Quote:Sumut Kecewa Pusat "Marah-marah" Respon Krisis Listrik
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print
Share on gmail
Share on stumbleupon
More Sharing Services
pemadaman bergilir Pedagang bumbu melayani pembeli dalam keremangan cahaya lilin di Pasar Petisah Medan saat terjadi pemadaman arus listrik bergilir oleh PLN belum lama ini. (medanbisnis/hermansyah)
MedanBisnis - Medan. Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) kecewa dengan sikap pusat yang hanya bisa "marah-marah" merespon laporan krisis listrik Sumut pada coffee morning bertajuk diskusi di Gedung Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jalan HR Rasuna Said, akhir pekan lalu.
Adalah Direktur Perencanaan dan Afiliasi Anak Perusahaan PT PLN (Persero) Murtaqi Syamsuddin yang menanggapi laporan krisis listrik Sumut itu. Dia dengan nada tinggi, mempersilakan izin usaha PLN dicabut. "Kalau memang begitu, cabut saja izin usaha PLN," ungkapnya.
Saat itu, Kadis Pertambangan dan Energi Sumut Binsar Situmorang mewakili Pemprovsu yang hadir di pertemuan itu menyampaikan bahwa Sumut masih dilanda krisis listrik saat ini."Saya berkesempatan bicara. Saya sampaikan fakta bahwa krisis listrik masih terjadi di Sumut. Awalnya semuanya baik-baik saja, namun tiba-tiba saja suasana memanas. Pak Murtaqi pun suaranya kayak marah gitulah. Kita pun jadi bingung," kata Binsar menjelaskan pertemuan itu, kepada MedanBisnis, Sabtu (22/3).
Sumut, katanya, semakin tidak mengerti dengan pusat atas respon yang hanya bisa berkeluh kesah dengan ketidakmampuan PLN mengelola ketenagalistrikan nasional. Apalagi PLN seolah "buang badan" dengan dimintanya daerah untuk tidak bergantung pada PLN.
Dengan demikian, Sumut, kata Binsar, tetap kesal dengan respon pusat tersebut. "Apalagi karena memang respon mereka tidaklah solusi. Masak kita disuruh mencabut izin PLN di Sumut," kata Binsar dengan nada kesal.
Saat itu, Binsar mengaku ingin meminta "pertanggungjawaban" pusat. Namun melihat suasana tidak lagi kondusif, akhirnya dia memutuskan untuk tidak memperpanjangnya. "Ya kita kan mau cari solusi, bukan untuk saling bersuara keras-keras," katanya.
Namun demikian, krisis listrik Sumut itu tetap "dititip" kepada pusat. Harapannya agar Sumut menjadi prioritas penanganan dan pengelolaan sistem kelistrikan nasional.
Selain menyampaikan krisis listrik, Sumut, kata Binsar, juga menyampaikan masukan terhadap pertemuan yang salah satunya membahas Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) pada diskusi itu.
Sumut memberi masukan agar PLN menetapkan sumber-sumber yang real yang menjadi penyediaan listrik di Sumut. Selama ini, sumber-sumber penyediaan listrik di Sumut tidak ada yang real alias masih berangan-angan. ( benny pasaribu)
http://medanbisnisdaily.com/news/rea.../#.UzDoWKiSwb0
mungkin pendapat jakarta, nih anak tiri kok banyak minta2, ndak tau diri
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print
Share on gmail
Share on stumbleupon
More Sharing Services
pemadaman bergilir Pedagang bumbu melayani pembeli dalam keremangan cahaya lilin di Pasar Petisah Medan saat terjadi pemadaman arus listrik bergilir oleh PLN belum lama ini. (medanbisnis/hermansyah)
MedanBisnis - Medan. Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) kecewa dengan sikap pusat yang hanya bisa "marah-marah" merespon laporan krisis listrik Sumut pada coffee morning bertajuk diskusi di Gedung Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jalan HR Rasuna Said, akhir pekan lalu.
Adalah Direktur Perencanaan dan Afiliasi Anak Perusahaan PT PLN (Persero) Murtaqi Syamsuddin yang menanggapi laporan krisis listrik Sumut itu. Dia dengan nada tinggi, mempersilakan izin usaha PLN dicabut. "Kalau memang begitu, cabut saja izin usaha PLN," ungkapnya.
Saat itu, Kadis Pertambangan dan Energi Sumut Binsar Situmorang mewakili Pemprovsu yang hadir di pertemuan itu menyampaikan bahwa Sumut masih dilanda krisis listrik saat ini."Saya berkesempatan bicara. Saya sampaikan fakta bahwa krisis listrik masih terjadi di Sumut. Awalnya semuanya baik-baik saja, namun tiba-tiba saja suasana memanas. Pak Murtaqi pun suaranya kayak marah gitulah. Kita pun jadi bingung," kata Binsar menjelaskan pertemuan itu, kepada MedanBisnis, Sabtu (22/3).
Sumut, katanya, semakin tidak mengerti dengan pusat atas respon yang hanya bisa berkeluh kesah dengan ketidakmampuan PLN mengelola ketenagalistrikan nasional. Apalagi PLN seolah "buang badan" dengan dimintanya daerah untuk tidak bergantung pada PLN.
Dengan demikian, Sumut, kata Binsar, tetap kesal dengan respon pusat tersebut. "Apalagi karena memang respon mereka tidaklah solusi. Masak kita disuruh mencabut izin PLN di Sumut," kata Binsar dengan nada kesal.
Saat itu, Binsar mengaku ingin meminta "pertanggungjawaban" pusat. Namun melihat suasana tidak lagi kondusif, akhirnya dia memutuskan untuk tidak memperpanjangnya. "Ya kita kan mau cari solusi, bukan untuk saling bersuara keras-keras," katanya.
Namun demikian, krisis listrik Sumut itu tetap "dititip" kepada pusat. Harapannya agar Sumut menjadi prioritas penanganan dan pengelolaan sistem kelistrikan nasional.
Selain menyampaikan krisis listrik, Sumut, kata Binsar, juga menyampaikan masukan terhadap pertemuan yang salah satunya membahas Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) pada diskusi itu.
Sumut memberi masukan agar PLN menetapkan sumber-sumber yang real yang menjadi penyediaan listrik di Sumut. Selama ini, sumber-sumber penyediaan listrik di Sumut tidak ada yang real alias masih berangan-angan. ( benny pasaribu)
http://medanbisnisdaily.com/news/rea.../#.UzDoWKiSwb0
mungkin pendapat jakarta, nih anak tiri kok banyak minta2, ndak tau diri
