Jakarta – Setelah PD dan PAN menyatakan dukungan ke Perppu Pilkada langsung akhirnya ujung tombak Koalisi Merah Putih (KMP) angkat bicara. Partai Gerindra menyatakan dukungan ke Perppu Pilkada langsung, lalu bagaimana nasib Golkar dan PKS?
Salah satu rekomendasi Munas Golkar adalah menolak Perppu Pilkada langsung yang dikeluarkan SBY di akhir masa pemerintahannya. Rekomendasi Munas statusnya harus ditindaklanjuti oleh DPP Golkar.
"Jadi status keputusan itu adalah rekomendasi. Rekomendasikan pada DPP untuk menolak perppu pilkada. Dan DPP, akan melakukan komunikasi politik juga," kata Sekjen Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Idrus Marham, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2014).
Senada dengan Golkar, PKS juga mengisyaratkan bakal menolak Perppu Pilkada. Anggota Majelis Syuro PKS yang juga Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid menyampaikan pandangan ini tak lama setelah Golkar menolak Perppu Pilkada.
"SBY buka peluang untuk terjadinya penolakan tersebut, karena beliau katakan sebelumnya mengakomodasi KMP (ternyata tidak)," ujar Hidayat.
Setelah itu Partai Gerindra ikut-ikutan membuka peluang menolak Perppu Pilkada langsung. Gerindra melihat Pilkada langsung lebih banyak mudaratnya.
Kuatnya arus penolakan terhadap Perppu Pilkada langsung membuat SBY mengakhiri 'menyepi' dari hiruk pikuk politik. SBY langsung mengungkap perjanjian KMP dengan PD soal Perppu Pilkada yang ditekan pada 1 Oktober 2014 malam menjelang DPR menggelar rapat paripurna pemilihan pimpinan. PD kala itu bersedia masuk paket pimpinan DPR dan MPR dari KMP jika Perppu Pilkada disetujui
"Kesepakatan itu ditandatangani semua Ketum & Sekjen, mulai dari PG (Golkar), PGerindra, PAN, PKS, PPP & juga PD. Khusus PPP hanya Ketum," kata SBY dalam akun twitternya @SBYudhoyono, yang dipublikasikan Minggu (5/10/2014).
SBY pun menyusun strategi merapat Koalisi Indonesia Hebat. SBY bahkan sampai menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Manuver politik SBY ini berbuah manis, Gerindra langsung mengubah haluan.
"Kita kan sudah sepakat kemarin mendukung Perppu itu. Belum ada perubahan sih," kata Wakil Ketua DPR dari Gerindra Fadli Zon, sembari menegaskan tak pernah mengingkari komitmen dengan SBY. Fadli menyampaikan hal ini saat pulang dari Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2014).
Kini sikap mayoritas parpol anggota KMP yakni PD, PAN, Gerindra plus PPP Djan Faridz mendukung Perppu Pilkada langsung. Lalu apakah Golkar dan PKS akan ikut balik badan? Ataukah Golkar dan PKS bakal ketinggalan kereta?
Sumber : http://untuknkri.org/kmp-dukung-perp...-pks-ditinggal
Link: http://adf.ly/v7nR8
