Quote: Saling klaim data pemilu mencuat dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara, salah satunya tim Prabowo-Hatta yang menyebut 2,5 juta suara nasional invalid.
"Temuan kami ada pengguna hak pilih yang jumlahnya lebih besar dari surat suara yang digunakan, atau penguna hak pilih lebih kecil dari surat suara yang digunakan. Artinya ada yang pilih lebih dari satu kali," kata saksi tim Prabowo-Hatta Yanuar Aribowo.
Hal itu disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di kantor KPU Jl Imam Bonjol, Jakpus, Selasa (22/7/2014).
" Temuan baru muncul setelah provinsi selesai. Ada 497 ribu TPS yang kalau 1 TPS ambil kasar 5 invalid, sudah 2,5 juta suara (nasional). Nggak banyak terlihatnya (per TPS), yang bisa lihat itu tabulasi nasional," imbuhnya.
Yanuar mengklaim, pihaknya memiliki bukti atas 2,5 juta data invalid tersebut. Hal itu menurutnya, bisa diperkirakan karena pola dan modusnya sama dalam menggunakan hak pilih.
Menanggapi hal itu, anggota Bawaslu RI Nelson Simanjuntak menilai klaim itu tidak bisa dibenarkan karena proses sudah berada di tingkat pusat.
"Kita harus pahami proses ini sudah berjenjang dari TPS dan seterusnya, pengawas kami paham itu. Tapi kalau ditemukan setelah rekap provinsi sementara yang direkap C1, saya kira sudah keliru," ucap Nelson.
"Jangan kita lakukan kroscek kemudian tidak menghargai proses pemilu secara keseluruhan. Kita harus yakin proses pemliu sudah sebaiknya TPS sampai nasional. Saya tak mengatakan seluruhnya sempurna tapi sepanjang ditemukan dan dilaporkan kami dari Bawaslu akan menindak," tegasnya.
sUMBER bERITA
"Temuan kami ada pengguna hak pilih yang jumlahnya lebih besar dari surat suara yang digunakan, atau penguna hak pilih lebih kecil dari surat suara yang digunakan. Artinya ada yang pilih lebih dari satu kali," kata saksi tim Prabowo-Hatta Yanuar Aribowo.
Hal itu disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di kantor KPU Jl Imam Bonjol, Jakpus, Selasa (22/7/2014).
" Temuan baru muncul setelah provinsi selesai. Ada 497 ribu TPS yang kalau 1 TPS ambil kasar 5 invalid, sudah 2,5 juta suara (nasional). Nggak banyak terlihatnya (per TPS), yang bisa lihat itu tabulasi nasional," imbuhnya.
Yanuar mengklaim, pihaknya memiliki bukti atas 2,5 juta data invalid tersebut. Hal itu menurutnya, bisa diperkirakan karena pola dan modusnya sama dalam menggunakan hak pilih.
Menanggapi hal itu, anggota Bawaslu RI Nelson Simanjuntak menilai klaim itu tidak bisa dibenarkan karena proses sudah berada di tingkat pusat.
"Kita harus pahami proses ini sudah berjenjang dari TPS dan seterusnya, pengawas kami paham itu. Tapi kalau ditemukan setelah rekap provinsi sementara yang direkap C1, saya kira sudah keliru," ucap Nelson.
"Jangan kita lakukan kroscek kemudian tidak menghargai proses pemilu secara keseluruhan. Kita harus yakin proses pemliu sudah sebaiknya TPS sampai nasional. Saya tak mengatakan seluruhnya sempurna tapi sepanjang ditemukan dan dilaporkan kami dari Bawaslu akan menindak," tegasnya.
sUMBER bERITA
MUNGKIN ADA PENGERAHAN JIN BESAR - BESARAN YA..??
