Tak lama lagi, Presiden Terpilih Joko Widodo akan mengumumkan nama-nama menteri yang membantu perjalanan pemerintahannya selama 5 tahun. Pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mensinyalir, munculnya tokoh politik dan profesional yang akan duduk di kementerian ini diduga kuat masih ada unsur transaksional.
Menurutnya, ada dua hal yang jadi indikator. Pertama, lanjut Emrus, penggodokan kabinet Jokowi-JK dilaksanakan di belakang panggung politik atau dengan kata lain kabinet dibentuk secara tidak transparan dari publik. Kabinet hanya digodok oleh kelompok tertentu.
"Tiba-tiba kita dapat angka 16 kementerian untuk parpol dan 18 kementerian untuk profesional. Ada indikasi kuat Jokowi menyusun kabinet secara transaksional," ujar Emrus dalam diskusi bertajuk "Membaca Arah Kabinet Jokowi-JK" di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (28/9).
Akan berbeda, lanjut Emrus, jika kabinet itu dibentuk di depan panggung politik. Misalnya, melibatkan rakyat dalam pembentukan kabinet. Rakyat dibiarkan memberi masukan, berdebat, dan sebagainya hingga memunculkan nama menterinya.
Indikasi kedua, ujar Emrus, menangnya Koalisi Merah Putih dalam mengegolkan RUU Pilkada meningkatkan daya tawar terhadap kubu Jokowi-JK. Kondisi itu membuat kubu Jokowi-JK mau tidak mau harus berkompromi dengan Koalisi Merah Putih agar pemerintahannya tidak digerogoti. "Jokowi-JK butuh partai-partai yang ada di Koalisi Merah Putih. Mereka (KMP) seolah-olah bilang, kalau tidak mau kompromi dengan kami, kamu saya gerogoti di kepala daerah," lanjut Emrus.
Sumber
Udah ga heran x
Link: http://adf.ly/sRh55
Menurutnya, ada dua hal yang jadi indikator. Pertama, lanjut Emrus, penggodokan kabinet Jokowi-JK dilaksanakan di belakang panggung politik atau dengan kata lain kabinet dibentuk secara tidak transparan dari publik. Kabinet hanya digodok oleh kelompok tertentu.
"Tiba-tiba kita dapat angka 16 kementerian untuk parpol dan 18 kementerian untuk profesional. Ada indikasi kuat Jokowi menyusun kabinet secara transaksional," ujar Emrus dalam diskusi bertajuk "Membaca Arah Kabinet Jokowi-JK" di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (28/9).
Akan berbeda, lanjut Emrus, jika kabinet itu dibentuk di depan panggung politik. Misalnya, melibatkan rakyat dalam pembentukan kabinet. Rakyat dibiarkan memberi masukan, berdebat, dan sebagainya hingga memunculkan nama menterinya.
Indikasi kedua, ujar Emrus, menangnya Koalisi Merah Putih dalam mengegolkan RUU Pilkada meningkatkan daya tawar terhadap kubu Jokowi-JK. Kondisi itu membuat kubu Jokowi-JK mau tidak mau harus berkompromi dengan Koalisi Merah Putih agar pemerintahannya tidak digerogoti. "Jokowi-JK butuh partai-partai yang ada di Koalisi Merah Putih. Mereka (KMP) seolah-olah bilang, kalau tidak mau kompromi dengan kami, kamu saya gerogoti di kepala daerah," lanjut Emrus.
Sumber
Udah ga heran x
Link: http://adf.ly/sRh55
