Jakarta, CNN Indonesia -- Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) menyatakan keberatan atas usul pemerintah yang menginginkan 60 persen hasil pertambangan perseroan di Papua masuk ke kas negara.
Sebelumnya, dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari kegiatan produksi, pengolahan hingga ekspor konsentrat pemerintah akan merevisi sejumlah komponen penerimaan meliputi pajak, royalti dan beberapa bea yang dikenakan ke perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Ini mengingat dalam delapan tahun terakhir pemerintah hanya memperoleh porsi sekitar 40 persen dari total seluruh pendapatan Freeport Indonesia.
"Kami sebenarnya tidak keberatan tapi Freeport sebagai investor tentunya memiliki hitung-hitungan soal investasi di Indonesia. Tentu saja tidak ada unit usaha yang mau rugi," ujar Presiden Direktur Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin di Jakarta, Minggu (25/1).
Meski begitu, Maroef bilang, pihaknya akan melakukan komunikasi yang intens dengan pemerintah mengenai kesepakatan porsi bagi hasil. Ia pun menargetkan pembahasan soal bagi hasil bisa selesai bersamaan dengan perpanjangan nota kesepaham (Memorandum of Understanding/MoU) renegosiasi kontrak.
"Kami dan pemerintah masih menghitung dan proses ini masih berjalan terus. Waktu enam bulan ini akan kita manfaatkan dengan baik dan tentukan langkah-langkah apa saja untuk ke depan," ujar Mantan Wakil Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) itu.
Beri Izin Usaha Pertambangan Khusus
Di kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengisyaratkan bakal memberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas perusahaan tersebut habis kontrak pada 2017 mendatang. Sudirman mengatakan, ini dilakukan dalam rangka menjamin investasi Freeport di Indonesia.
"Investasi besar itu harus memiliki kepastian. Jadi masuk akal kalau kami (pemerintah) memberikan sinyal akan memberi memperpanjang izin operasi untuk Freeport agar bisnisnya justified," ujarnya.
Asal tahu, selain membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di Gresik yang diprediksi menelan biaya hingga US$ 2,3 miliar, Freeport juga berencana mengembangkan beberapa wilayah kerja melalui teknologi tambang bawah tanah (underground mining).
Maroef mengatakan, untuk proyek tersebut pihaknya akan menggelontorkan dana investasi mencapai US$ 15 miliar. Ada pun dana itu bakal dipakai untuk penyediaan teknologi cangih untuk meminimalisir risiko penggalian dan eksploitasi.
"Tambang bawah tanah akan menggunakan teknologi robotic. Sementara untuk smelter Kami akan bekerjasama dengan Mitsubishi Corp karena teknologi mereka sudah proven" pungkasnya.
sumber
mudahan negoisasinya berhasil 60% bagi buat indonesia. migas aza bisa 70 : 30. masa sama freeport ngalah?
Link: http://adf.ly/wjDGh
Sebelumnya, dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari kegiatan produksi, pengolahan hingga ekspor konsentrat pemerintah akan merevisi sejumlah komponen penerimaan meliputi pajak, royalti dan beberapa bea yang dikenakan ke perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Ini mengingat dalam delapan tahun terakhir pemerintah hanya memperoleh porsi sekitar 40 persen dari total seluruh pendapatan Freeport Indonesia.
"Kami sebenarnya tidak keberatan tapi Freeport sebagai investor tentunya memiliki hitung-hitungan soal investasi di Indonesia. Tentu saja tidak ada unit usaha yang mau rugi," ujar Presiden Direktur Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin di Jakarta, Minggu (25/1).
Meski begitu, Maroef bilang, pihaknya akan melakukan komunikasi yang intens dengan pemerintah mengenai kesepakatan porsi bagi hasil. Ia pun menargetkan pembahasan soal bagi hasil bisa selesai bersamaan dengan perpanjangan nota kesepaham (Memorandum of Understanding/MoU) renegosiasi kontrak.
"Kami dan pemerintah masih menghitung dan proses ini masih berjalan terus. Waktu enam bulan ini akan kita manfaatkan dengan baik dan tentukan langkah-langkah apa saja untuk ke depan," ujar Mantan Wakil Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) itu.
Beri Izin Usaha Pertambangan Khusus
Di kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengisyaratkan bakal memberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas perusahaan tersebut habis kontrak pada 2017 mendatang. Sudirman mengatakan, ini dilakukan dalam rangka menjamin investasi Freeport di Indonesia.
"Investasi besar itu harus memiliki kepastian. Jadi masuk akal kalau kami (pemerintah) memberikan sinyal akan memberi memperpanjang izin operasi untuk Freeport agar bisnisnya justified," ujarnya.
Asal tahu, selain membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di Gresik yang diprediksi menelan biaya hingga US$ 2,3 miliar, Freeport juga berencana mengembangkan beberapa wilayah kerja melalui teknologi tambang bawah tanah (underground mining).
Maroef mengatakan, untuk proyek tersebut pihaknya akan menggelontorkan dana investasi mencapai US$ 15 miliar. Ada pun dana itu bakal dipakai untuk penyediaan teknologi cangih untuk meminimalisir risiko penggalian dan eksploitasi.
"Tambang bawah tanah akan menggunakan teknologi robotic. Sementara untuk smelter Kami akan bekerjasama dengan Mitsubishi Corp karena teknologi mereka sudah proven" pungkasnya.
sumber
mudahan negoisasinya berhasil 60% bagi buat indonesia. migas aza bisa 70 : 30. masa sama freeport ngalah?
Link: http://adf.ly/wjDGh
