Putusan DKPP: Khofifah Bisa Ikut Pilgub Jatim. Dukungan Soekarwo akan Terkikis?

Khofifah

Putusan DKPP: Khofifah Bisa Ikut Pilgub Jatim
RABU, 31 JULI 2013 | 15:08 WIBait

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa-Herman Sumawiredja, akhirnya bisa ikut serta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Timur. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengabulkan sebagian pengaduan Khofifah-Herman, yang salah satunya memulihkan nama keduanya. "Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum secara cepat dan tepat, sesuai prinsip etika, untuk memulihkan pasangan Khofifah-Herman," kata Ketua DKPP Jimly Asshidiqie saat membacakan putusan di ruang sidang DKPP, Rabu, 31 Juli 2013.

DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad, yang terbukti tak tegas kepada anggotanya, dan memecat tiga anggota KPU Jatim, yaitu Nadjib Hamid, Agung Nugroho, dan Agus Mahfud Fauzi. "Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama belum ada putusan terbaru untuk memperbaiki putusan KPU tentang penetapan pasangan calon Pilkada Jatim yang memenuhi syarat Pilkada Jatim," kata Jimly.

Badan Pengawas Pemilu diperintahkan untuk mengawasi hasil putusan ini. Dalam pertimbangannya, DKPP juga meminta dan merekomendasikan penegak hukum terkait untuk memeriksa dugaan suap yang sempat mencuat. "Guna menegakkan integritas penyelenggaraan Pemilu," ujar Jimly. Sebelumnya, ada rekaman suara orang tak dikenal yang menyiapkan dana Rp 3 miliar untuk pemenangan pasangan calon lain. Dalam percakapan itu, Ketua KPU Jatim, Andri, disebut "telah dibereskan".

Selain itu, DKPP merehabilitasi nama Sayekti Suindiyah yang merupakan anggota KPU Jatim. Sebelumnya, dalam persidangan terungkap fakta bahwa Andri dan Sayekti menilai dukungan dari Partai Keadilan dan PP Nahdlatul Ulama Indonesia kepada Khofifah-Herman adalah sah karena diteken dari kepengurusan partai terbaru. Tapi putusan mereka berdua ditentang tiga anggota KPU Jatim lainnya, yang kemudian diberhentikan sementara.
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...t-Pilgub-Jatim

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Yusril Ihza Mahendra
DKPP tidak bisa membatalkan keputusan yang dibuat KPU
Inilah Pernyataan Yusril Soal Gugatan Khofifah
Rabu, 31 Juli 2013 | 14:00 WIB

inilah..com, Surabaya - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak bisa membatalkan keputusan yang telah dibuat Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur. "DKPP tidak bisa membatalkan keputusan yang dibuat KPU. DKPP sesuai fungsinya hanya memutuskan masalah kode etik," tegas Yusril menjawab pertanyaan wartawan mengenai sengketa Pemilihan Gubernur Jawa Timur antara Khofifah Indar Parawansa dengan KPU, yang kini disidangkan di DKPP.

Sekalipun nanti DKPP menyatakan bahwa sesuai fakta, anggota KPU Jatim terbukti melakukan pelanggaran etika, tidak bisa langsung membatalkan keputusan yang sudah dibuat. Namun keputusan DKPP itu bisa dibawa dan dijadikan bukti dalam persidangan PTUN. Selain tak bisa membatalkan keputusan KPU, hasil keputusan DKPP juga tidak bisa menghambat pelaksanaan pemilukada Jatim. "Pelaksanaan pemilukada Jatim tidak bisa dihambat (dihentikan untuk sementara,red), kecuali ada putusan hukum pengadilan yang berkekuatan tetap," kata Yusril.

Jadi absah bagi KPU untuk tetap melaksanakan tahapan selanjutnya dari agenda pemilukada Jatim? Yusril membenarkan. "Ya, sah," katanya. Sidang PTUN sendiri membutuhkan waktu cukup lama hingga memiliki putusan hukum berkekuatan tetap. Bisa jadi, saat sudah ada kekuatan hukum tetap di PTUN, Pilgub Jatim sudah selesai dan diketahui pemenangnya. Bagaimana jika kemudian putusan hukum tetap PTUN memenangkan Khofifah setelah pilgub selesai? Yusril mengatakan Khofifah bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menyatakan bahwa Pilgub Jatim tidak memenuhi syarat karena ada kandidat yang tidak bisa ikut serta.

Namun, persoalannya, ada kalanya putusan hukum di PTUN dan MK bisa berbeda. Yusril mengingatkan MK hanya mengadili hasil pemilukada. Sementara yang mengadili keputusan lembaga negara (KPU Jatim) adalah peradilan tata usaha negara. Selain itu, lanjut Yusril, "Apakah dia (Khofifah) punya cukup waktu untuk itu?
http://nasional.inilah..com/read/det...h#.UfjUk9LfCfc

Dukungan Soekarwo Akan Terkikis
Rabu, 31 Juli 2013, 15:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dukungan calon pasangan Gubernur Jawa Timur incumben, Soekarwo-Saifullah Yusuf dinilai akan terkikis. Dengan dikembalikannya Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja dalam kepesertaan Pemilukada 2013 oleh DKPP, indikasi adanya kecurangan semakin jelas terlihat. Pengamat hukum dan politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi mengatakan, lolosnya Khofifah juga akan merubah peta konfigurasi politik. Publik akan menjadi semakin yakin kalau incumben telah berlaku tidak adil. "Mereka dianggap tidak santun dan terkesan menghalalkan berbagai cara. Karena mereka tidak berani berhadapan dengan kubu Khofifah-Herman," kata Airlangga melalui pesan singkatnya, Rabu (31/9).

Ini, lanjut dia, tentunya akan meruntuhkan citra kepemimpinan mereka yang selama ini dinilai berani dan tegas dalam mengambil kebijakan. Sebelumnya, DKPP sudah memutuskan untuk mengembalikan hak konstitusional Khofifah-Herman sebagai calon kepala daerah Jatim. Selain itu, tiga orang komisioner KPU jatim, Najib Hamid, Agung Nugroho dan Agus Mahfud Fauzi diberhentikan. Sementara dua lainnya, Andry Dewanto Ahmad dan Sayekti Suindiyah mendapat peringatan keras
http://www.republika.co.id/berita/na...-akan-terkikis

Rizal Ramli Kecewa, Soekarwo dan Saifullah Yusuf Sangat 'Norak'
Senin, 29 Juli 2013 17:43

SIJINEWS, JAKARTA-Tokoh pembaharuan, Rizal Ramli dengan kecewa, prihatin bercampur kesal menyebutkan Soekarwo dan Saifullah Yusuf sangat 'Norak' karena menjadi dalang kecurangan demokrasi di Jawa Timur. Ini diduga berimplikasi menjadi virus kecurangan untuk pesta demokrasi di provinsi lain. "Mas Karwo dan Saeful ini norak banget," ujar Rizal yang juga bekas Menko Perekonomian era Gus Dur ini di sela persidangan gugatan Khofifah Vs KPU Jatim di DKPP, Jakarta, Senin (29/7).

Menurut Rizal, Jatim adalah provinsi Maju kedua di Indonesia, setelah Jakarta, dari segi bisnis, pendidikan, kesejahteraan. Tapi sayangnya, kata Rizal lagi, dari segi etika, demokrasi Jatim itu paling jelek kedua setelah Papua.

Kemudian lanjut ekonom senior bergelar Doktor dari Boston University, AS ini, sejak tahun 2008, Jatim telah dijadikan pilot project kecurangan Pilkada. Setelah berhasil dilakukan kecurangan di Jatim, kemudian di ekspor ke Jateng, Jabar dan DKI Jakarta. "Nah, menurut hemat saya, kalau ini jangan sampai terjadi, saya titip pesan ke ketua KPUD, jangan Jatim diekspor kecurangan lagi, bikin malu," pungkas Rizal.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi Jawa Timur (Jatim) Andry Dewanto menyatakan siap melalui putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dia menyatakan, akan menerima apa pun putusan DKPP terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh komisoner KPUD Jatim.b"Kalau kemudian saya dipecat, tidak ada masalah. Pekerjaan lain masih banyak," kata Andy, usai sidang pemeriksaan terakhir dugaan pelanggaran kode etik KPUD Jatim, di Jakarta, Senin (29/7/2013).

Ia mengaku telah bekerja secara profesional dalam melakukan verifikasi atas dukungan partai politik (parpol) terhadap pasangan Khofifah Indar Parawansah dan Herman Suryadi Sumawiredja sebagai bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jatim. Menurut dia, KPUD telah bekerja sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU Jatim.
http://www.sijinews.com/index.php/po...f-sangat-norak

Sebut Soekarwo sudah curangi Khofifah
KH Hasyim Muzadi: Pilgub Jatim jangan pilih Soekarwo-Syaefullah Yusu
Kamis, 18 Juli 2013 / 12:15 WIB


KH Hasyim Muzadi

JURNAL3 | Surabaya � Pengasuh Ponpes Al Hikam Malang, Hasyim Muzadi menegaskan kalau perlawanan hukum atas dugaan penjegalan pasangan Khofifah-Herman dalam Pilgub Jatim 2013, tidak cukup. �Jalur hukum saja tidak cukup menurut saya. Ini Khofifah sudah dijegal dan nuasa politiknya kental sekali. Saya serukan, di Pilgub Jatim nanti jangan pilih Karwo (KarSa),� tegas Hasyim Muzadi, kepada Jurnal3, Kamis (18/07/2013). Hasyim yakin, Soekarwo ada dibalik penjegalan Khofifah. Menurut mantan Ketua Umum PBNU ini, bukan kali ini saja Soekarwo berbuat curang, khususnya pada Khofifah. Dengan lantang Hasyim menegaskan kalau di Pilgub 2008 silam, sebenarnya Khofifah adalah pemenangnya. Namun karena terjadi kecurangan secara massif, Khofifah dinyatakan kalah oleh KPU Jatim.

Seperti diberitakan, janji perlawanan seperti yang dijanjikan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, terkait dicoretnya pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, oleh KPU Jatim, benar-benar dibuktikan dengan kampanye berslogan �Asal Bukan Pakde�.

Pondok Pesantren tempat dimakamkannya tokoh-tokoh besar Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang tersebut kini menjadi pusat perlawanan atas dugaan kecurangan kepada pasangan Khofifah-Herman. Solahuddin Wahid, pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang, kepada Jurnal3, Kamis (18/07/2013) mengatakan kalau pihaknya tidak merekomendasikan pengikutnya untuk memilih pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa), yangb diduga berada dibalik penjegalan pasangan Khofifah-Herman. �Pilih saja Bambang-Said atau golput sekalian. Ini sudah nggak benar cara-cara berdemokrasi seperti ini. Yang lainnya terserah,� ujar Gus Sholah.Tak hanya Ponpes Tebuireng yang melakukan perlawanan, Ponpes Al-Hikam asuhan KH Hasyim Muzadi (mantan ketua umum PB NU) di Jl. Cengger Ayam 25 Lowok Waru, Kota Malang, juga melakukan gerakan serupa.@rizalhasan
http://www.jurnal3.com/kh-hasyim-muz...n-pilih-karsa/

serukan golput atau pilih cagub lain...
Khofifah: Suara muslimat NU �haram� untuk KarSa
Selasa, 16 Juli 2013 / 10:23 WIB

JURNAL3, Surabaya � Pasca melayangkan gugatan resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN), terkait pencoretan dirinya dari calon gubernur Jatim 2013 oleh KPU Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengharamkan suara wanita Muslimat Jatim untuk pasangan KarSa. Ketua Umum PP Muslimat NU ini menegaskan, gugatan ke PTUN dilakukan karena KPU Jatim sudah tidak bisa membedakan mana tanda tangan palsu dan mana tanda tangan asli, terkait dualisme dukungan dari parpol PPNUI. �Di mata KPU Jatim, asli dan palsu itu levelnya setara. Yang lebih aneg lagi, hanya untuk membuktikan mana tanda tangan yang asli dan palsu mereka tidak bisa. Faktanya, mereka akhirnya meyakini tanda tangan palsu yang benar,� tegas Khofifah, kepada Jurnal3, Selasa (16/07/2013).

Khofifah juga yakin ada kekuatan lain yang ikut bermain dibalik tidak lolosnya pasangan Khofifah-Herman. Meski tidak menuding siapa pihak dibalik pencoretan dirinya oleh KPU, namun istri Indar Parawansa ini dengan tegas mengharamkan suara wanita Muslimat NU di Jatim untuk diberikan kepada pasangan nomor urut 1, Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa). �Saya tidak ingin suara Muslimat NU di Jatim untuk pasangan itu (KarSa). Kalau mau golput silakan, atau ke calon lain,� tegas Khofifah. Untuk diketahui, pasangan Khofifah-Herman akhirnya dicoret oleh KPU karena terganjal dualisme dukungan dari Partai Kedaulatan (PK) dan PPNUI. Sehingga, dari 15,55 persen suara dukungan yang semula dikantongi BerKah berkurang menjadi 14,81 persen.
http://www.jurnal3.com/khofifah-suar...m-untuk-karsa/

Golkar & Ical Dukung Khofifah Sebagai Gubernur Jatim, dan Pecat Ketua DPD Golkar Jatim
Rabu, 17/07/2013 [11:36:48]


Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB)

RadarOnline, Jakarta - Sebagaimana rangkaian berita-berita media massa dibawah ini, telah terjadi perkembangan politik yang sangat bagus pada proses pemilihan Gubernur Jawa Timur, dimana Ketua DPD Golkar Jatim dicopot dan ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD Golkar Jatim, Zainuddin Amali yang merupakan salah seorang pengurus DPP Golkar. Sebagaimana diketahui, sebenarnya ketua umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie, mendukung ibu Khofifah sebagai Gubernur Jatim. Tapi Ketua DPD Golkar Jatim, Martono beralasan bahwa hasil Rakerda Golkar tentang penetapan dukungan pemilihan Gubernur, menghasilkan putusan suara 38 DPD PG mengusung calon lain.

Dengan perkembangan politik seperti ini, seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim mempertimbangkan kembali keputusannya yang tidak meloloskan ibu Khofifah sebagai calon Gubernur Jatim. Sebab dengan dukungan dari Aburizal Bakrie, bisa dipastikan bahwa jika ibu Khofifah ikut dalam pemilihan Gubernur, pasti beliau akan menang. Seharusnya KPU Jatim jangan hanya berpegang pada aturan. Tapi pada fakta bahwa ibu Khofifah pasti akan menang dalam pemilihan Gubernur Jatim tahun 2013 ini. Maka seharusnya ibu Khofifah diloloskan sebagai calon Gubernur pada pemilihan Gubernur Jatim Agustus 2013. Untuk itu tim pendukung ibu Khofifah telah melaporkan hal ini pada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)

Dengan fakta berubahnya pimpinan DPD Golkar Jatim, maka kami mendesak DKPP, agar menganulir keputusan KPU Jatim dan meloloskan ibu Khofifah sebagai Calon Gubernur Jatim. Karena secara fakta calon Gubenur yang dipastikan bisa menang kok tidak bisa ikut pemilihan Gubernur hanya gara2 aturan. Harusnya peraturan itu hanya merupakan pertimbangan sampingan saja jika dibandingkan dengan fakta. Dan kami menagih janji dari ketua DKPP, Bapak Jimly Assiddiqie yang sejak awal menyatakan mendukung ibu Khofifah. Maka DKPP harus memutuskan bahwa ibu Khofifah lolos sebagai Calon Gubernur Jatim 2013.
http://www.radaronline.co.id/berita/...kung-Khofifah-
Sebagai-Gubernur-Jatim-dan-Pecat-Ketua-DPD-Golkar-Jatim

Last minute, Khofifah-Herman bakal Diloloskan?
Dicoretnya pasangan Khofifah-Herman oleh KPU Jatim menimbulkan gerakan sentimen publik pada salah satu pasangan calon Soekarwo-Syaifullah?
Sabtu, 20 Juli 2013 / 00:42 WIB

JURNAL3 , Surabaya � Keputusan mencoret pasangan Khofifah-Herman dalam Pilgub Jatim 2013, disinyalir tak akan bertahan lama. Sumber-sumber Jurnal3 menyebut, ada skenario besar untuk meloloskan Khofifah jelang detik-detik akhir (last minute) sebelum surat suara dicetak. Rencana untuk meloloskan Khofifah diambil karena aksi penjegalan melalui skenario dualisme dukungan yang diserahkan ke KPU Jatim berjalan di luar prediksi. Pasca penetapan yang menyatakan Khofifah-Herman tidak lolos, muncul gerakan publik yang mengerucut pada sentimen kepada salah satu pasangan calon.

Skenario menjegal pasangan yang diusung oleh PKB dan sejumlah parpol non parlemen di Jatim ini sebenarnya tidak direkomendasikan oleh tim perumus strategi salah satu pasangan calon. Tim ahli itu sudah memperkirakan akan muncul gerakan massif dari publik atas skenario penjegalan ini. �Sebuah kesalahan besar menjegal pasangan Khofifah-Herman. Tanpa harus dijegal pun, kekuatan Khofifah sebenarnya sudah tidak seperti tahun 2008 silam. Tapi dengan kejadian ini, simpati publik sangat besar pada Khofifah dan ini merugikan salah satu calon yang diindikasi berada dibalik penjegalan Khofifah,� ungkap tokoh ini.

Karena itu dengan diajukannnya gugatan ke PT TUN oleh Khofifah, maka ada celah untuk meloloskan pasangan ini. Namun dipilih waktu yang mepet dengan pelaksanaan Pilgub, sehingga pasangan Khofifah-Herman tidak memiliki waktu cukup untuk mendongkrak elektabilitas mereka. �Idealnya harus diloloskan. Karena jika Khofifah bisa maju, tidak ada calon lain yang akan memanfaatkan kantong suara yang sudah disiapkan untuk mendukung Khofifah. Sebaliknya, jika Khofifah tetap tidak diloloskan, maka gerakan sentimen publik pada salah satu calon akan makin besar dan itu bisa menggerus dukungan suara,� lanjutnya.

Terpisah, Ketua KPU Jawa Timur, Andry Dewanto Ahmad, membenarkan soal kemungkinan lolosnya Khofifah-Herman. Menurut Andry, masih ada celah bagi Khofifah-Herman untuk bisa ikut dalam Pilgub Jatim 2013, dengan syarat gugatan bisa segera dikabulkan oleh PT TUN , maka peluang untuk Khofifah-Herman ada. �Sebelum surat suara dicetak, maka peluang untuk Bu Khofifah masih ada. Cuma persoalannya apakah keputusan PT TUN bisa secepat itu. Apalagi kalau Pilgub sudah dilaksanakan ya tidak bisa. Intinya kalau menang di PT TUN, Bu Khofifah bisa masuk sebagai kontestan� tegas Andry.@andre
http://www.jurnal3.com/last-minute-p...al-diloloskan/

--------------------------------------

Emang apa sih hebatnya Jatim selama dipimpin Soekarwo selama 5 tahun ini? Biasa-biasa saja, tak banyak kemajuan, termasuk kemakmuran warga jawa timur dan pembangunan infra struktur ekonomi yang tak banyak berubah!

SHARE THIS POST: