JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Jenderal Badrodin Haiti telah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Kapolri. Namun, penunjukan Badrodin sebagai Plt ini dinilai tidak jelas. Pasalnya, tidak diketahui Badrodin menjadi Plt untuk siapa?
"Plt ini Plt apa? Plt-nya Pak Sutarman karena sudah diberhentikan atau Plt-nya Pak Budi Gunawan yang belum dilantik? Plt siapa nih?" tanya mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno saat dijumpai seusai menghadiri sebuah acara diskusi di Jakarta, Minggu (18/1/2015).
Menurut Oegroseno, sesuai Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, presiden memang diberikan wewenang untuk menunjuk plt Kapolri dan melaporkannya kepada DPR. Namun, plt itu baru dapat ditunjuk apabila Kapolri dianggap melanggar kode etik atau sumpah jabatannya.
"Jadi masih ada Kapolri nonaktif. Ini UU lho ya," kata Oegroseno.
Dalam penunjukkan Badrodin sebagai plt, menurut dia, presiden tidak memberikan alasan yang jelas. Badrodin ditunjuk setelah Sutarman diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri. Sementara, Komjen Pol Budi Gunawan yang telah terpilih sebagai kapolri hingga kini belum dilantik. Jokowi bahkan menunda pelantikan Budi yang kini berstatus tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar Jokowi segera menuntaskan persoalan ini. Pergantian Kapolri yang dilakukan tidak hati-hati akan memiliki dampak yang luas, salah satunya dalam hal pelayanan dan penegakan hukum.
Ia mencontohkan, jika pada suatu waktu ada pihak yang mengajukan praperadilan, maka pihak tersebut dapat mempra-peradilankan penyidik hingga Kapolri sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam UU. Namun, tidak dijelaskan bahwa plt Kapolri dapat dipraperadilankan dalam sebuah perkara.
"Integritas Polri harus dijaga. Tidak bisa ganti Kapolri sembarangan, ini enggak bisa. Berat lho. Imbasnya ke pelayanan publik, ke penegakan hukum," ujarnya.
Penulis: Dani Prabowo
Editor: Farid Assifa
===========================================
Ya untuk mbok de mega lah
Sumber http://nasional.kompas.com/read/2015...t.untuk.Siapa.
Link: http://adf.ly/wOOY7
"Plt ini Plt apa? Plt-nya Pak Sutarman karena sudah diberhentikan atau Plt-nya Pak Budi Gunawan yang belum dilantik? Plt siapa nih?" tanya mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno saat dijumpai seusai menghadiri sebuah acara diskusi di Jakarta, Minggu (18/1/2015).
Menurut Oegroseno, sesuai Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, presiden memang diberikan wewenang untuk menunjuk plt Kapolri dan melaporkannya kepada DPR. Namun, plt itu baru dapat ditunjuk apabila Kapolri dianggap melanggar kode etik atau sumpah jabatannya.
"Jadi masih ada Kapolri nonaktif. Ini UU lho ya," kata Oegroseno.
Dalam penunjukkan Badrodin sebagai plt, menurut dia, presiden tidak memberikan alasan yang jelas. Badrodin ditunjuk setelah Sutarman diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri. Sementara, Komjen Pol Budi Gunawan yang telah terpilih sebagai kapolri hingga kini belum dilantik. Jokowi bahkan menunda pelantikan Budi yang kini berstatus tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar Jokowi segera menuntaskan persoalan ini. Pergantian Kapolri yang dilakukan tidak hati-hati akan memiliki dampak yang luas, salah satunya dalam hal pelayanan dan penegakan hukum.
Ia mencontohkan, jika pada suatu waktu ada pihak yang mengajukan praperadilan, maka pihak tersebut dapat mempra-peradilankan penyidik hingga Kapolri sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam UU. Namun, tidak dijelaskan bahwa plt Kapolri dapat dipraperadilankan dalam sebuah perkara.
"Integritas Polri harus dijaga. Tidak bisa ganti Kapolri sembarangan, ini enggak bisa. Berat lho. Imbasnya ke pelayanan publik, ke penegakan hukum," ujarnya.
Penulis: Dani Prabowo
Editor: Farid Assifa
===========================================
Ya untuk mbok de mega lah
Sumber http://nasional.kompas.com/read/2015...t.untuk.Siapa.
Link: http://adf.ly/wOOY7
