Peristiwa penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bambang Widjajanto hari Jumat, 23 Januari 2015 telah menyita seluruh perhatian publik. Sampai-sampai, ada peristiwa besar yang luput dari mata publik, padahal peristiwa itu jauh lebih penting daripada kasus konspirasi KPK-Polri.
Peristiwa apakah itu? Ternyata, diam-diam Pemerintah Jokowi, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Freeport Indonesia telah bersepakat untuk memperpanjang pembahasan amandemen kontrak hingga enam bulan ke depan.
"Jadi kita membuat rancangan kelanjutan Memorandum of Understanding(MoU) yang akan expired (tanggal) 24 Jan
uari 2015," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian ESDM, R Suhyar, Jakarta, Jumat, 23 Januari 2015.
Sukhyar menuturkan, pemerintah bersama Freeport akan menyusun poin-poin kesepakatan baru di luar yang lama. Ada fokus-fokus tambahan dalam MoU yang baru ini, salah satunya adalah memperbesar benefit Freeport bagi Papua.
"Pertanyaannya kan kenapa diperpanjang? Satu, yang jelas (MoU) pertama belum selesai. Kedua, kita ingin Freeport membangun Papua," kata Sukhyar.
Lebih lanjut dia bilang, Freeport bisa membangun industri di Papua, paling gampang adalah membangun industri hilir berbasis tembaga. Menurut Sukhyar, opsi ini lebih mudah ketimbang Freeport membangun smelter di Papua.
Pertama, sudah ada pasokan tembaga yang bisa dipasok ke Papua. Kedua, industri hilir tembaga dinilai lebih menjanjikan.
Apa misalnya? Pipa, tembaga alloy, kawat, dan plat-plat baja. Itu lebih promising. Tapi bukan berarti (di Papua) tidak ada potensi membangun smelter copper," imbuh dia.
Namun, saat dikonfirmasi soal keinginan pemerintah agar Freeport membangun smelter di Papua, Sukhyar tidak menjawab dengan tegas.
"Yang jelas, kalau ingin memperlihatkan wujud pemurnian, kalau mau cepat itu di Jawa. Di Papua butuh waktu lama, tapi bukan berarti tidak bisa. Tapi yang cepat (dibangun di Papua) adalah industri hilir berbasis tembaga. Itu lebih promising," kata Sukhyar.
Tercapainya kesepakatan pada Jumat, 23 Januari 2015 ini tak luput dari kehadiran petinggi Freeport James Robert (Jim Bob) Moffet, Chairman of Board Freeport-McMoRan dari Amerika menghadap Menteri ESDM Sudirman Said.
Dalam pertemuan tersebut, menurut Sukhyar, terjadi banyak adu argumentasi.Pihak Indonesia menyatakan tak akan memperpanjang kontrak kalau PT Freeport Indonesia tak memenuhi persyaratan yang diajukan pemerintah.
Dipilihnya mantan Wakil Ketua BIN Ma'roef Sjamsuddin untuk menduduki posisi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, juga menimbulkan pertanyaan tersendiri. Mengapa masih harus memilih Presiden Direktur dari kalangan militer? Apakah ini untuk "mengamankan" proyek eksplorasi dan eksploitasi Freeport di Papua? [*/fs]
sumber :
http://www.pkspiyungan.org/2015/01/s...ri-jokowi.html
Link: http://adf.ly/weem9
Peristiwa apakah itu? Ternyata, diam-diam Pemerintah Jokowi, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Freeport Indonesia telah bersepakat untuk memperpanjang pembahasan amandemen kontrak hingga enam bulan ke depan.
"Jadi kita membuat rancangan kelanjutan Memorandum of Understanding(MoU) yang akan expired (tanggal) 24 Jan
uari 2015," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian ESDM, R Suhyar, Jakarta, Jumat, 23 Januari 2015.
Sukhyar menuturkan, pemerintah bersama Freeport akan menyusun poin-poin kesepakatan baru di luar yang lama. Ada fokus-fokus tambahan dalam MoU yang baru ini, salah satunya adalah memperbesar benefit Freeport bagi Papua.
"Pertanyaannya kan kenapa diperpanjang? Satu, yang jelas (MoU) pertama belum selesai. Kedua, kita ingin Freeport membangun Papua," kata Sukhyar.
Lebih lanjut dia bilang, Freeport bisa membangun industri di Papua, paling gampang adalah membangun industri hilir berbasis tembaga. Menurut Sukhyar, opsi ini lebih mudah ketimbang Freeport membangun smelter di Papua.
Pertama, sudah ada pasokan tembaga yang bisa dipasok ke Papua. Kedua, industri hilir tembaga dinilai lebih menjanjikan.
Apa misalnya? Pipa, tembaga alloy, kawat, dan plat-plat baja. Itu lebih promising. Tapi bukan berarti (di Papua) tidak ada potensi membangun smelter copper," imbuh dia.
Namun, saat dikonfirmasi soal keinginan pemerintah agar Freeport membangun smelter di Papua, Sukhyar tidak menjawab dengan tegas.
"Yang jelas, kalau ingin memperlihatkan wujud pemurnian, kalau mau cepat itu di Jawa. Di Papua butuh waktu lama, tapi bukan berarti tidak bisa. Tapi yang cepat (dibangun di Papua) adalah industri hilir berbasis tembaga. Itu lebih promising," kata Sukhyar.
Tercapainya kesepakatan pada Jumat, 23 Januari 2015 ini tak luput dari kehadiran petinggi Freeport James Robert (Jim Bob) Moffet, Chairman of Board Freeport-McMoRan dari Amerika menghadap Menteri ESDM Sudirman Said.
Dalam pertemuan tersebut, menurut Sukhyar, terjadi banyak adu argumentasi.Pihak Indonesia menyatakan tak akan memperpanjang kontrak kalau PT Freeport Indonesia tak memenuhi persyaratan yang diajukan pemerintah.
Dipilihnya mantan Wakil Ketua BIN Ma'roef Sjamsuddin untuk menduduki posisi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, juga menimbulkan pertanyaan tersendiri. Mengapa masih harus memilih Presiden Direktur dari kalangan militer? Apakah ini untuk "mengamankan" proyek eksplorasi dan eksploitasi Freeport di Papua? [*/fs]
sumber :
http://www.pkspiyungan.org/2015/01/s...ri-jokowi.html
Link: http://adf.ly/weem9
