Sebagai Presiden pilihan rakyat, Joko Widodo harus bisa menegaskan diri sebagai panglima tertinggi di negeri ini. Ia harus bisa melepaskan diri dari segala tekanan partai-partai pendukungnya, dan menempatkan kepentingan bangsa diatas segalanya.
Sebab dari apa yang terjadi sekarang, Jokowi dipersepsikan publik masih dibawah bayang-bayang Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP. Kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan adalah indikasi Jokowi seperti tak berdaya oleh tekanan partai pendukungnya, terutama PDIP.
"Saya kira inilah momentumnya bagi Jokowi, melepaskan diri dari bayang-bayang Megawati," kata Peneliti PolTracking Institute, Agung Baskoro, di Jakarta, Minggu (25/1/2015).
Saat ini kata Agung, bisa dikatakan, Jokowi belum sepenuhnya jadi Presiden pemegang hak prerogratif. Kasus Budi Gunawan adalah bukti, betapa Jokowi seperti tak berdaya oleh tekanan partai pendukungnya, terutama PDIP. Jadi sekarang saat publik menunggu bukti ditengah memanasnya hubungan Polri dengan KPK, Jokowi bisa tampil lepas sebagai seorang Presiden sebenarnya. Bukan Presiden 'petugas partai'.
"Ini momentum bagi Jokowi membuktikan diri, dia Presiden yang tak lagi dibawah bayang-bayang Banteng. Bagaimana caranya Jokowi melepaskan diri dari bayang-bayang PDIP dan Mega? Salah satunya bisa dengan cara mengambil alih PDIP," kata Agung.
Namun selain dengan mengambil alih PDIP, kata Agung, Jokowi juga bisa menguatkan hak preogatifnya dengan fokus bekerja untuk rakyat. Artinya, orang-orang kuat di sekeliling Jokowi tak lebih hanya berperan memberi pertimbangan. Faktanya kendaraan politik yang digunakan oleh Jokowi dalam Pilpres kemarin dapat bekerja karena daulat rakyat.
"Sampai pada konteks tersebut, sebenarnya Jokowi dapat bekerja lebih maksimal. Karena, bekerja hanya untuk rakyat dan ia tak pernah punya beban masa lalu (integritas)," katanya.
Atas nama integritas pula, kata Agung, Jokowi dapat bergerak leluasa, karena orang-orang kuat di sekeliling memiliki sejumlah problem. Yang terpenting, Jokowi harus tahu, kapan menggunakan untuk meningkatkan posisi tawar dan membantunya lepas dari ranjau politik
Sementara itu Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Dodi Ambardi mengatakan, dirinya tak tahu persis bagaimana hubungan Jokowi dengan PDIP atau Megawati setelah Jokowi jadi Presiden. Meskipun banyak yang menduga Jokowi banyak dipengaruhi Megawati.
"Tapi sebagai presiden, ia harus mengambil posisi dalam konflik Polri vs KPK dan memenuhi janjinya untuk Indonesia yang lebih bersih. Pengambilan posisi itu yang tidak dilakukan Jokowi," katanya.
Apakah kemudian Jokowi harus mengambil alih PDIP, agar ia bebas dari bayang-bayang Megawati? Menurut Ambardi, memang ada beberapa kalangan yang menyarankan seperti itu. Tapi Ambardi berpendapat, untuk bikin keputusan sebagai Presiden dalam konflik KPK dan Polri, Jokowi tak mutlak memerlukan dukungan PDIP.
"Yang perlu adalah keberanian mengambil keputusan," katanya.
Benar, kata Ambardi, Jokowi jadi Presiden karena lebih dipilih publik. Tapi peluang Jokowi untuk memimpin PDIP tak otomatis tergantung publik, tapi lebih tergantung politik internal di kandang banteng itu sendiri.
Sumber (news.detik.com)
Jokowi harus TANGKAP MEGAWATI
Link: http://adf.ly/wdYBc
