REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -
Analis politik Universitas
Diponegoro Semarang Budi
Setiyono menegaskan Presiden
mengklarifikasi rumor seputar
pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Khususnya
pencalonan Budi Gunawan yang
disponsori Megawati
Soekarnoputri. "Meski belum ada bukti riil yang
menunjukkan kebenarannya,
banyak analisis berkembang
seputar itu," kata dia, Sabtu
(17/1). Analisis yang berkembang,
salah satunya penetapan tersangka oleh KPK itu
kecerdikan Presiden Joko Widodo
untuk menolak perintah
Megawati. Apapun analisis yang berkembang
seputar rumor Budi Gunawan
disponsori Megawati, ia
mempersilakan. Akan tetapi
sejauh ini memang belum ada
bukti yang bisa dipertanggungjawabkan
kebenarannya atas rumor itu. "Bahwa Budi Gunawan pernah
menjadi ajudan Bu Mega ketika
menjabat presiden, belum cukup
menjadi alasan membenarkan ada
'endorsement' dari Bu Mega
untuk penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri," tukas dia. Dalam politik, kata dia, semua
bersifat dinamis, dan variabelnya
tidak pernah tunggal.
Sebagaimana, tutur dia,
kedekatan Budi Gunawan dengan
Megawati karena pernah menjadi ajudannya yang baru satu
variabel. Terlepas benar-tidaknya dari
rumor Budi Gunawan disponsori
Megawati, ia menegaskan
Presiden memiliki hak prerogatif.
Sehingga semestinya tidak bisa
dipaksa oleh siapa pun dalam mengambil suatu keputusan. Presiden, kata dia, memiliki
kekuatan untuk menolak
"endorsement" yang tidak
bermanfaat atau membahayakan
rakyatnya. Termasuk jika ada
yang "endorsement" atas calon Kapolri yang berpotensi
bermasalah.
Sumber (m.republika.co.id)
Link: http://adf.ly/wOZsG
Analis politik Universitas
Diponegoro Semarang Budi
Setiyono menegaskan Presiden
mengklarifikasi rumor seputar
pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Khususnya
pencalonan Budi Gunawan yang
disponsori Megawati
Soekarnoputri. "Meski belum ada bukti riil yang
menunjukkan kebenarannya,
banyak analisis berkembang
seputar itu," kata dia, Sabtu
(17/1). Analisis yang berkembang,
salah satunya penetapan tersangka oleh KPK itu
kecerdikan Presiden Joko Widodo
untuk menolak perintah
Megawati. Apapun analisis yang berkembang
seputar rumor Budi Gunawan
disponsori Megawati, ia
mempersilakan. Akan tetapi
sejauh ini memang belum ada
bukti yang bisa dipertanggungjawabkan
kebenarannya atas rumor itu. "Bahwa Budi Gunawan pernah
menjadi ajudan Bu Mega ketika
menjabat presiden, belum cukup
menjadi alasan membenarkan ada
'endorsement' dari Bu Mega
untuk penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri," tukas dia. Dalam politik, kata dia, semua
bersifat dinamis, dan variabelnya
tidak pernah tunggal.
Sebagaimana, tutur dia,
kedekatan Budi Gunawan dengan
Megawati karena pernah menjadi ajudannya yang baru satu
variabel. Terlepas benar-tidaknya dari
rumor Budi Gunawan disponsori
Megawati, ia menegaskan
Presiden memiliki hak prerogatif.
Sehingga semestinya tidak bisa
dipaksa oleh siapa pun dalam mengambil suatu keputusan. Presiden, kata dia, memiliki
kekuatan untuk menolak
"endorsement" yang tidak
bermanfaat atau membahayakan
rakyatnya. Termasuk jika ada
yang "endorsement" atas calon Kapolri yang berpotensi
bermasalah.
Sumber (m.republika.co.id)
Link: http://adf.ly/wOZsG
