rakyat dan pemilihnya dilakukan oleh MPR. Kedua, nominasi pencalonan presiden dan wapres dilakukan oleh MPR, sedangkan pemilihannya dilakukan rakyat. Dan yang ketiga adalah nominasi pencalonan presiden dan wapres dilakukan oleh rakyat dan pemilihannya dilakukan oleh rakyat sendiri. Hanya TNI/Polri dan fraksi PKB, fraksinya Gus Dur, yang menginginkan nominasi pencalonan presiden dan wapres dilakukan oleh rakyat.
Chris Siner Key Timu sekretaris Petisi 50, meragukan apakah ide pemilihan presiden dan wapres dalam satu paket dapat diselenggarakan pada pemilu 2004 nanti. Karena masih banyak persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Namun ia mengingatkan adalah kewajiban MPR untuk mengamendir UUD 1945 sehingga kelemahan-kelemahan dapat segera diperbaiki. Untuk mencegah calon presiden dan wakil presiden yang
terlalu banyak maka perlu ada ketentuan calon itu harus didukung
setidak-tidaknya 50% suara. Berarti calonnya hanya bisa dua orang.
Yang juga menjadi pertanyaan, apakah presiden dipilih bersamaan dengan pemilihan anggota DPR atau pemilihan presiden itu dilakukan setelah para anggota DPR terpilih. Kalangan lain berpendapat yang paling cocok adalah dengan sistem distrik. Namun untuk pemilihan presiden secara langsung dengan sistem distrik membutuhkan masyarakat sipil yang kuat, tetapi bisa diperkirakan bahwa dengan sistem distrik itu akan muncul terlalu banyak calon.
Sementara fraksi curiga jangan-jangan PDI-P berupaya mencegah keinginan fraksi-fraksi lain untuk mengubah sistem pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2004. Karena itu partai tersebut mengusulkan pembentukan komisi konstitusi untuk membantu MPR dalam mengamandemen konstitusi. Tetapi usulan partai terbesar itu ditolak oleh fraksi-fraksi lain. PDI-P dicurigai hanya berpikir mengenai kekuasaan tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang masyarakat.
PDI-P khawatir bahwa Megawati tidak akan terpilih kembali pada tahun
2004, mengingat calon-calon lain seperti Amien Rais, Hamzah Haz dan
tokoh-tokoh lain yang dicalonkan saat itu akan nampak lebih cemerlang
dalam perdebatan-perdebatan di depan publik.
Padahal menurut Chris Siner Key Timu, Megawati tidak perlu khawatir
akan dikalahkan kalau mulai saat ini ia mulai mampu menjawab
persoalan dan tuntutan masyarakat dalam kurun waktu 3 tahun ke depan.
Namun kalangan intelektual, organisasi non pemerintah, tokoh-tokoh
masyarakat, agamawan, professional serta tokoh-tokoh daerah cenderung
mendukung gagasan membentuk komisi konstitusi yang independen.
Sumber
Link: http://adf.ly/sROfB
