Senin, WNI di New York Akan Demo RUU Pilkada
Reaksi atas pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada terus meluas. Sejumlah Warga Negara Indonesia di New York bahkan berencana menggelar aksi protes. "Besok kami akan demo di New York," ujar salah seorang mahasiswa asal Indonesia, Irma Hidayani, ketika dihubungi, Ahad, 28 September 2014.
Irma menjelaskan, aksi digelar esok Senin di New York Time Square. Sejumlah WNI di kota sekitar seperti New Jersey dan Philadelphia juga sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir. "Kami kecewa dengan lantaran hak pilih warga negara untuk menentukan kepala daerah dicabut oleh Dewan Perwakilan Rakyat," katanya.
RUU Pilkada yang disahkan DPR pada Kamis lalu mengubah sistem pemilihan kepala daerah. Gubernur, Bupati dan Walikota nantinya tak lagi dipilih secara langsung oleh masyarakat, melainkan lewat peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keputusan itu menuai reaksi dari sejumlah kalangan baik dari dalam dan luar negeri.
Menurut Irma, keputusan itu merupakan cermin kemunduran proses demokrasi yang telah berjalan selama lebih dari 10 tahun. Pemerintah dan wakil rakyat seolah abai dengan mandat reformasi yang diperjuangkan mahasiswa sejak 98 untuk melibatkan partiipasi masyarakat dalam pemilu. "Ini pukulan bagi kita semua," ujarnya.
Ia pun mengkritisi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memperlihatkan politik dua muka terhadap isu tersebut. Padahal, kata dia, RUU itu tak akan lolos jika pemerintah mau menarik pembahasan beleid tersebut sebelum pengesahan. "Kalau SBY tegas dan kritis, RUU itu tak akan ke DPR," katanya.
SUMBER
tanggapannya agan dan mbakya gimana nih ?
Link: http://adf.ly/sRjpD
Reaksi atas pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada terus meluas. Sejumlah Warga Negara Indonesia di New York bahkan berencana menggelar aksi protes. "Besok kami akan demo di New York," ujar salah seorang mahasiswa asal Indonesia, Irma Hidayani, ketika dihubungi, Ahad, 28 September 2014.
Irma menjelaskan, aksi digelar esok Senin di New York Time Square. Sejumlah WNI di kota sekitar seperti New Jersey dan Philadelphia juga sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir. "Kami kecewa dengan lantaran hak pilih warga negara untuk menentukan kepala daerah dicabut oleh Dewan Perwakilan Rakyat," katanya.
RUU Pilkada yang disahkan DPR pada Kamis lalu mengubah sistem pemilihan kepala daerah. Gubernur, Bupati dan Walikota nantinya tak lagi dipilih secara langsung oleh masyarakat, melainkan lewat peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keputusan itu menuai reaksi dari sejumlah kalangan baik dari dalam dan luar negeri.
Menurut Irma, keputusan itu merupakan cermin kemunduran proses demokrasi yang telah berjalan selama lebih dari 10 tahun. Pemerintah dan wakil rakyat seolah abai dengan mandat reformasi yang diperjuangkan mahasiswa sejak 98 untuk melibatkan partiipasi masyarakat dalam pemilu. "Ini pukulan bagi kita semua," ujarnya.
Ia pun mengkritisi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memperlihatkan politik dua muka terhadap isu tersebut. Padahal, kata dia, RUU itu tak akan lolos jika pemerintah mau menarik pembahasan beleid tersebut sebelum pengesahan. "Kalau SBY tegas dan kritis, RUU itu tak akan ke DPR," katanya.
SUMBER
tanggapannya agan dan mbakya gimana nih ?
Link: http://adf.ly/sRjpD
