Jakarta - Dukungan Presiden Joko Widodo jangan takut Mega-Paloh semakin menguat seiring mencuatnya kembali Cicak vs Buaya Jilid III. Presiden Joko Widodo dinilai harus menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dia berani bisa mengambil sikap tegas menyelamatkan KPK.
Memang tak sedikit pihak yang melihat kegaduhan KPK vs Polri saat ini karena Jokowi yang tak tegas mengambil keputusan. Semua bermula saat Jokowi mengikuti kata petinggi KIH untuk mengusulkan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri.
"Kejadian ini akibat Presiden tidak bisa mengambil sikap. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara harus bisa menjaga stabilitas politik nasional," kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada wartawan, Minggu (25/1/2015).
"Mau berapa lama lagi Jokowi tahan dengan keadaan ini. Kalau gagal independen keluar dari PDIP saja, bikin parpol baru saja," sambung Hendri melontarkan sindiran ke Jokowi.
Tantangan itu tentu saja hanyalah sindiran ke Presiden pilihan rakyat tesebut. Lantaran ketidaktegasan Jokowi tersebut dinilai berawal dari istilah presiden petugas partai yang disematkan oleh PDIP. Jokowi seharusnya mampu keluar dari belenggu 'petugas partai' dan menunjukkan dirinya benar-benar presiden pilihan rakyat yang hanya tunduk kepada rakyat dan konstitusi.
"Atau Jokowi menegaskan dirinya bukan petugas partai. Pasti banyak yang dukung dan kredibilitas Jokowi akan kembali," kata Hendri.
Desakan juga diungkapkan oleh peneliti dari lembaga survei Populi Center, Nico Harjanto. Jokowi harus keluar dari status sebagai petugas partai dan menunjukkan bahwa dirinya presiden yang tegas menyelamatkan KPK. Kalau tidak maka Jokowi akan terus tertekan dan tersandera di bawah kekuasaan PDIP yang diketuai Megawati Soekarnoputri dan secara umum partai anggota KIH yang terus merecokinya.
"Jokowi sebagai kepala negara harus bisa keluar dari statusnya sebagai petugas partai. Karena bagaimanapun juga sekarang Jokowi adalah pemimpin tertinggi negara kita ini, sehingga tidak lagi di bawah bayang-bayang kekuasaan parpol," kata Nico dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1) kemarin.
"Ini penting sekali. Karena kalau masih ada kencala psikologis sebagai petugas partai, tentu nggak akan mudah untuk melangkah ke depan. Ke depan, akan sangat mungkin juga presiden ini lebih baik lepas dari partai," imbuhnya.
Pesan yang lebih keras lagi disampaikan oleh tokoh antikorupsi Denny Indrayana. "Presiden Jokowi, laksanakan revolusi mental. Jangan pindahkan Istana ke Teuku Umar. Jangan tunduk pada KMP, Mega-Paloh," ujar Denny Indrayana saat berorasi dalam aksi #SaveKPK di area car free day (CFD) Jl Sudirman, Jakpus, Minggu (25/1/2015).
Lalu tunggu apalagi Pak Jokowi, kembali ke rakyat dan selamatkan KPK!
sumber: http://m.detik.com/news/read/2015/01/25/155230/2813253/10/2/presiden-jokowi-harus-tanggalkan-predikat-petugas-partai
kayaknya bakalan susah gan, gak ada istilahnya makan siang gratis, hehhe
Link: http://adf.ly/wdDuM
Memang tak sedikit pihak yang melihat kegaduhan KPK vs Polri saat ini karena Jokowi yang tak tegas mengambil keputusan. Semua bermula saat Jokowi mengikuti kata petinggi KIH untuk mengusulkan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri.
"Kejadian ini akibat Presiden tidak bisa mengambil sikap. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara harus bisa menjaga stabilitas politik nasional," kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada wartawan, Minggu (25/1/2015).
"Mau berapa lama lagi Jokowi tahan dengan keadaan ini. Kalau gagal independen keluar dari PDIP saja, bikin parpol baru saja," sambung Hendri melontarkan sindiran ke Jokowi.
Tantangan itu tentu saja hanyalah sindiran ke Presiden pilihan rakyat tesebut. Lantaran ketidaktegasan Jokowi tersebut dinilai berawal dari istilah presiden petugas partai yang disematkan oleh PDIP. Jokowi seharusnya mampu keluar dari belenggu 'petugas partai' dan menunjukkan dirinya benar-benar presiden pilihan rakyat yang hanya tunduk kepada rakyat dan konstitusi.
"Atau Jokowi menegaskan dirinya bukan petugas partai. Pasti banyak yang dukung dan kredibilitas Jokowi akan kembali," kata Hendri.
Desakan juga diungkapkan oleh peneliti dari lembaga survei Populi Center, Nico Harjanto. Jokowi harus keluar dari status sebagai petugas partai dan menunjukkan bahwa dirinya presiden yang tegas menyelamatkan KPK. Kalau tidak maka Jokowi akan terus tertekan dan tersandera di bawah kekuasaan PDIP yang diketuai Megawati Soekarnoputri dan secara umum partai anggota KIH yang terus merecokinya.
"Jokowi sebagai kepala negara harus bisa keluar dari statusnya sebagai petugas partai. Karena bagaimanapun juga sekarang Jokowi adalah pemimpin tertinggi negara kita ini, sehingga tidak lagi di bawah bayang-bayang kekuasaan parpol," kata Nico dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1) kemarin.
"Ini penting sekali. Karena kalau masih ada kencala psikologis sebagai petugas partai, tentu nggak akan mudah untuk melangkah ke depan. Ke depan, akan sangat mungkin juga presiden ini lebih baik lepas dari partai," imbuhnya.
Pesan yang lebih keras lagi disampaikan oleh tokoh antikorupsi Denny Indrayana. "Presiden Jokowi, laksanakan revolusi mental. Jangan pindahkan Istana ke Teuku Umar. Jangan tunduk pada KMP, Mega-Paloh," ujar Denny Indrayana saat berorasi dalam aksi #SaveKPK di area car free day (CFD) Jl Sudirman, Jakpus, Minggu (25/1/2015).
Lalu tunggu apalagi Pak Jokowi, kembali ke rakyat dan selamatkan KPK!
sumber: http://m.detik.com/news/read/2015/01/25/155230/2813253/10/2/presiden-jokowi-harus-tanggalkan-predikat-petugas-partai
kayaknya bakalan susah gan, gak ada istilahnya makan siang gratis, hehhe
Link: http://adf.ly/wdDuM
