TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar etika politik dan tokoh Katolik Franz Magnis Suseno, mengimbau masyarakat agar tidak sekadar memilih "orang kuat" dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014.
Pasalnya, menurut Romo Magnis, seluruh persoalan Indonesia cukup pelik dan tak bakal terselesaikan oleh tokoh yang hanya dikenal sebagai "orang kuat".
Ia mengatakan, Indonesia harus dipimpin oleh orang yang berani untuk bekerja keras membenahi segala kebobrokan.
Hal tersebut, ia utarakan dalam diskusi "Mengarahkan Haluan Politik Indonesia Pasca-Reformasi" di kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (4/3/2014).
"Jangan (asal) memilih 'orang dengan tangan kuat'. Saya mengharapkan orang yang membersihkan kandang yang sudah kotor, kita (dulu) punya Suharto," ujarnya.
Pemimpin baru itu, menurut Romo Magnis harus seseorang Pancasilais, yang bisa berdiri di atas kepentingan semua golongan.
"Tangannya tidak boleh ada darah, itu syarat minimum orang yang akan saya pilih," tambahnya.
Romo dalam kesempatan itu juga mengatakan, Indonesia sekarang mengalami permasalahan kepemimpinan.
Belum lagi ditambah merajalelanya praktik korupsi, yang menggerogoti moral bangsa, dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara.
Romo Magnis, juga menyebutkan partai politik di Indonesia saat ini tidak bisa dipercaya. Begitu pula calon anggota legislatif, yang sebagian besar pernah menjabat di DPR periode ini.
(sumber)
Yang dimaksud siapa ya? Apa yang ini:
Quote:
Bisnis.com, JAKARTA--Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra marah kepada wartawan ketika ditanya apa maksud dari manifesto partainya bahwa adanya pengadilan HAM adalah sesuatu yang berlebihan.
Ketika ditanya apakah pengadilan HAM akan tetap ada jika ia terpilih sebagai presiden, Prabowo menjawab singkat, "Pasti ada lah," ujarnya usai menghadiri kampanye Partai Gerindra di Stadion GBK, Senayan, Minggu (23/03/2014).
Tapi saat dikaitkan dengan manifesto Partai gerindra, ia enggan memberi komentar. "Kamu dari mana? Siapa yang nyuruh kamu nanya itu?" ujarnya dengan nada membentak kepada wartawan Bisnis.
Dalam manifesto Partai Gerindra, Bab Pokok-Pokok Perjuangan Partai Gerindra bagian Hak Asasi Manusia tertuliskan pernyataan sebagai berikut: "Negara menghormati hak-hak pribadi warga negara sesuai dengan hukum. Hukum dan kemanusiaan tidak boleh dipandang sebagai dua substansi yang terpisah. Maka, adanya pengadilan HAM merupakan sesuatu yang over boding".
Pada kesempatan yang berbeda, Andreas Harsono, Aktivis Human Right Watch di Jakarta menjelaskan bahwa pengadilan HAM jelas sangat penting dan berbeda dengan pengadilan pidana ataupun militer.
"Pelanggaran HAM itu terjadi kalau dilakukan oleh aparat negara, bukan sipil. Tentara, misalnya. Memang ada pengadilan militer, tapi untuk kasus pelanggaran HAM yang kompleks, pengadilan HAM lah yang akan digunakan. Selain itu, pengadilan HAM juga berlaku surut," jelas Andreas kepada Bisnis di Jakarta, (23/03/2014).
Lebih lanjut Andreas menjelaskan, dengan adanya pengadilan HAM. Kejahatan-kejahatan pelanggaran HAM di masa lampau, tetap bisa digugat.
(sumber)
Manrab gan!
Pasalnya, menurut Romo Magnis, seluruh persoalan Indonesia cukup pelik dan tak bakal terselesaikan oleh tokoh yang hanya dikenal sebagai "orang kuat".
Ia mengatakan, Indonesia harus dipimpin oleh orang yang berani untuk bekerja keras membenahi segala kebobrokan.
Hal tersebut, ia utarakan dalam diskusi "Mengarahkan Haluan Politik Indonesia Pasca-Reformasi" di kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (4/3/2014).
"Jangan (asal) memilih 'orang dengan tangan kuat'. Saya mengharapkan orang yang membersihkan kandang yang sudah kotor, kita (dulu) punya Suharto," ujarnya.
Pemimpin baru itu, menurut Romo Magnis harus seseorang Pancasilais, yang bisa berdiri di atas kepentingan semua golongan.
"Tangannya tidak boleh ada darah, itu syarat minimum orang yang akan saya pilih," tambahnya.
Romo dalam kesempatan itu juga mengatakan, Indonesia sekarang mengalami permasalahan kepemimpinan.
Belum lagi ditambah merajalelanya praktik korupsi, yang menggerogoti moral bangsa, dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara.
Romo Magnis, juga menyebutkan partai politik di Indonesia saat ini tidak bisa dipercaya. Begitu pula calon anggota legislatif, yang sebagian besar pernah menjabat di DPR periode ini.
(sumber)
Yang dimaksud siapa ya? Apa yang ini:
Quote:
Bisnis.com, JAKARTA--Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra marah kepada wartawan ketika ditanya apa maksud dari manifesto partainya bahwa adanya pengadilan HAM adalah sesuatu yang berlebihan.
Ketika ditanya apakah pengadilan HAM akan tetap ada jika ia terpilih sebagai presiden, Prabowo menjawab singkat, "Pasti ada lah," ujarnya usai menghadiri kampanye Partai Gerindra di Stadion GBK, Senayan, Minggu (23/03/2014).
Tapi saat dikaitkan dengan manifesto Partai gerindra, ia enggan memberi komentar. "Kamu dari mana? Siapa yang nyuruh kamu nanya itu?" ujarnya dengan nada membentak kepada wartawan Bisnis.
Dalam manifesto Partai Gerindra, Bab Pokok-Pokok Perjuangan Partai Gerindra bagian Hak Asasi Manusia tertuliskan pernyataan sebagai berikut: "Negara menghormati hak-hak pribadi warga negara sesuai dengan hukum. Hukum dan kemanusiaan tidak boleh dipandang sebagai dua substansi yang terpisah. Maka, adanya pengadilan HAM merupakan sesuatu yang over boding".
Pada kesempatan yang berbeda, Andreas Harsono, Aktivis Human Right Watch di Jakarta menjelaskan bahwa pengadilan HAM jelas sangat penting dan berbeda dengan pengadilan pidana ataupun militer.
"Pelanggaran HAM itu terjadi kalau dilakukan oleh aparat negara, bukan sipil. Tentara, misalnya. Memang ada pengadilan militer, tapi untuk kasus pelanggaran HAM yang kompleks, pengadilan HAM lah yang akan digunakan. Selain itu, pengadilan HAM juga berlaku surut," jelas Andreas kepada Bisnis di Jakarta, (23/03/2014).
Lebih lanjut Andreas menjelaskan, dengan adanya pengadilan HAM. Kejahatan-kejahatan pelanggaran HAM di masa lampau, tetap bisa digugat.
(sumber)
Manrab gan!
