Pedagang Kepiting Terancam Gulung Tikar karena Peraturan Menteri Susi
MAKASAR- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 1/ Permen-KP/2015 tentang penangkapan lobster, kepiting dan rajungan membuat ratusan pedagang dan para petani yang membudidayakan Kepiting terancam gulung tikar.
Pasalnya, dalam Permen tersebut melarang bagi siapa pun menangkap dan menjual Lobster, Kepiting dan rajungan yang bertelur untuk menjaga kelestariannya, namun tidak menjelaskan sumbernya dari alam liar ataukah dari hasil budi daya para petani tambak yang selama ini banyak menggantungkan hidupnya dari usaha penjualan kepiting.
Salah seorang pedagang Kepiting di Maros Ryan, saat ditemui, mengaku telah merugi puluhan juta rupiah atas ulah ibu Menteri yang terkenal kontroversial ini, menerbitkan peraturan yang tidak jelas dan merugikan masyarakat karena ia tidak bisa menjual ribuan ekor kepitingnya lagi.
"Kami terpaksa merugi puluhan juta rupiah, karena kepiting yang kami sudah beli dari para pengumpul tidak bisa kami jual lantaran ribetnya aturan yang harus dipenuhi, padahal kami membeli kepiting-kepiting ini bukan dari para pencari kepiting di sungai-sungai, tapi dari hasil budi daya," keluhnya, Minggu (18/1/2015).
Ia juga mengaku akan mendatangi DPRD Maros untuk menyampaikan aspirasi atas penolakan mereka terhadap aturan yang dibuat Menteri Susi ini, berharap sesegera mungkin ada penyelesaian atas keluhan mereka saat ini agar usaha mereka yang terancam gulung tikar bisa diselamatkan.
"Kami akan ke DPRD menyampaikan aspirasi kami ini, agar usaha yang sudah kami geluti puluhan tahun dan menjadi sumber pendapatan kami ini bisa diselamatkan dari aturan yang tidak jelas dan tidak adil ini," harapnya.
Sebelumnya, Ryan mengaku bahwa asosiasinya sudah menyurat ke kementrian Kelautan dan Perikanan, namun hingga saat ini belum ada jawaban dan solusi atas masalah mereka.
okezone (economy.okezone.com)
Demi pencitraan, aturan bikin dulu... Masalah itu aturan ga jelas, trus merugikan nelayan kecil itu #BukanUrusanSaya yg penting dah masuk berita dulu sebagai menteri yg kerja
Link: http://adf.ly/wO39z
MAKASAR- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 1/ Permen-KP/2015 tentang penangkapan lobster, kepiting dan rajungan membuat ratusan pedagang dan para petani yang membudidayakan Kepiting terancam gulung tikar.
Pasalnya, dalam Permen tersebut melarang bagi siapa pun menangkap dan menjual Lobster, Kepiting dan rajungan yang bertelur untuk menjaga kelestariannya, namun tidak menjelaskan sumbernya dari alam liar ataukah dari hasil budi daya para petani tambak yang selama ini banyak menggantungkan hidupnya dari usaha penjualan kepiting.
Salah seorang pedagang Kepiting di Maros Ryan, saat ditemui, mengaku telah merugi puluhan juta rupiah atas ulah ibu Menteri yang terkenal kontroversial ini, menerbitkan peraturan yang tidak jelas dan merugikan masyarakat karena ia tidak bisa menjual ribuan ekor kepitingnya lagi.
"Kami terpaksa merugi puluhan juta rupiah, karena kepiting yang kami sudah beli dari para pengumpul tidak bisa kami jual lantaran ribetnya aturan yang harus dipenuhi, padahal kami membeli kepiting-kepiting ini bukan dari para pencari kepiting di sungai-sungai, tapi dari hasil budi daya," keluhnya, Minggu (18/1/2015).
Ia juga mengaku akan mendatangi DPRD Maros untuk menyampaikan aspirasi atas penolakan mereka terhadap aturan yang dibuat Menteri Susi ini, berharap sesegera mungkin ada penyelesaian atas keluhan mereka saat ini agar usaha mereka yang terancam gulung tikar bisa diselamatkan.
"Kami akan ke DPRD menyampaikan aspirasi kami ini, agar usaha yang sudah kami geluti puluhan tahun dan menjadi sumber pendapatan kami ini bisa diselamatkan dari aturan yang tidak jelas dan tidak adil ini," harapnya.
Sebelumnya, Ryan mengaku bahwa asosiasinya sudah menyurat ke kementrian Kelautan dan Perikanan, namun hingga saat ini belum ada jawaban dan solusi atas masalah mereka.
okezone (economy.okezone.com)
Demi pencitraan, aturan bikin dulu... Masalah itu aturan ga jelas, trus merugikan nelayan kecil itu #BukanUrusanSaya yg penting dah masuk berita dulu sebagai menteri yg kerja
Link: http://adf.ly/wO39z
